Memahami Hak & Kewajiban Kuasa Wajib Pajak

Ada istilah umum di dunia bisnis yaitu time is money, paham ini menuntut pengusaha untuk semaksimal mungkin mengisi waktunya dengan fokus di usaha. Pada sisi lain ada administrasi pajak yang mengharuskan WP untuk datang ke KPP untuk lapor SPT atau ketemu petugas pajak (AR, helpdesk, pemeriksa dll) yang otomatis juga mengurangi waktunya, sehingga dibutuhkanlah “orang pengganti” untuk melakukannya, di pajak bisa disebut kuasa.

Artikel di bawah ini merupakan pembaruan dari artikel lama yang berjudul Kuasa Atau Konsultan Pajak? Percayakan pada Yang Tepat yang artinya artikel lama tidak berlaku lagi.

Dasar Hukum

Peraturan lama yaitu PMK 22/PMK.03/2008 dan SE-16/PJ/2008 sudah tidak berlaku dan digantikan dengan

  1. PMK-229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. PMK ini mencabut PMK-22/PMK.03/2008
  2. SE-02/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa

Jenis Kuasa

ada 2 macam, yaitu:

  1. Konsultan wajib pajak
  2. Karyawan wajib pajak

Hal apa saja yang boleh dikuasakan

Ruang lingkup pemberian kuasa:

  1. pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau SPT pembetulan yang tidak melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak (e-SPT);
  2. permohonan pengangsuran pembayaran pajak dan/atau proses penyelesaiannya;
  3. permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau proses penyelesaiannya;
  4. permohonan pemindahbukuan dan/atau proses penyelesaiannya;
  5. usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu dan/atau proses penyelesaiannya;
  6. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau proses penyelesaiannya;
  7. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Wajib Pajak kriteria tertentu atau Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan/atau proses penyelesaiannya;
  8. permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan/atau proses penyelesaiannya;
  9. pelaksanaan pemeriksaan;
  10. permohonan pembetulan dan/atau proses penyelesaiannya;
  11. pengajuan keberatan dan/atau proses penyelesaiannya;
  12. permintaan penjelasan untuk pengajuan keberatan dan/atau banding;
  13. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan/atau proses penyelesaiannya, termasuk terhadap sanksi administrasi atas surat ketetapan pajak Pajak Bumi (PBB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PBB;
  14. permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan/atau proses penyelesaiannya;
  15. permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar dan/atau proses penyelesaiannya;
  16. permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PBB, yang tidak benar dan/atau proses penyelesaiannya;
  17. permohonan pengurangan PBB terutang dan/atau proses penyelesaiannya;
  18. permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan dan/atau proses penyelesaiannya;
  19. pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka;
  20. permohonan untuk memperoleh fasilitas perpajakan dan/atau proses penyelesaiannya;
  21. permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure);
  22. permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) dan/atau proses penyelesaiannya;
  23. permohonan kode aktivasi dan password dalam rangka permintaan nomor seri Faktur Pajak;
  24. pemberian tanggapan Wajib Pajak terhadap permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
  25. menerima pemberitahuan Surat Paksa; dan
  26. pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat dikuasakan.

Apa Itu Surat Kuasa Khusus?

Surat kuasa khusus adalah surat yang dibuat dari Wajib Pajak untuk penerima kuasa. Formatnya diatur dalam lampiran PMK-229/PMK.03/2014. Yang harus disiapkan jika kuasa adalah:

  1. Konsultan Pajak

Penyampaian surat kuasa khusus dilakukan:

  • sebelum pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan; atau
  • bersamaan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.
  • Dalam hal surat kuasa khusus tidak disampaikan pada waktu sebagaimana tersebut di atas, seseorang yang diberikan kuasa oleh Wajib Pajak dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak pemberi kuasa.

Jika sudah dikuasakan, maka hak & kewajibannya

  • Orang yang diberi kuasa harus melaksanakan hak/kewajiban pemberi kuasa.
  • Dalam hal WP/pemberi kuasa ingin melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri maka WP harus mencabut terlebih dahulu kuasa yang telah diberikan kepada seorang kuasa.
  • Pencabutan kuasa yang telah diberikan kepada seorang kuasa harus dilakukan dengan menyampaikan secara tertulis kepada DJP dalam hal ini KPP sebelum pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakannya dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak.
  • Pencabutan kuasa berlaku sejak tanggal surat pencabutan kuasa diterima oleh DJP/KPP dan tidak berlaku surut.

Pihak yang dapat melaksanakan hak/kewajiban perpajakan tanpa surat kuasa khusus

Ada pihak tertentu yang dapat melakukan hak/kewajiban perpajakan tanpa harus memiliki surat kuasa khusus antara lain:

karena bertindak sebagai wakil Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
a. Pengurus untuk Wajib Pajak Badan

besok aja ya, soalnya banyak isinya..

Kredit: andikadarma.com untuk format surat kuasa khusus

tu bi kontinyu…

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *