Kapan Saya Sudah Harus Membayar Pajak?

Judul di atas adalah salah satu pertanyaan umum yang kadangkala terlontar dari mulut Wajib Pajak karena keingintahuannya dan rasa memiiliki yang tinggi terhadap negeri ini. Jika semua warga negara memahami hakikat berkontribusi terhadap pembangunan negara tentu akan mudah dalam mengumpulkan penerimaan negara termasuk pajak didalamnya yang nantinya penerimaan tersebut akan kembali lagi ke masyarakat luas termasuk ke masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak karena keterbatasan ekonomi. Saya nggak mau banyak basa-basi lagi, mari disimak saja penjelasan dari ketentuan bersama.

Kapan seharusnya kita sudah harus membayar pajak? Hampir mirip dengan kapan seharusnya mendaftar untuk memiliki NPWP. Pada pasal 2 ayat (1) UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif (WNI, subjek pajak pajak dalam negeri) dan objektif (memiliki penghasilan di atas PTKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

SAAT DIMULAINYA KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Saat dimulainya kewajiban perpajakan adalah saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehubungan adanya perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang menimbulkan adanya pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) Undang-Undang KUP seharusnya dibaca dan ditafsirkan secara utuh dan satu kesatuan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KUP.

Kewajiban perpajakannya dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP, berlaku bagi:

  • WP yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan; atau
  • WP yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan permohonan.

Dalam hal diperoleh data dan informasi atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang menimbulkan adanya pajak yang terutang sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP, DJP berwenang untuk menerbitkan surat ketetapan pajak/SKP sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak atas kewajiban perpajakan tersebut belum melewati daluwarsa penetapan pajak.

Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau tahun Pajak.

Catatan admin: dari hal di atas jelas, walaupun WP baru terdaftar NPWP-nya di tahun 2017 tetapi jika jauh sebelum itu WP sudah mempunyai penghasilan, maka KPP dengan jalur pemeriksaan dapat menagih pajak terutang hingga paling lama tahun pajak 2012) begitu juga dengan status PKP. NPWP atau status PKP pada dasarnya adalah sarana administrasi saja, jika WP ingin melaporkan kewajiban pajak sebelum terdaftar NPWP tetap bisa lapor dan bayar, hanya saja dokumen SPT yang dilapor sebelum ber-NPWP akan dianggap sebagai dokumen biasa dan KPP tidak bisa mengenakan sanksi denda telat/tidak lapor SPT karena memang belum ber-NPWP tetapi KPP bisa menerbitkan SKPKB atas pokok pajak kurang bayar.

 

Jika bingung, ikuti saja amnesti pajak untuk membuang catatan tidak tertib pajak di masa lalu dan lebih tertib lagi utnuk kini dan masa mendatang.

  • Dasar Hukum: UU KUP
  • Referensi: S-393/PJ.02/2016 (surat intern hal Penegasan Saat Dimulainya Kewajiban Perpajakan), artikel TKB
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *