,

Nggak Mau Keganggu Pajak Di Liburan Tutup Tahun? Simak Tipsnya

Saat artikel ini rilis, masih tersisa < 2 minggu menjelang pergantian tahun 2017. Secara teori cukup untuk menyiapkan laporan pajak, tetapi pada praktiknya, susah untuk lepas dari jeratan liburan akhir tahun hingga kurang fokus untuk menyelesaikan daftar kerjaan. Biar agenda liburan atau mudik tidak terganggu urusan kerjaan, khususnya pajak, mari simak kumpulan tips di bawah ini.

Read more

,

Hindari Faktur Pajak Fiktif Untuk Kenyamanan Bisnis Anda

Sanksi atas penggunaan FP fiktif

Selamat hari senin pengunjung sekalian. Selamat hari batik (kemarin tanggal 2 oktober) dan semoga di awal senin sudah semangat kerja selain faktor karena masih tanggal muda 😀

Langsung aja yak, masuk ke bahasan FP fiktif. Jika bapak ibu mencari istilah Faktur Pajak Fiktif di aturan perpajakan UU maka dijamin nggak akan ketemu karena istilah FP fiktif adalah sebutan komunikatif informal lain dari istilah resminya yaitu: “Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya” jika disingkat jadi FP TBTS. Wuih panjang juga istilahnya. Artikel ini saya susun setelah pada medio september kemarin saya mendapat Bimtek Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya di Makassar dan akan saya bagi ilmunya buat Anda sekalian tentunya dari sudut pandang WP PKP.

Read more

Penambahan Positif List Obyek PPh 23

Berawal dari menyimak obrolan di web forum diskusi internal DJP, beberapa AR mengeluh karena WP mengeluh (nah lho..) karena sejak terbit PMK-141/PMK.03/2015 terdapat penambahan daftar obyek pajak PPh 23 tetapi pada aplikasi e-SPT PPh 23 sendiri masih belum keluar patch/modifikasi terbaru agar obyek PPh 23 tersebut bisa masuk di aplikasinya. Sambil menunggu patch dari direktorat teknis yang menangani e-SPT PPh 23 ini, coba kita telaah bersama apa maunya PMK ini.

Read more

Memahami Fungsi Pajak Bendahara Desa

Pada tahun lalu, dana desa menjadi bahasan di pentas politik dan akhirnya terealisasi sudah. Dana desa yang bergulir ke kas desa tentu harus ada pengelolanya dan perorangan yang ditunjuk sebagai bendahara desa harus mampu memahami fungsinya dan ada fungsi pajak disitu, yaitu sebagai wajib pungut. Apa bedanya Wajib Pajak & Wajib Pungut, kalau disingkat toh sama-sama WP. Secara sederhana Wajib Pungut itu mempunyai kewajiban Read more

,

Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dengan PTKP 2015

Dari beberapa pertanyaan masuk terkait penerapan PTKP tahun 2015 ini, beberapa menanyakan tentang kertas kerja untuk penghitungan PPh 21 pegawai tetap. Pada artikel lama yang masih menggunakan PTKP lama (yg berlaku 2013-2014) sang pembuat file, Bapak Faisal mengunci sheet yang digunakan sebagai referensi PTKP sesuai PMK-122/PMK.03/2015 yaitu pada sheet baca. Secara pribadi saya bisa merubah tetapi lebih afdol jika empunya turun tangan, maka dari hasil blogwalking di blognya Pak Faisal akhirnya nemu juga file kertas kerja dengan PTKP terbaru.

Read more

,

Pedoman Teknis Perhitungan PPh 21 Untuk PTKP 2015

Setelah ditunggu 1 bulan lamanya sejak PTKP 2015 diumumkan akhirnya, petunjuk teknis perhitungan (atau penghitungan kali ya yang sesuai EYD) atas PPh 21 dan PTKP 2015 keluar. Per-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Perdirjen ditandatngani hari jumat kemarin tanggal 7-8-2015. Sebelum itu keluar, sudah terbit juga siaran pers dari Direktur P2Humas tanggal 27-7-2015 yang isinya memberikan gambaran pembetulan SPT Masa PPh 21 Januari-Juni 2015. Keduanya saling berkaitan dan bisa diunduh di akhir artikel. Lets cekidot.

Read more