Ralat SE-32 PP 46 Bank Perkreditan Rakyat Pada SE-38/PJ/2014

Selamat pagi pengunjung sekalian.

Semoga kabar baik selalu menghampiri semuanya. Ada 2 isi artikel kali ini, yang pertama saya berbagi e-book mini tentang penggunaan kode billing pajak, link unduhannya ada di akhir artikel dan tentang ralat SE-32/PJ/2014 ys isinya penegasan PP 46 lalu. Artikel kali ini terlambat semingguan saya sampikan, jadi ceritanya ada SE baru yang isinya meralat sebagian dari isi SE-32/PJ/2014 yaitu SE-38/PJ/2014.  SE-38/PJ/2014 ini tentang Ralat Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2014 Tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Isinya pendek aja yaitu meralat isi dari Huruf E angka 5 huruf b.

Read more

Mau Jadi Konsultan Pajak? Baca PMK 111 Dan Pelajari Syaratnya (2)

Menyambung artikel sebelumnya tentang syarat menjadi konsultan pajak. Kali ini berisi tetang ijin praktek konsultan. Sebelum lanjut ke isi, saya coba rangkumkan kondisi saat ini terkait masih minimnya petugas pajak dan konsultan terhadap jumlah wajib pajak. Selamat menyimak dan semoga berminat menjadi konsultan pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara benar.

Read more

Mau Jadi Konsultan Pajak? Baca PMK 111 Dan Pelajari Syaratnya (1)

Salah satu pekerjaan yang dijamin pasti laku saat ini dan dibutuhkan banyak masyarakat adalah menjadi konsultan pajak. Walaupun DJP sedang gencar-gencarnya mengotomatisasi administrasi perpajakan tetapi advice atau masukan dari konsultan tetaplah diperlukan agar usahawan/wajib pajak bisa mengatur prediksi profit tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Untuk tahu siapa saja konsultan pajak yang resmi terdaftar di database DJP bisa klik link ini. Dari link tersebut ada sebagian yang ijinnya sudah dicabut jadi harap selektif dalam memilih konsultan pajak, kalau perlu minta info dari KPP Anda agar diberi tahu kinerja konsultan yg beroperasi di wilayah kerja KPP.

Read more

Masih Bingung Dengan PP 46, Baca Penegasannya Disini

Penegasan tentang pajak 1%

Selamat pagi di awal bulan oktober pengunjung sekalian. Seminggu lagi bakalan merayakan hari raya kurban, jadi mumpung gaji masih di tangan, mantapkan niat untuk ikut berkurban :). Pagi ini saya “nemu” edaran dari pak Dirjen tentang penegasan PP 46 yaitu SE-32/PJ/2014 tentang . Seperti biasanya kalau ada aturan baru biasanya saya cari padanannya di internet, entah itu ortax atau situs lainnya namun kok belum dapet, nyari sumber lain Read more

,

BKP Strategis Bebas PPN Setelah Uji Materiil MA (SE-24/PJ/2014)

PKP Kepala Sawit

Pada bulan kemarin sebelum lebaran MA mengeluarkan putusan atas uji materi salah satu ketentuan PPN terkait barang strategis bebas PPN. Yang mengajukan uji materi Kadin Indonesia Vs Presiden RI. Pada putusan MA memenangkan Kadin sehingga ada peraturan yang harus berubah dan akibatnya ada daftar BKP yang sebelumnya bebas PPN sekarang menjadi kena PPN dan sebaliknya, khususnya disini adalah BKP strategis di sektor pertanian.

Read more

,

FaQs dan Perubahan Perbaikan Menuju e-SPT PPh 21 2.2

Selamat pagi pengunjung sekalian. Selamat Hari buruh kemarin (1 Mei) dan Hari Pendidikan (2 Mei) hari ini.

Salam kenal lagi setelah 2 minggu saya mengalami galau tingkat akut jadinya nggak ngepost artikel di blog amsyong ini, sekarang waktunya aktif kembali #eaa.. (utang pertanyaan masih banyak 🙁 )

Pagi ini saya baru ngeh ternyata kantor pusat DJP akan segera merilis patch terbaru untuk e-SPT PPh 21. Pasti tahu kan, di e-SPT PPh 21 yang versi 2.1 masih ada beberapa kekurangan yang harus “dimaklumi”, bahkan saya sebagai AR kadang harus meminta WP “ikhlas” atas kondisi tersebut, walaupun pada dasaranya saya setuju untuk WP di Indonesia harus membiasakan diri dengan aplikasi pajak, karena administrasi baik di sisi WP dan DJP akan sama tertibnya. Beberapa perubahan (changelog) yang akan dirilis pada patch 2.2 terkuak Read more