Membahas tata cara /prosedur bagi wajib pajak dalam mengajukan permohonan ke kantor pajak

SPT Tahunan Lebih Bayar Karena PP 46, Diperiksakah? (3 of 3)

Selamat hari senin siang pembaca semua. Ini artikel penutup dari artikel kedua kemarin. Kebetulan saja hari ini ada pengunjung (mas Otnay) nanya hal yang sama terkait LB pada SPT karena penerapan PP 46, isinya begini:

Khusus untuk WP yang memenuhi “kriteria tertentu berdasarkan PP 46 ini …. Apakah setelah WP diberikan pembayaran pendahuluan pajak  DIJAMIN tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan?

Sebuah pertanyaan mendasar dan saya bisa paham keraguan di hati wajib pajak karena khawatir restitusi berbuntut pemeriksaan (ceilee..). Jawabannya ada di bawah, intinya Read more

SPT Tahunan Lebih Bayar Karena PP 46, Diperiksakah? (2 of 2)

Ngelanjutin artikel tentang SPT tahunan yg LB karena PP 46 kemarin. Yg kemarin udah saya bagi adalah bahwa ada batasan Lebih bayar/LB pada SPT yg akan ditindaklannjuti oleh KPP tidak dengan pemeriksaan tapi dengan penelitian. Kemungkinan besar yg neliti ya AR (wew.. kerjaan AR makin nambah) jadi bagi para wajib pajak yg terhormat nggak usah canggung lagi untuk lapor SPT LB. Saya simpulkan kembali disini

Read more

SPT Tahunan Lebih Bayar Karena PP 46, Diperiksakah? (1 of 2)

Selamat sore pengunjung amsyong yang baik budinya. Sekarang sudah masuk bulan februari selain pelaporan e-SPT PPh 21 yg mendesak (mohonmaaf tutorialnya belum komplit saya buatkan) ada juga yaitu agenda penyampaian SPT Tahunan 2013. Yang menjadi pertanyaan banyak pengunjung dan WP saya adalah apakah jika SPT Tahunan (baik PPh OP ataupun Badan) hasilnya lebih bayar (SPT lebay LB) karena adanya PP 46 apakah saya akan diperiksa? Jawabannya bisa iya dan tidak.

Secara umum jika SPT LB maka WP punya hak agar uang pajak yang lebih bayar tersebut dikembalikan melalui proses restitusi namun sebelum restitusi dikabulkan maka KPP akan melakukan pemeriksaan atas masa/tahun pajak bersangkutan dimana LB muncul. DJP sudah merespon akan adanya skenario LB dalam kuantitas besar karena diterapkannya PP 46. Yaitu dengan menerbitkan PMK-198/PMK.03/2013 (tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi WP yang memenuhi persyaratan tertentu

Apa saja isinya dan baca simpulan saya di akhir artikel dan masih ada artikellanjutan esok hari 😀

Read more

Jatah Nomor Faktur Tersisa Nih. Harus Diapakan Yaah?

Selamat sore pembaca amsyong yang budiman 🙂

Kemarin (saya lupa tepatnya), seorang pengunjung (mbak Ica) bertanya

Cara/prosedur pengembalian no faktur pajak yang tidak terpakai bagaimana ya??

Saya akhirnya baru inget, bulan desember ini kan bulan terakhir penggunaan nomor faktur, artinya tahun depan ngajukan nomor lagi, sementara nomor faktur yang tersisa pada tahun ini harus dilaporkan ke KPP. Oia untuk pengajuan nomor faktur tahun depan, langsung aja masuk ke langkah kedua yaitu ajukan permohonan “Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak” dengan dilampiri kode aktivasi dan password. Untuk melaporkan nomor faktur sisa mudah saja, dan pemberitahuan ini disampaikan bersamaan dengan pelaporan SPT Masa PPN Masa Desember ini, artinya disampaikan januari tahun depan (idealnya kalau gak telat SPT-nya).

Pada Per-24/PJ/2012 pasal 10 ayat (2) disebutkan

Read more

Dapat Surat Himbauan Dari KPP? Then What?

Sebelum memulai artikel ini, ijinkanlah saya meminta maaf karena belakangan ini saya sibuk dengan pekerjaan kantor, sehingga masih ada utang pertanyaan yang belum saya jawab. Jika ada yang ketinggalan mohon diingatkan. Terima kasih sebelumnya 🙂

Entahlah saya harus bilang betapa beruntungnya atau betapa amsyongnya, ketika WP mendapat surat cinta himbauan dari KPP :mrgreen:  Bagi yang mengerti isinya dan terbiasa mungkin santai aja nanggapinnya tapi bagi yang belum paham maka bisa jadi beban pikiran :D. Intinya surat himbauan adalah bentuk perhatian dari DJP ke masyarakat agar menunaikan kewajibannya sehingga terhindar dari sanksi dan risiko yang tidak perlu.

Read more

Syarat Dan Tata Cara Permohonan SKB PPN

4 Bulan menjelang tutup tahun 2013, biasanya banyak PKP yang mendapatkan proyek pengadaan dari dinas dan beberapa diantaranya datang ke kantor pajak untuk mengajukan SKB atas PPN. Surat keterangan bebas atau jamak disebut SKB PPN adalah dokumen yang diterbitkan dari kantor pajak yang fungsinya agar atas BKP tersebut tidak dipungut PPN. Tetapi tidak semua BKP harus dimintakan SKB PPN ada juga yang tidak perlu SKB PPN dan dibebaskan PPN juga.

Barang Kena Pajak yang perlu SKB antara lain:

Read more