Cara Validasi e-Faktur bagi Bendahara Pemerintah

 

Seperti yang sudah diketahui bersama, terhitung sejak  1 Juli 2016 semua PKP wajib membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur). Ketentuan ini berlaku nasional untuk seluruh PKP di Indonesia. Keharusan membuat e-Faktur tidak dibarengi dengan keharusan membuat bentuk cetakan dari FP-nya. Jadi sepanjang yang saya tahu, memang ada PKP yang membuat versi cetak ada juga yang hanya berikirim faktur dalam bentuk PDF ke lawan transaksinya, semuanya dibolehkan.  Pembuatan fakur pajak juga berlaku untuk transaksi dengan dinas pemerintah.

Read more

Pengenaan PPN Dengan Nilai Lain

Salah satu enaknya menghitung PPN yang terutang adalah tarifnya yang tunggal yaitu 10%, hanya saja pada kenyataannya DPP PPN yang beredar di transaksi bisa macam-macam dasar pengenaannya. Ada yang dikenakan langsung atas nilai penjualan misal pada usaha dagang, ada juga yang mengambil sebagian tertentu misal pada jasa ekspedisi. Sebagai panduan berapa DPP PPN yang seharusnya dikalikan dengan 10% sesuai jenis usaha dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Read more

PPN Atas Penjualan di Kamar Obat Rumah Sakit

Di UU PPN jelas disebut bahwa yang namanya jasa kesehatan tidak dikenakan PPN. Sekilas aja, jasa kesehatan itu antara lain jasa dokter (baik dokter manusia atau hewan), bidan (dukun bayi juga), akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, jasa tes lab kesehatan, sanatorium (layanan untuk penyakit kronis jangka panjang), klinik bersalin dsb. Tetapi hampir selalu pemberian jasa kesehatan dibarengi dengan pemberian obat. Kalo Read more

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Per-17/PJ/2015)

Seorang teman yang selesai piket jaga penerimaan SPT tahunan bertanya kepada saya, “Berapa norma dokter sekarang mas?” Segera ingatan saya mencoba menerawang tabel norma penghasilan yang berlembar-lembar tapi gagal. Ya sudahlah mungkin faktor usia. Tapi karena jawabannya juga penting bagi saya, akhirnya saya coba cari di internet dan nemu tabel norma yang dimaksud. Salah satu link hasil pencarian ternyata merujuk ke Read more

Kapan Saya Sudah Harus Membayar Pajak?

Judul di atas adalah salah satu pertanyaan umum yang kadangkala terlontar dari mulut Wajib Pajak karena keingintahuannya dan rasa memiiliki yang tinggi terhadap negeri ini. Jika semua warga negara memahami hakikat berkontribusi terhadap pembangunan negara tentu akan mudah dalam mengumpulkan penerimaan negara termasuk pajak didalamnya yang nantinya penerimaan tersebut akan kembali lagi ke masyarakat luas termasuk ke masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak karena keterbatasan ekonomi. Saya nggak mau banyak basa-basi lagi, mari disimak saja penjelasan dari ketentuan bersama.

Read more

Cara Menghitung Anguran PPh Pasal 25 WP Baru

Kali ini saya sajikan olah artikel lama dari Tax Knowledge Base internal DJP (TKB-DJP) yaitu tentang cara menghitung angsuran PPh Pasal 25 baik untuk WP OP ataupun WP Badan. Untuk WP OP baru, jika memang usahanya kena PP 46 maka tidak ada angsuran PPh Pasal 25, tetapi untuk WP badan yang baru berdiri maka perlu menunggu 1 tahun Sejak Masa Operasi (SMO) untuk tahu omsetnya sudah melebihi 4.8M atau belum dan selama menunggu SMO tersebut kewajibannya adalah angsuran PPh Pasal 25.

Pengertian WP Baru

Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.

Read more