Batasan PKP Berubah ???

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 197/PMK.03/2013


TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

b.

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada pengusaha yang memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
(1)

Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

(2)

Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

(3)

Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun kalender.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1)

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

(2)

Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1)

Apabila diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(2)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
                                ttd.
                MUHAMAD CHATIB BASRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, 
                               ttd.
                  AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1521

Format Baru SPT PPh Pasal 21/26 Tahun 2014 – Lampiran PER-14/PJ/2013(2)

Postingan ini masih lanjutan dari artikel sebelumnya tentang PER-14/PJ/2013. Dimana di artikel sebelumnya Anda bisa mengunduh/ download PER-14/PJ/2013. Dan kali ini akan saya lampirkan Lampiran PER-14/PJ/2013 pada akhir artikel ini.

Langsung saja ke sesi tanya jawab: Read more

Anda WP OP Baru? Mintalah Starter Kit NPWP!

Apakah ada salah seorang pembaca yang ingin mendaftar NPWP Orang Pribadi/OP? Jika ya, mintalah untuk diberikan Starter Kit NPWP.  Starter Kit NPWP adalah paket pelengkap yang berisi pengenalan pajak khususnya bagi Anda yang baru saja mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP OP.  Starter kit disini ditujukan bagi wajib pajak baru karyawan, pekerjaan bebas ataupun pengusaha tertentu, jadi nantinya Anda yang akan mengambil kartu NPWP akan diberikan juga Starter Kit NPWP Read more

Format Baru SPT PPh Pasal 21/26 Tahun 2014 (1)

Tahun pajak 2014 memang masih akan lama, jika artikel ini ditulis di bulan Agustus maka masih akan ada 4 bulan lagi. Tetapi pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan peraturan baru terkait dengan format SPT PPh Pasal 21/26 yang baru yaitu PER-14/PJ/2013 yang sudah disahkan pada tanggal 18 April 2013 lalu. Read more

Ibadah Yang Bisa Mengurangi Pajak

Judul diatas saya pilih karena sebagai manusia yang beriman kiranya perlu agar dalam beribadah ada ketenangan dari adanya kewajiban membayar pajak. Apakah ada ibadah yang bisa mengurangi kewajiban individu dalam membayar pajak? Pasti ada jawabannya.

Tapi solusi ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi, jadi WP Badan, maaf-maaf kate ye (*logatnya si kardun) masih belum ada triknya.

Ibadah disini saya tidak dikhususkan ke satu agama saja, tapi Read more

Sosialisasi PP No 46 Tahun 2013

Beberapa waktu lalu pemerintah menerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Yang saya baca di media online, di Jakarta di tempat tertentu(tanah abang, mangga dua) gencar dilakukan pendataan agar UKM dengan omset < 4.8 Milyar setahun menyetor Read more