,

Informasi Pendaftaran D1 & D3 STAN 2015 Telah Dibuka

Pendaftaran dan pengumuman STAN 2015

Artikel selingan ini dari inisiatif dari saya terutama khususnya untuk adik-adik lulusan SMA (saya udah tua banget rasanya). Bagi para lulusan SMA dan yang sederajat (SMK & Madrasah Aliyah) dari bidang/jurusan apapun kini bisa mulai bersiap-siap untuk mencoba daftar ke Politeknik Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, sekarang disebutnya Poltek STAN, kalau dulu saya waktu kuliah disitu disebutnya Prodip STAN. Buat yang belum tahu apa itu STAN? STAN adalah kampus kedinasan yang berada dibawah lingkungan Kementerian Keuangan dengan menyediakan beberapa tingkat pendidikan yaitu Diploma I dan Diploma III, jurusannya pun masih berkutat disekitar ilmu keuangan. Kemudian mengapa STAN bisa jadi pilihan untuk berkuliah dan apa saja keuntungannya?

Read more

,

Siap-siap Hitung Ulang PPh 21 dengan PTKP 2015

PTKP 2015

Selamat siang para pembaca amsyong sekalian

Sebuah peraturan terbaru telah diterbitkan oleh Menkeu yang merubah besaran PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak yang semula mendasarkan pada PTKP yang berlaku sejak tahun pajak 2013 dan besarannya naik sesuai pada Permenkeu No. 122/PMK.10/2015. Ini kabar gembira buat para karyawan swasta ataupun PNS karena PTKP setahun bagi lajang yang semula Rp24.300.000,00 naik menjadi Rp36.000.000 atau jika pendapatan Anda dalam sebulan kurang dari Rp3.000.000,00 dan tidak mempunyai tanggungan dan tidak kawin maka besar kemungkinan Anda nggak kena PPh Pasal 21. Tentunya angka ini akan bertambah sesuai dengan status PTKP Anda. Selengkapnya silahkan baca ringkasan PMK tersebut dibawah ini.

Read more

Buku Oasis Pemotongan/Pemungutan PPh 2013

Selamat siang pengunjung sekalian

Bagi yang demen mampir di web DJP pasti udah tahu ada e-book yang mengulas tentang pemotongan pemungutan PPh. Di luar negeri isitlah pemotongan dan pemungutan dikenal dengan witholding tax, intinya sih sama-sama ada penghasilan yang berkurang karena ada pajak yang diambil cuma siapa yg motong dan mungut menjadi beda lagi karena ada ketentuang siapa yg jadi pemotong dan siapa yg jadi pemungut. Bukti bahwa kita telah dipotong pajak adalah Bukti Potong untuk PPh (21 & 23) . Bukti bahwa kita telah dipungut adalah SSP untuk PPh Pasal 22 dan faktur pajak untuk PPN. Baik bukti potong maupun faktur pajak merupakan bukti bahwa kita telah membayar pajak. Karena itu bukti potong dan faktur pajak bisa dikreditkan.Saya yakin pasti ada sebagian yg bingung bedanya pemotongan dan pemungutan? Saya coba rangkum dari berbagai sumber. Read more

Ralat SE-32 PP 46 Bank Perkreditan Rakyat Pada SE-38/PJ/2014

Selamat pagi pengunjung sekalian.

Semoga kabar baik selalu menghampiri semuanya. Ada 2 isi artikel kali ini, yang pertama saya berbagi e-book mini tentang penggunaan kode billing pajak, link unduhannya ada di akhir artikel dan tentang ralat SE-32/PJ/2014 ys isinya penegasan PP 46 lalu. Artikel kali ini terlambat semingguan saya sampikan, jadi ceritanya ada SE baru yang isinya meralat sebagian dari isi SE-32/PJ/2014 yaitu SE-38/PJ/2014.  SE-38/PJ/2014 ini tentang Ralat Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2014 Tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Isinya pendek aja yaitu meralat isi dari Huruf E angka 5 huruf b.

Read more

Mau Jadi Konsultan Pajak? Baca PMK 111 Dan Pelajari Syaratnya (2)

Menyambung artikel sebelumnya tentang syarat menjadi konsultan pajak. Kali ini berisi tetang ijin praktek konsultan. Sebelum lanjut ke isi, saya coba rangkumkan kondisi saat ini terkait masih minimnya petugas pajak dan konsultan terhadap jumlah wajib pajak. Selamat menyimak dan semoga berminat menjadi konsultan pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara benar.

Read more

Mau Jadi Konsultan Pajak? Baca PMK 111 Dan Pelajari Syaratnya (1)

Salah satu pekerjaan yang dijamin pasti laku saat ini dan dibutuhkan banyak masyarakat adalah menjadi konsultan pajak. Walaupun DJP sedang gencar-gencarnya mengotomatisasi administrasi perpajakan tetapi advice atau masukan dari konsultan tetaplah diperlukan agar usahawan/wajib pajak bisa mengatur prediksi profit tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Untuk tahu siapa saja konsultan pajak yang resmi terdaftar di database DJP bisa klik link ini. Dari link tersebut ada sebagian yang ijinnya sudah dicabut jadi harap selektif dalam memilih konsultan pajak, kalau perlu minta info dari KPP Anda agar diberi tahu kinerja konsultan yg beroperasi di wilayah kerja KPP.

Read more