Cara Menghitung Anguran PPh Pasal 25 WP Baru

Kali ini saya sajikan olah artikel lama dari Tax Knowledge Base internal DJP (TKB-DJP) yaitu tentang cara menghitung angsuran PPh Pasal 25 baik untuk WP OP ataupun WP Badan. Untuk WP OP baru, jika memang usahanya kena PP 46 maka tidak ada angsuran PPh Pasal 25, tetapi untuk WP badan yang baru berdiri maka perlu menunggu 1 tahun Sejak Masa Operasi (SMO) untuk tahu omsetnya sudah melebihi 4.8M atau belum dan selama menunggu SMO tersebut kewajibannya adalah angsuran PPh Pasal 25.

Pengertian WP Baru

Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.

Read more

,

Share: Aplikasi Excel 1721-A2 PTKP 2016

Selamat sore menjelang malam pembaca sekalian, menjelang musim libur natal dan tahun baru bagikan file aplikasi excel untuk membuat bukti potong 1721-A2 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) alias Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bahan pembantu untuk laporan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2016. Jatuh tempo laporan SPT Tahunan pribadi memang masih akan berakhir di akhir bulan ke-3 tahun depan, tetapi perlu disiapkan juga bagi pemotong PPh 21 untuk membuat bukti potongnya karena itu juga kewajiban bagi bendahara/pemotong pajak. Biasanya bendahara dapat membuat bukti potong 1721-A2 ini setelah data gaji Desember 2016 selesai dibuat, karena isian penghasilan dan komponen lain adalah jumlah selama tahun 2016.

Read more

,

Nggak Mau Keganggu Pajak Di Liburan Tutup Tahun? Simak Tipsnya

Saat artikel ini rilis, masih tersisa < 2 minggu menjelang pergantian tahun 2017. Secara teori cukup untuk menyiapkan laporan pajak, tetapi pada praktiknya, susah untuk lepas dari jeratan liburan akhir tahun hingga kurang fokus untuk menyelesaikan daftar kerjaan. Biar agenda liburan atau mudik tidak terganggu urusan kerjaan, khususnya pajak, mari simak kumpulan tips di bawah ini.

Read more

,

Hindari Faktur Pajak Fiktif Untuk Kenyamanan Bisnis Anda

Sanksi atas penggunaan FP fiktif

Selamat hari senin pengunjung sekalian. Selamat hari batik (kemarin tanggal 2 oktober) dan semoga di awal senin sudah semangat kerja selain faktor karena masih tanggal muda 😀

Langsung aja yak, masuk ke bahasan FP fiktif. Jika bapak ibu mencari istilah Faktur Pajak Fiktif di aturan perpajakan UU maka dijamin nggak akan ketemu karena istilah FP fiktif adalah sebutan komunikatif informal lain dari istilah resminya yaitu: “Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya” jika disingkat jadi FP TBTS. Wuih panjang juga istilahnya. Artikel ini saya susun setelah pada medio september kemarin saya mendapat Bimtek Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya di Makassar dan akan saya bagi ilmunya buat Anda sekalian tentunya dari sudut pandang WP PKP.

Read more

Penambahan Positif List Obyek PPh 23

Berawal dari menyimak obrolan di web forum diskusi internal DJP, beberapa AR mengeluh karena WP mengeluh (nah lho..) karena sejak terbit PMK-141/PMK.03/2015 terdapat penambahan daftar obyek pajak PPh 23 tetapi pada aplikasi e-SPT PPh 23 sendiri masih belum keluar patch/modifikasi terbaru agar obyek PPh 23 tersebut bisa masuk di aplikasinya. Sambil menunggu patch dari direktorat teknis yang menangani e-SPT PPh 23 ini, coba kita telaah bersama apa maunya PMK ini.

Read more

Memahami Fungsi Pajak Bendahara Desa

Pada tahun lalu, dana desa menjadi bahasan di pentas politik dan akhirnya terealisasi sudah. Dana desa yang bergulir ke kas desa tentu harus ada pengelolanya dan perorangan yang ditunjuk sebagai bendahara desa harus mampu memahami fungsinya dan ada fungsi pajak disitu, yaitu sebagai wajib pungut. Apa bedanya Wajib Pajak & Wajib Pungut, kalau disingkat toh sama-sama WP. Secara sederhana Wajib Pungut itu mempunyai kewajiban Read more