,

Siap-siap Hitung Ulang PPh 21 dengan PTKP 2015

PTKP 2015

Selamat siang para pembaca amsyong sekalian

Sebuah peraturan terbaru telah diterbitkan oleh Menkeu yang merubah besaran PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak yang semula mendasarkan pada PTKP yang berlaku sejak tahun pajak 2013 dan besarannya naik sesuai pada Permenkeu No. 122/PMK.10/2015. Ini kabar gembira buat para karyawan swasta ataupun PNS karena PTKP setahun bagi lajang yang semula Rp24.300.000,00 naik menjadi Rp36.000.000 atau jika pendapatan Anda dalam sebulan kurang dari Rp3.000.000,00 dan tidak mempunyai tanggungan dan tidak kawin maka besar kemungkinan Anda nggak kena PPh Pasal 21. Tentunya angka ini akan bertambah sesuai dengan status PTKP Anda. Selengkapnya silahkan baca ringkasan PMK tersebut dibawah ini.

Ringkasan PMK 122/PMK.10/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

  1. Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut (Pasal 1):
    1. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
    2. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
    3. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008;
    4. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
  2. Ketentuan terkait penghitungan PPh 21 terkait PTKP baru ini akan dituangkan dalam Perdirjen Pajak (Pasal 2), tetapi perdirjennya masih belum terbit saat ini.
  3. PTKP 2015 ini berlaku untuk tahun pajak 2015 (pasal 3), sehingga bisa diartikan mundur yak, artinya sejak masa pajak Januari 2015 PPh 21 nya pun harus dibetulkan agar menggunakan PTKP 2015 ini.
  4. PMK 122 ini otomatis mencabut PMK 162 (pasal 4), dengan kata lain PTKP 2013 hanya berlaku untuk tahun pajak 2013 dan 2014 saja, sementara untuk tahun pajak 2015 harus sudah menggunakan PTKP 2015.

Tabel PTKP Tahun Pajak 2015 dst sesuai Permenkeu 122/PMK.10/2015

No Penerima Nominal (Rp)
1 Untuk Diri WP OP 36.000.000
2 Tambahan untuk WP kawin 3.000.000
3 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 36.000.000
4 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 3.000.000

Tabel PTKP 2015 per status Wajib Pajak

No Status WP Nominal (Rp)
1 TK/0 36.000.000
2 TK/1 39.000.000
3 TK/2 42.000.000
4 TK/3 45.000.000
5 K/0 39.000.000
6 K/1 42.000.000
7 K/2 45.000.000
8 K/3 48.000.000
9 K/I/0 75.000.000
10 K/I/1 78.000.000
11 K/I/2 81.000.000
12 K/I/3 84.000.000

Semoga bermanfaat dan sambil menunggu perdirjen yang mengatur tentang petunjuk teknis penghitunga PPh pasal 21 terkait PTKP terbaru ini akan saya coba buatkan panduan pembetulan SPT Masa PPh 21 via e-SPT-nya nanti. Terima kasih

Unduh PMK 122 PTKP 2015

27 replies
  1. Yovi
    Yovi says:

    Pak Dwi,
    Penghitungan kembali dengan PTKP baru ini apakah berlaku untuk pegawai harian/borongan yang dibayarkan secara bulanan?
    Bagaimana pula dengan pegawai tetap yang sudah resign di bulan Juni dan PPh 21nya sudah diperhitungkan di bulan tersebut.
    Peraturan penghitungan kembali dengan PTKP baru apakah berlaku untuk kedua jenis pph tersebut? mengingat kenyataannya belum tentu kita bisa menghubungi mantan karyawan tersebut untuk mengembalikan kelebihan PPhnya atau tidak mungkin kita menghubungi pegawai lepas yang hanya sesekali bekerja.

    Balas
  2. Amy
    Amy says:

    mohon konfirmasinya, sehubungan dengan kelebihan pajak Jan-Juni, bagaimana perlakuan lebih bayarnya :

    cara : 1. Pembetulan Januari lebih bayarnya untuk masa Februari, lebih bayar Februari untuk masa Maret, dst?
    2. Pembetulan Januari lebih bayarnya untuk masa Juli, lebih bayar Februari untuk masa Agustus, dst?

    atau adakah cara lain? mohon info, terima ksh.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Bu Ami
      Sesuai dengan perdirjennya, skenario pembetulannya bisa menggunakan nomor 2, artinya pembetulan dari masa pajak di jan-jun dikompensasikannya ke masa pajak di jul-des tetapi tidak harus berpasangan jan-jul, feb-aug, bsia juga jan & jul ke aug atau jan ke jul & des.

      Terima kasih

      Balas
  3. junhan
    junhan says:

    sy berkerja di pt. tp setiap bulannya gaji sy tidak pernah di potong pph. sudah 3 thn jd karyawan. harusnya bagaimana?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore rekan Junhan, tidak dipotong PPh 21 oleh perusahaan bisa dikarenakan 2 hal

      1. Penghasilan Saudara masih dibawah PTKP, saya nggak berharap ini
      2. Perusahaan tidak tahu/tidak mau tahu/motong tapi tidak menyetorkan

      Seandainya penghasilan dibawah PTKP tetapi status rekan adalah pegawai tetap, maka tetap mendapatkan bukti potong 1721-A1 setalah tutup tahun. Jika tidak maka kesalahan ada di pihak perusahaan, dengan sanksi:

      1. 100.000 jika perusahaan tidak lapor SPT masa PPh 21 (pasal 7 ayat (1) UU KUP)
      2. sanksi bunga 2%/bukan keterlambatan dari PPh 21 yg dipotong dari karyawan tetapi tidak/terlambat disetor(Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2a UU KUP)

      Jika demikian keadaannya silahkan rekan datang ke KPP dan temui AR dan jelaskan kondisinya, pastinya dari KPP akan terbitkan himbauan, STP atau bahkan pemeriksaan ke perusahaan rekan seandainya selama ini perusahaan tidak menyetor PPh 21 dan jika terbukti dalam pemeriksaan perusahaan mengemplang pajak karyawan maka perusahaan dikenakan sanksi 100% atas PPh 21 yg belum dibayar.

      Balas
  4. Lisa
    Lisa says:

    Pak Dwi,
    Dampak tidak hitung ulang apa? Dengan PTKP baru, pph 21 saya nihil & akan terus nihil. Jadi lebih bayar bisa dikompensasikan hingga kapan?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Bu Lisa
      Jika tidak dibetulkan tentunya SPT menjadi tidak benar dan pasti akan unbalance saat diperiksa sewaktu-waktu, wajib dibetulkan walaupun jadi LB. Lb bisa dikompenasikan hingga kapanpun seandainya memang ada kelebihan, atau bisa juga diajukan Pemindahbukan (Pbk) ke jenis pajak lain yang membutuhkan.

      Balas
      • Lisa
        Lisa says:

        Pak Dwi,

        Tanya lagi dong.
        Untuk LB, bila karyawan keluar apakah perusahaan harus mengembalikan LB tersebut ke karyawan?

        Balas
  5. Linda
    Linda says:

    Pak Dwi,
    Kalau tidak hitung ulang dampaknya apa ya?
    Berdasarkan PTKP baru, PPH 21 staf saya semuanya nihil & akan terus nihil. Lantas lebih bayarnya bisa di kompensasikan hingga kapan?

    terima kasih,

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Bu Linda
      Jika tidak dibetulkan tentunya SPT menjadi tidak benar dan pasti akan unbalance saat diperiksa sewaktu-waktu, wajib dibetulkan walaupun jadi LB. Lb bisa dikompenasikan hingga kapanpun seandainya memang ada kelebihan, atau bisa juga diajukan Pemindahbukan (Pbk) ke jenis pajak lain yang membutuhkan.

      Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Tergantung penghasilan bersihnya nanti bu setelah disetahunkan, jika gaji pokok ditambah tunjangan2 dan dikurangi iuran JHT atau biaya jabatan sudah diatas PTKP maka tetap kena PPh 21

      Balas
  6. ella
    ella says:

    apabila masa Januari – Juni masih lebih bayar lalu perhitungan Juli bagaimana sebaiknya ? sebab setelah dihitung ulang dgn PTKP yg baru utk Juli juga masih terdapat kelebihan bayar, sedangkan pd bulan juli ada tambahan THR yg mengakibatkan besarnya jumlah penghasilan, mohon pencerahanx, tks sebelumnya

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang bu
      Setelah ibu Ella mengetahui jumlah LB dari jan-jun 2015, ibu Ella bisa kompensasikan ke masa pajak jul-des 2015. Untuk masa pajak Juli sendiri ibu harus sudah menghitung dengan PTKP baru sehingga ketemulah PPh 21 KB atas masa pajak juli, jika ibu memutuskan membayar KB juli dengan kompensasi atas masa pajak jan-jun maka sah-sah saja, tetapi jika ingin emmbayar masa pajak juli dengan SSP sendiri dan melimpahkan LB semester 1 ke masa pajak selain juli di semester 2 juga tidak dilarang.

      Balas
  7. Mariyana
    Mariyana says:

    pak apakah jan – juni harus dibetulkan ? saya konsultasi dengan AR sampai saat ini belum ada surat edaran dirjen pajak mengenai hal itu , apakah dibetulkan dari januari atau diakumulasikan di akhir tahun . sehingga AR saya hanya mnyarankan untuk melakukan perhitungan juli dengan peraturan terbaru . tanpa melakukan pembetulan sebelumnya

    Balas
  8. Hida
    Hida says:

    Saya mau nungguin panduannya, siapa tau di buatkan untuk yang penghasilan suami/istri di gabung. Bagaimana perhitungan di kantor istri & nantinya untuk laporan tahunan kan jadi ikut suami.

    Balas
  9. Indra
    Indra says:

    Duhh… kok peraturan diberlakukan pada pertengahan tahun fiskal sih? Berlaku mundur pulak. Buat kami2 yang “single fighter” alias UKM yang mengerjakan pembukuan sendiri, hal ini kadang merepotkan.

    Dirjen Pajak seharusnya memberlakukannya mulai dari awal tahun, atau sekalian saja tahun depan Januari 2016.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang pak Darmadi
      Kalau bisa merubah mah, saya juga pengennya PMK ini diterbitkannya diawal tahun saja biar WP tidak perlu melakukan pembetulan. Sama pak, disini juga harus sibuk menyosialisasikan dan mencarikan solusi untuk pembetulan dan input data e-SPT PPh 21. Terima kasih usulannya, semoga segera didengar pihak terkait untuk referensi kedepan.

      Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      InsyaAlloh besok atau kamis selesai pak. Tapi nanti begitu sudah ada perdirjen terbaru akan saya ralat lagi panduannya jika memang ada yang berbeda.

      Balas
  10. ydi
    ydi says:

    ditunggu ni panduannya mas..
    soalnya saya masih belum mengerti tentang kelebihan kelebihan setor pajak yang sudah kita bayarkan sejak januari 2015 serta pembetulannya..
    thanks

    Balas
  11. eli
    eli says:

    Selamat siang pak,
    PTKP yg baru ini berlaku mulai kpn?
    trs teknis perhitungan Pph 21 Masa Juli 2015 bagaimana pak
    mohon pencerahannya

    terima kasih

    Balas
  12. yeni
    yeni says:

    pak, peraturan ini mulai dari kapan ya??
    dan gimana cara pembetulannya jika masih menggunakan PTKP 2013??

    Balas

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] disahkannya PTKP baru yang berlaku mundur untuk tahun pajak 2015 ini membuat sebagian Wajib Pajak jadi kerepotan untuk […]

  2. […] atas SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari-Juni 2015 harus dihitung ulang dengan menggunakan PTKP baru. Nah ketika pada masa pajak tersebut menghasilkan lebih bayar (LB) maka atas LB tersebut bisa […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *