Penambahan Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Yang Resmi Diakui

Menjelang momen lebaran kemarin pemerintah menerbitkan aturan baru yang mangatur tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan. Dan nantinya sumbangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sewaktu mengisi SPT PPh Tahunan. Aturan baru ini bernomor PER-11/PJ/2017 tanggal 22 Juni 2017 dan mencabut aturan sebelumnya yaitu PER-33/PJ/2011.

Ada dua bentuk sumbangan keagamaan yang diatur pada aturan di atas, yaitu zakat dan sumbangan keagamaan. Bedanya hanyalah pada agama si penyumbang. Zakat dikhususkan untuk pemeluk agama islam, sedangkan istilah sumbangan keagamaan bagi selain muslim. Lebih rincinya untuk keduanya ada di bawah ini.

  1. ZAKAT
    Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh WP OP dalam negeri pemeluk agama Islam dan/ atau WP Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika diberikan kepada

    • badan amil zakat, atau
    • lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
  2. SUMBANGAN KEAGAMAAN
    Yaitu sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi WP OP pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh WP Badan DN yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Badan/Lembaga Keagamaan Yang Diakui Adalah

  1. Badan Amil Zakat (nasional, provinsi dan kabupaten
  2. LAZ Rumah Zakat (LAZ RZ)
  3. LAZ Nurul Hayat (LAZ NH)
  4. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI)
  5. LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH)
  6. Yayasan Lembaga Manajemen Infaq (LAZ LMI)
  7. Yayasan Yatim Mandiri Surabaya (LAZ Yatim Mandiri)
  8. Yayasan Dompet Dhuafa Republika (LAZ DD)
  9. Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZ Al-Azhar)
  10. Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMN)
  11. Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid)
  12. Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAZ YDSF)
  13. Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
  14. Yayasan Global Zakat
  15. LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS)
  16. Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala provinsi sebagai berikut:
  17. Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli)
  18. Yayasan Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB
  19. Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM)
  20. Yayasan Dana Peduli Ummat (DPU) Kalimantan Timur
  21. Yayasan Dompet Sosial Madani (LAZ DSM) Bali
  22. Yayasan Sinergi Foundation (LAZ SInergi Foundation)
  23. Yayasan Harapan Dhuafa Banten
  24. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:
  25. Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)
  26. LAZIS Muhammadiyah
  27. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)
  28. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP)

Baik zakat atau sumbangan keagamaan agar bisa diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, maka wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran zakat dari badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah pada SPT Tahunan PPh tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat tersebut. (Pasal 2 ayat (1) PER-6/PJ/2011 dan SE-80/PJ/2010). Fotokopi bukti pembayaran harus memenuhi ketentuan yaitu:

  1. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan
  2. pada bukti pembayaran paling sedikit memuat informasi :
    • Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar;
    • Jumlah pembayaran;
    • Tanggal pembayaran;
    • Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan
    • Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau
      Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

Zakat/sumbangan kegamaan dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.

 

Jika zakat/sumbangan keagamaan tidak memenuhi syarat di atas maka tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto di SPT tahunan. Mengurangkan penghasilan bruto dengan zakat/sumbangan keagamaan bukanlah keharusan yang artinya walaupun bapak ibu sudah memenuhi syarat-syarat di atas, boleh saja tidak mengurangkannya di SPT tahunan, itu adalah pilihan dan hak.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *