Membahas tata cara /prosedur bagi wajib pajak dalam mengajukan permohonan ke kantor pajak

Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

Kembali isi postingan kali ini terinspirasi dari pertanyaan seorang pembaca

“Selamat siang pak Dwi.
Saya mau nanya nih pak, kalau terjadi double pembayaran atas PIB pph pasal 22, bisa dilakukan pbk (kompensasi) tidak ya pak? Saya pernah coba mengajukan pbk nya ke kpp,tapi ditolak pak.” (from septian)

Sejujurnya saya nggak kebagian mengawasi Wajib Pajak yang bidang usahanya ekspor impor, tetapi ada beberapa yang saya ketahui tentang PIB, salah satunya dari wikipedia Read more

Update Dong Identitas Pajak Anda ;)

NPWP amsyong

Dulu, pada suatu ketika di suatu hari (walah..) saya mendapat kabar dari famili di kampung. Katanya ada pak pos antar surat dari kantor pajak. Dalam hati saya bertanya-tanya, ” Wah ada apa ini kok dapat surat? Surat dari pajak untuk orang pajak pula 😕 “.

Dijelasin sekilas isi suratnya adalah meminta saya segera menyampaikan SPT Tahunan.  Hmm, sedikit info saya memang mendaftarkan diri di Probolinggo sehingga kode NPWP juga dari Probolinggo sementara sekarang saya bertugas di Timika dan saya lupa untuk memperbarui data alamat saat ini, sehingga jika masih ada surat yang sampai di alamat lama ya itu juga karena kesalahan saya sendiri yang tidak memperbarui data administrasi. Read more

Tata Cara Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)

Bapak/ibu pernah salah nabung? Nabungnya sih gak salah maksud saya nomor rekeningnya 🙂 Maunya nabung ke rekening A tetapi salah tulis ke nomor rekening C. Sehingga nasabah minta bantuan customer service bank untuk melakukan pemindahbukuan agar uang tadi masuk ke rekening yang seharusnya.

Yah, kurang lebih seperti itulah proses pemindahbukuan di pajak. WP kadang salah setor SSP karena salah tulis NPWP, tahun pajak, jumlah dan sebagainya. Kesalahan tadi tentu tidak menguntungkan dengan kata lain bikin amsyong. Disinilah hak wajib pajak untuk meminta pemindahbukuan. Read more

Update Prosedur SKB PPN Buku Pelajaran dan Kitab Suci

Tahun ajaran baru 2013 sekarang diawali dengan penerapan kurikulum pendidikan baru. Yang saya dengar mata pelajaran lebih sedikit namun pengembangan satu matpel bisa kemana-mana. Saya sendiri masih buta tentang kurikulum pendidikan yang baru. Terserahlah apa kebijakannya, pastinya setiap orang tua akan mengawal agar usaha pencerdasan anak bangsa bisa berjalan lancar. Postingan kali ini terkait dengan salah satu media belajar siswa yaitu buku. Buku pelajaran dong pastinya. Gak peduli dimanapun di pelosok negeri pasti buku pelajaran dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. Secara buku pelajaran masuk dalam kategori negatif list PPN pastinya bebas PPN cuma ada peraturan peenjelasannya. Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga memberikan support untuk menyukseskan pendidikan dengan mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku-Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Aturan baru yang ditetapkan tanggal 27 Agustus 2013 ini memberikan penegasan kembali pada Barang Kena Pajak yang terkait pendidikan agar dibebaskan PPN, apa saja itu, akan saya rangkumkan di bawah ini:
Read more

Leaflet: Tahukah Anda Cara Mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak?

Leaflet yang saya ulas kali ini adalah Tata Cara Mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak. Mengulang kembali di artikel tentang nomor faktur sebelumnya. Di artikel tersebut sudah saya lampirkan juga beberapa format permohonan nomor faktur yang bisa didownload untuk diisi sendiri. Leaflet ini adalah media publikasi resmi jadi yang berminat bisa menuju ke web pajak resmi atau bisa juga langsung klik link ini untuk mendownloadnya.

Apa yang bisa kita dapatkan dari leaflet ini akan saya copas dari leafletnya Read more

Pajak 1% ? PP 46 Tahun 2013 – Tata Cara dan Syarat Memperoleh Surat Keterangan Bebas/SKB (5)

Perhatian !
Pembaca amsyong.com yang baik hatinya. Telah terbit PER-31/PJ/2013 yang mengatur permohonan SKB dengan format baru, sehingga artikel di bawah ini tidak berlaku sejak 25/09/2013, silahkan baca tata-cara permohonan dan download formulir SKB PPh baru disini

Kali ini adalah postingan saya yang ke-5 tentang penerapan pajak final 1 % atas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 46 tahun 2013 sendiri memang masih baru saja tebit dan hingga postingan ini dibuat masih belum terbit peraturan turunan baik petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pendukungnya yang keluar. Diisisi lain, mulai berlakunya peraturan ini adalah sejak 1 Juli 2013 yang artinya Read more