Memahami Hak & Kewajiban Kuasa Wajib Pajak (2 of 2)

Selamat sore pembaca sekalian

Saya lanjutkan lagi artikel terkait kuasa Wajib Pajak yang fungsinya adalah menggantikan hak & kewajiban administrasi perpajakan yang diwakilinya. Artikel di bawah ini adalah versi ringkas dari 2 aturan yang sudah dikeluarkan tentang menjadi kuasa yaitu PMK-229/PMK.03/2014 dan SE-02/PJ/2017. Selamat menikmati.

Pihak yang dapat melaksanakan hak/kewajiban perpajakan tanpa surat kuasa khusus

Ada pihak tertentu yang dapat melakukan hak/kewajiban perpajakan tanpa harus memiliki surat kuasa khusus antara lain:

  1. Pengurus untuk WP Badan
    Pengertiannya adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan badan dapat dibuktikan dengan dokumen seperti akta pendirian atau yang dipersamakan. Orang yang termasuk dalam pengertian pengurus dapat menjabat sebagai komisaris, pemegang saham mayoritas atau pengendali, pemegang saham, karyawan Wajib Pajak Badan, atau pihak lain.
    Contoh:

    • Sdr. A merupakan direktur atas Wajib Pajak PT B, oleh karena itu sebagai pengurus PT B, dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak PT B, Sdr.A tidak memerlukan surat kuasa.
    • Seorang manajer keuangan dari Wajib Pajak PT J secara nyata memiliki wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan kegiatan perusahaan seperti membuat perjanjian dengan pihak ketiga, menandatangani cek dan lain sebagainya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan yang berwenang yang menjelaskan keadaan demikian. Dalam keadaan demikian, manajer keuangan tersebut termasuk dalam pengertian pengurus dan apabila manajer keuangan tersebut berkehendak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak PT J maka manajer keuangan tersebut tidak perlu diberikan surat kuasa khusus oleh Wajib Pajak PT J.
  2. Kepala perwakilan, kepala cabang, dan penanggung jawab untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)
    Terhadap BUT, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu dapat diwakili oleh kepala perwakilan, kepala cabang, dan/atau penanggung jawab dari BUT tersebut yang terbukti nyata-nyata menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan BUT di Indonesia. Penunjukan orang atau badan dalam negeri sebagai wakil BUT, dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan luar negeri dan/atau instansi yang berwenang.
  3. Kurator untuk Wajib Pajak yang dinyatakan pailit
  4. Orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan untuk Wajib Pajak Badan dalam hal pembubaran
  5. Likuidator untuk Wajib Pajak Badan dalam likuidasi
  6. Salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan untuk suatu warisan yang belum terbagi
    Contoh:

    • Sdr.W meninggal dunia pada tahun 2011 meninggalkan penghasilan pasif berupa deviden yang berhak diterimanya setiap tahun. Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan atas deviden tersebut dapat dilakukan oleh ahli warisnya tanpa menggunakan surat kuasa khusus.
  7. Wali untuk anak yang belum dewasa
    Contoh:

    • Sdr.X merupakan seorang anak berumur 12 tahun yang memiliki penghasilan sebesar Rp500.000.000,00 per tahun. Sdr.Y merupakan bapak kandung dari Sdr.X. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Sdr.X dapat dilakukan oleh Sdr. Y tanpa membutuhkan surat kuasa khusus.
  8. Pengampu untuk orang yang berada dalam pengampuan. Pengampu bagi WP OP yang tidak cakap hukum dilakukan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri. Contoh pengampu adalah orang yang ditunjuk untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam mengurus kekayaannya.

Memahami Peruntukan Surat Kuasa Khusus

Pemberian 1 surat kuasa hanya dapat untuk 1 jenis pajak untuk 1 Tahun Pajak, atau 1 Bagian Tahun Pajak, atau 1 /beberapa Masa Pajak, kecuali pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut dilakukan untuk beberapa jenis pajak sebagai satu kesatuan. Bingung ya? Langsung aja masuk contohnya

Tindakan pemberian kuasa atas pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT.

Atas 1 atau beberapa SPT Masa dalam satu Tahun Pajak dengan 1 jenis pajak yang sama dapat dilakukan dengan 1 surat kuasa khusus.

Mekanisme penyampaian surat kuasa dalam hal surat kuasa yang ditujukan terhadap pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berkaitan dengan beberapa Masa Pajak dalam 1 Tahun Pajak dilakukan dengan melampirkan asli surat kuasa pada penyerahan pertama SPT masa dan untuk penyerahan selanjutnya dengan melampirkan fotokopi surat kuasa.
Contoh: PT X menggunakan tahun buku 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015, sehingga Tahun Pajak 2015 mencakup 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015. Direktur PT X memberikan kuasa kepada Sdr.Y untuk melakukan tindakan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2015. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan dengan satu surat kuasa khusus. Penyampaian dilakukan dengan melampirkan asli surat kuasa pada penyerahan pertama SPT masa dan untuk penyerahan selanjutnya dengan melampirkan fotokopi surat kuasa. Apabila SPT Masa PPN untuk Masa April 2015 disampaikan pertama kali, maka SPT Masa April 2015 harus dilampirkan dengan surat kuasa asli dan SPT Masa Januari 2015 s.d. Maret 2016 dan Mei 2015 s.d. Desember 2015 cukup dilampirkan dengan fotokopi surat kuasa.

Atas beberapa SPT Masa dalam 1 Tahun Pajak dengan beberapa jenis pajak yang berbeda dilakukan dengan beberapa surat kuasa khusus yang berbeda.

Contoh: Direktur PT X memberikan kuasa kepada Sdr.Y untuk melakukan tindakan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT PPN Masa Pajak Desember 2015 dan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2015. Pemberian kuasa tersebut dilakukan dengan 2 (dua) surat kuasa khusus yang berbeda.

Atas SPT tahunan dalam 1 (satu) Tahun Pajak tertentu dilakukan dengan 1 (satu) surat kuasa khusus.

Contoh: Direktur PT X memberikan kuasa kepada Sdr. Y untuk melakukan tindakan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan dengan 1 (satu) surat kuasa khusus. Apabila Direktur PT X ingin menguasakan pelaksanaan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 kepada Sdr. Y maka harus disertakan dengan surat kuasa khusus baru yang berbeda dengan surat kuasa khusus pada contoh 3a di atas.

Surat penunjukan untuk karyawan

Karyawan dapat mewakili pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan WP/perusahaannya tanpa memerlukan surat kuasa khusus tetapi membutuhkan surat penunjukan yang menjelaskan bahwa dirinya merupakan karyawan atau dapat diganti dengan kartu identitas yang menjelaskan bahwa dirinya merupakan karyawan dari Wajib Pajak tersebut dalam hal

  1. penyampaian dan/atau penerimaan secara langsung dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari pegawai DJP, antara lain dokumen bukti pembukuan untuk keperluan pemeriksaan; dan
  2. penyerahan SPT secara langsung melalui tempat pelayanan terpadu.
  3. penyetoran dan penandatanganan surat setoran pajak oleh orang yang bertindak sebagai penyetor dan bertandatangan di surat setoran pajak;
  4. penyerahan dokumen lainnya selain SPT melalui tempat pelayanan terpadu.

Yang tidak dapat dikuasakan

Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sehingga hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak itu sendiri, antara lain:

  • kewajiban mendaftarkan diri bagi WP OP untuk memperoleh NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
  • permintaan dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik;
  • permohonan aktivasi EFIN kecuali efin kolektif;
  • penyampaian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
  • permohonan untuk dapat dimintakan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara
  • pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu lainnya.

Banyak ya, artikel diatas hasil ringkasan yang tidak ringkas dari SE-02, jika belum puas dapat baca SE-nya langsung di bawah. Semoga pekerjaan bapak ibu makin lancar.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *