Entries by Dwi Utomo

,

Setelah Tax Amnesty, Ini Dia Lanjutan Ceritanya (PP 36/2017)

Program super spesial pengampunan pajak yang berakhir trimester awal kemarin tidak berlalu begitu saja. Niat awal pemerintah untuk memberikan fasilitas ampunan bagi pengguna tax amnesty (TA) harus dibarengi dengan kejelasan untuk tindak lanjutnya. Tindak lanjut bagaimana dengan perlakuan WP yang tidak ikut TA tetapi ada data yang menunjukkan dia punya potensi pajak atau WP yang […]

Problem Solusi Seputar e-Faktur 2.0.0

Aplikasi baru yang rilis sudah barang tentu akan membawa perubahan yang mana dapat membuat pengguna menjadi kesulitan. Hal yang sama, ketika efaktur 2.0 ini rilis, di forum internal banyak diskusi tentang aplikasi ini, sebagian sudah ada solusi namun tidak menutup kemungkinan akan ada problem lain yang bisa jadi diluar perkiraan pengembang aplikasi ini sendiri. Dari […]

,

Bagi PKP, Segera Update ke e-Faktur Desktop 2.0

Per 1 Oktober 2017, DJP merilis update untuk aplikasi e-Faktur. Rilis tersebut dituangkan pada pengumunan dari P2Humas yang dapat dibaca selengkapnya pada tautan ini. Sekedar pengingat, aplikasi ini digunakan untuk membuat, merekam dan melaporkan faktur pajak yang diterbitkan atau diterima dari lawan transaksi, aplikasi ini mesti wajib digunakan oleh para pengusaha kena pajak (PKP). Versi […]

Dibuka Lowongan CPNS Kementerian Keuangan 2017

Beberapa waktu lalu, WA saya berdering beberapa kali dan ada berondongan informasi terkait penerimaan PNS baru di kemenkeu dan beberapa kementerian lain. Ini informasi menarik terutama bagi siapa saja yang berminat untuk bekerja sebagai PNS. Kali ini akan saya share informasi untuk penerimaan CPNS di kementerian keuangan saja yang diumumkan melalui PENG-03/PANREK/2017 tentang Rekrutmen Calon […]

Pajak Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Salah satu manfaat pajak yang juga hak setiap warga negara dinikmati semua masyarakat adalah mendapatkan pendidikan. Pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Bentuk bantuan pendidikan juga bermacam-macam bisa dalam beasiswa, gaji/honor tenaga pendidik dan bantuan proyek. […]

Penambahan Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Yang Resmi Diakui

Menjelang momen lebaran kemarin pemerintah menerbitkan aturan baru yang mangatur tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan. Dan nantinya sumbangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sewaktu mengisi SPT PPh Tahunan. Aturan baru ini bernomor PER-11/PJ/2017 tanggal 22 Juni 2017 dan mencabut aturan sebelumnya […]