Laman ini adalah tempat bapak ibu bertanya seputar aturan perpajakan, berbagi cerita atau current issue terkait lainnya. Sebagai tuan rumah saya akan coba membantu mencari solusinya, tetapi sangat terbuka bagi pengunjung lain untuk ikut membantu karena siapa tahu Anda lebih tahu dari pada saya.

Laman “Konsultasi” yang lama lagi dibredel sambil dibenahin biar enteng dibuka nantinya.

Tidak ada aturan khusus dalam berdiskusi karena baik yang yang bertanya dan menjawab sama-sama sejajar dalam mencari ilmu pengetahuan. Yuk silahkan ūüėÄ




135 replies
  1. Lestarina
    Lestarina says:

    Salam kenal Pak Dwi,

    Saya ingin menanyakan tentang PMK 169 tahun 2015.

    Perusahaan tempat saya bekerja mendapat surat dari kantor pajak mengenai perhitungan utang dan modal. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menentukan saldo rata-rata laba ditahan per bulan untuk tahun buku 2016.

    Apakah benar laba ditahan untuk Januari 2016 itu adalah nilai laba s/d 31 Desember 2015?

    Kemudian laba ditahan untuk Februari 2016 = laba s/d 31 Des 2015 + laba Januari 2016?

    Mohon koreksinya jika ada salah. Terima kasih.

     

    Balas
  2. otirasnat
    otirasnat says:

    Tanya Pak,

    Klo kita sebagai pedagang pengumpul, kita beli dari petani lsg kemudian dijual kembali kepada pihak industri dan dipungut pph 22 sesuai dengan tarif.

    Yang jadi pertanyaan, apakah kita sebagai pengumpul punya kewajiban untuk membayar pp 46 atas penjualan bruto?

    Regards,

    Nat

     

    Balas
  3. Sri Sulastri
    Sri Sulastri says:

    Siang Pak Dwi,

    Mau tanya klo saat download sertifikat elektronik di aplikasi E NOFA muncul di Informasi :

    “Permohonan sertifikat elektronik sedang dlm proses persetujuan” apa sy hrs nunggu dl?

    Terimakasih.

    Balas
  4. Sri Sulastri
    Sri Sulastri says:

    Selamat Pagi,

    Saya sdh mengajukan perpanjangan sertifikat elektronik dan diminta update sertifikat elektronik.

    Tapi wkt download sertifikat elektronik di enofa muncul “Permohonan sertifikat elektronik sedang dlm proses persetujuan”

    Klo begitu gmn solusinya.

    Terimakasih

    Balas
  5. Huda
    Huda says:

    Selamat Sore
    SURAT TAGIHAN PAJAK

    PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)

    Mau bertanya perihal tagihan tersebut yang berbunyi,

    Dari Penelitian dst…..

    1. Pajak yg harus dibayar                      0

    2. Telah Bayar                                         0

    3. Kurang Bayar                                      0

    4. Sanksi Administrasi

    a. Denda pasal 7 KUP                     Rp. 100.000

    b……………

    c………….

    d. Denda pasal 9 (2a)                      Rp.    2.000,00

     

    Yang jadi pertanyaan saya kenapa hal ini bisa terjadi kepada saya dan atas dasar apa saya terkena sanksi / salah saya dimana sehingga

    mendapat surat tagihan seperti diatas. Dan surat ini saya terima dengan rentan masa Januari-April 2017.

     

    Huda di Surakarta

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Pak Huda

      Saya asumsikan bapak punya kewajiban PP 46 yang seharusnya disetor tiap bulan sebelum tanggal 15. Jika bapak setornya melebihi tanggal 15 naka dianggap telat lapor dan telat bayar. Pada WP PP 46, laporan dianggap sama dgn tanggal bayar yaitu jika disetor tanggal 10 maka dianggap tidak telat bayar dan dianggap tidak telat lapor. Ketika bapak telat bayar, misal baru bayar tgl 23, maka muncul sanksi terlambat lapor dengan dasar pasal 7 UU KUP dan telat bayar sehingga dikenakan bunga 2% untuk setiap bulan keterlambatan atas dasar pasal 9 ayat 2 (a)
      Salam

      Balas
  6. wahdi
    wahdi says:

    Mohon bertanya pak Dwi

    sisalebih untuk yayasan pendidikan yang bukan obyek pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan itu sebenarnya sisa lebih komersial atau sisa lebih fiskal. Contoh sisa lebih komersial rp.2 milyar dan setelah dikoreksi fiskal menjadi rp.3 milyar, maka yang digunakan untuk dana pembangunan itu yang 2 milyar apa yang 3 milyar. Karena saya telah bertanya ke beberapa konsultan juga berbeda2, ada yang jawab yang dipakai adalah laba fiskal. Jika yang dipakai laba fiskal menurut saya kok tidak masuk akal, karena melihat contoh diatas,bagaimana mungkin menggunakan sisa lebih sebesar rp3 milyar wong sisa riilnya hanya 2 milyar (laba komersial), yang 1 milyar logikanya diambil dari mana dan akun-nya apa, klo menurut saya  yang dipakai adalah laba komersial, sehingga akan nyambung. begitu pak mohon pencerahan

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Pak Wahdi
      Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti, tetapi filosofi koreksi fiskal adalah untuk mencari kewajiban pajak yang seharusnya terutang dengan menghilangkan akun pajak yang dobel dan sebagainya. Saya cenderung sependapat dengan sisa lebih secara komersial karena nantinya itu adalah “sisa uang” yang seharusnya bisa dibelanjakan secara riil. Barulah nanti pada akhir tahun dilakukan penyesuaian lagi secara fiskal.
      Mohon maaf dan salam

      Balas
  7. meilina
    meilina says:

    biaya apa saya yg bisa dimasukkan ke faktur masukan dan yg tidak bisa?

    misal pesan hotel lewat aplikasi bayar pakai kartu kredit atas nama pribadi untuk keperluan kantor bagaimana cara pembukuannya di pajak?

    Balas
  8. RAHADIAN
    RAHADIAN says:

    SIANG PAK.. Begini Pak Saya masih bingung soal pencentangan di induk espt PPn jika status lebih bayar..,induk spt pada poin. 2.1 itu perlu dicentang atau tidak jika kita lebih bayar itu mau dikompensasi..

     

    Balas
  9. novine
    novine says:

    Halo Mas…

    saya mau tanya kalo misalnya ukm yang menitipkan barangnya ke dept store seperti sebut saja sari store, sgp dan biaya promosi ukm yang tanggung dan melakukan kerjasama konsinyasi sistem bagi hasil setelah omset bruto dipot ppn . dengan bagi hasil 35 % store dan 65 % ukm.

    anggap saja omset sebulan 10.000.000 bruto sebelum ppn

    sebagai ukm kita melaporkan pajak 1 % dikali bagi hasil yang kita peroleh yaitu 65 % benar demikian?

    lalu apakah sebagai ukm kita juga menanggung pph pasal 22 ? yaitu sebesar 3%

    kalau seandainya kita menanggung dihitungnya dari mana? dari omset bruto setelah ppn atau setelah bagi hasil ?

    demikian pertanyaan dari saya. terima kasih

    Balas
  10. Yuyun
    Yuyun says:

    selamat sore pak,

    bagaimana cara menghitung pajak  non pegawai  yang menerima pembayaran bonus tiap seminggu sekali ?dan apakah ada ketentuan minimun yang dikenakan pajak PPH 21 atas bonus tersebut, misal bulan juli total bonus yang diterima hanya 45.000 apakah tetap dikenakan pajak dg perhit. DPPx50% = xxx X 2%?. Bagaimana cara pengisian dalam E-SPT. masuk dalam katagori apakah non pegawai jika  ini? mohon bantuannya. trimz

    Balas
  11. Yabes Hulu
    Yabes Hulu says:

    Dear Pak Dwi,

    Selamat Pagi Pak, perusahaan tempat saya bekerja telah menggunakan pp 46 pada thn 2016 (<4.8M), pada pertengahan tahun 2017 (JULI) omzet perusahaan melebihi (>4.8M), dan perusahaan sejak jan-jun 2017 telah membayar PPh final 1% perbulannya atas omzet 2017. yang saya tanyakan apakah di bulan JULI-DESEMBER 2017 perusahaan kami tetap menggunakan pp 46 atau beralih ke Pasal 25 dengan fasilitas berdasarkan pasal 31E….? jika menggunakan PPh 25 apakah kami perlu membuat laporan perkiraan laba¬†?
    Jika Bapak punya artikel membahas hal di atas mohon panduan linknya pak.

    terima kasih

    Balas
    • Andre
      Andre says:

      Yth. Pak Yabes

      Tidak perlu beralih ke pph 25 pak sampai akhir tahun. Dalam hal peredaran bruto kumulatif WP pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4,8 M dalam suatu Tahun Pajak, WP tetap dikenai tarif PPh final 1% (satu persen) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Coba baca Pasal 3 ayat (3) PP 46 TAHUN 2013.

      Balas
    • iwan
      iwan says:

      Saya coba menjawab ya pak, maaf sebelumnya pak dwi

      Untuk tahun 2017 bapak tetap membayar PPh final 1% sampai dengan desember, karena dasarnya itu adalah total penghasilan di tahun sebelumnya, nah karena di tahun 2017 omzet bapak sudah melebihi 4,8 M makan di tahun 2018 per januari bapak menggunakan PPh tarif umum atau PPh 25, dengan melihat penghasilan pada bulan januari 2018,bapak bisa lihat di PMK 107/PMK.011/2013, demikian menurut saya. maaf jika saya salah.

      Terima Kasih

      iwan

      Balas
  12. Tanto S
    Tanto S says:

    Yth Pa Dwi U

     

    Berkenan utk bertanya :

    Kalo kita telah menerima pembyr atas PPN Keluaran dan sudah kita bayarkan juga laporkan ke DJP,

    Apakah kita berkewajiban untuk menyampaikan atas pembyr/pelaporan tsb ke pihak lawan transaksi?

    Jika “iya” ..apa yg harus kita sampaikan?

    Terima kasih…

     

    Salam

    Tanto

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Yth P. Tanto
      Dari uraian di atas, bapak sebagai penerbit FP dan mempunyai kewajiban memungut, menyetorkan dan melaporkannya pada SPT Masa PPN. Sudah benar yang dilakukan. Lawan transaksi yang menerima faktur pajak dari bapak mempunyai kewajiban untuk melaporkannya pada SPT-nya sendiri sehingga tidak perlu pemberitahuan khusus ke lawan transaksi.

      Balas
  13. Lita
    Lita says:

    Siang Pak Dwi,

    mau tanya Pak saya lapor SPT Badan 2016, pihak pemeriksaan SPT menyarankan kepada saya untuk tidak perlu melaporkan Pajak pasal 22, karena Pajak pasal 22 tersebut mengakibatkan SPT Badannya Lebih bayar? menurut bapak tepat ga ya usulas bagian pemeriksaan Pajak tersebut?

     

     

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Siang Bu Lita
      Normalnya di SPT tahunan harus dilaporkan semua komponen kredit pajak termasuk PPh 22, terlepas apakah nanti SPT menjadi LB atau nihil atau normal. Jika memang menjadi LB, sesuai ketentuan SPT akan diperiksa dan WP harus menyiapkan data terkait guna menunjang kelancaran pemeriksaan. Pemeriksaan memang agak menyita waktu tetapi LB itu hak bagi WP dan melakukan pemeriksaan adalah kewajiban dari KPP. Laporkan saja bu.

      Balas
  14. Tira Christy
    Tira Christy says:

    Selamat siang pak dwi..

    Mohon maaf saya ingin bertanya. apakah harus dibuat pembetulan jika nominal ppn keluaran salah sehingga LB menjadi bertambah? terima kasih sebelumnya.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Bu Tira
      Iya tentu bu, karena tanpa pembetulan SPT akan terbaca salah apalagi LB akan membawa konsekuensi untuk dikompensasi atau direstitusi nantinya.

      Balas
      • wahyuni alfianti
        wahyuni alfianti says:

        selamat pagi Pak, maaf saya ikut tanya

        kalau ada pembetulan spt ppn masa Desember 2016 (spt tahunan sudah dilaporkan) yang mengakibatkan lebih bayar, apakah harus dilakukan pembetulan spt tahunan badan juga?

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Selamat siang Bu Anti
          Jika pembetulan PPN yang dimaksud pada perubahan pajak keluaran, nanti akan berpengaruh pada omset yang dilaporkan di SPT tahunan. Jika yang dibetulkan pajak masukan, nanti pengarugnya pada beban PPN jika tidak dikreditkan. Tentu SPT tahunan harus dibetulkan jika mempengaruhi perubahan pada akun di laporan keuangan di SPT tahunan.

          Balas
  15. Eka Okvyanti
    Eka Okvyanti says:

    Selamat pagi Pak, langsung saja ya Pak, saya mau bertanya terkait pajak untuk koperasi serba usaha itu bagaimana ya Pak? Mohon penjelasannya Terima kasih

    Eka

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi Bu Eka
      Sesuai namanya, KSU biasanya terdiri dari beberapa jenis usaha. Untuk menentukan apakah KSU terkena tarif pajak PPh final 1% atau tidak silahkan jumlahkan omset dari penjualan ritel dan pendapatan bunga pinjaman, jika tidak melebihi 4.8M maka dia termasuk pengusaha kecil dengan tarif 1% atas omset bulanan dari penjualan ritel dan/atau pendapatan bunga atas pinjaman anggota koperasi.

      Balas
  16. darmin tan
    darmin tan says:

    Malam pak, saya lagi isi spt tahunan badan, di penyusutan , metode yang kugunakan baik fiskal maupun komersial saya yaitu garis lurus, mestinya tidak ada koreksi fiskalnya, kenapa muncul di e spt , jumlah penyusutan dan amortisasi tidak sama dengan jumlah penyusutan + ¬†amortisasi komersial…

    Mohon pencerahannya pak

    Terima kasih atas pencerahan dan informasinya

    dari

    darmin tan

    Balas
  17. Halima
    Halima says:

    Selamat pagi Pak Dwi..

    saya mau nanya pak, klo perusahaan yg bergerak dijual tanah kaplingan kn ada pasal 4 ayat 2 pengalihan atas tanah dan bangunan dgn tarif 2,5% pasal 4 ayat 2 ini dilaporkan ga pak untuk spt tahunannya?

     

    Balas
  18. sumi
    sumi says:

    Selamat Siang, Pak Dwi.

    mw tanya kalau sudah ikut TA dan di tahun ini ada perubahan harta

    bagaimana cara isi form penempatan harta yg harus dibuat 1tahun sekali ?

     

    Balas
  19. fery
    fery says:

    Siang Pak dwi, saya mau tanya klu kita mendapat bukti potong 21-100-10 dgn formulir 1721-VI, untuk pengisian spt  OP menggunakan Formulir 1770 atau 17702S? terima kasih sebelumnya

    Balas
      • fery
        fery says:

        klu kita jg mendapat bukti potong 1721-A2 disamping bukti potong 21-100-10 dgn formulir 1721-VI yg td, bisa kah memakai 1770 S???
        klu memakai 1770 cara hitungnya menggunakan norma atau tidak? klu menggunakan normanya brp?

        terima kasih pak sebelumnya

        Balas
  20. Wati
    Wati says:

    Selamat siang pak, mohon pencerahannya…

    kenapa di espt 1771 saya ga bisa bikin pembetulan ya pak? pembetulan ke-nya tidak bisa diganti

    mohon solusinya, terima kasih sebelumnya pak

    Balas
  21. aris risdianto
    aris risdianto says:

    selamat pagi pak dwi….ketika saya mau mencetak hasil laporan dari ¬†e-spt ¬†ko hasil print nya g bisa dalam satu halaman y pak?? untuk pph badan ketika dalam satu tahun itu tidak ada pekerjaan, lampiran mana saja d e- spt yang harus saya isi,,,terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Silahkan instal driver HP Laserjet P 2015 PCL 6 dari menu Device and Printer winows dan buat sebagai default printer. Instal saja walaupun printernya sendiri tidak ada perangkatnya. Nanti ketika masuk print preview halaman akan tertampil dengan pas dan bisa pilih printer lain untuk mencetak yang sebenarnya.

      Balas
  22. sumi
    sumi says:

    siang Pak Dwi. apabila ingin melaporkan pp 46 final yang tidak pernah dilaporkan sama sekali selama tahun 2016

    apakah dapat penggabungan semua pada bulan 4 ini, dan sekalian lngsg pelaporan SPT Tahunan ?

    apabila mw melaporkan maka lnsg pembayaran kntor pos dan lapor ke kntor pajak ya ?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang Bu Sum
      Pembayaran PP 46 tidak perlu disertai dengan pelaporan SPT karena tanggal bayar dianggap sebagai tanggal lapor juga dengan catatan setelah membayar sudah mendapatkan nomor NTPN. Jadi untuk mas apajak yang belum dibayar dibayar segera dengan membuat 12 kode billing, tidak dapat digabungkan dalam 1 billing. Jika sudah maka bisa lanjut untuk lapor SPT tahunannya.

      Balas
  23. ratnaf16
    ratnaf16 says:

    Selamat Siang Pak Dwi,

    Saya ingin bertanya bagaimana untuk pembetulan SPT PPh karena salah pelaporan. Kasusnya seperti ini perusahaan sudah lapor untuk PPh Ps 4(2) ternyata seharusnya PPh Ps. 23. Nah bagaimana untuk pembetulannya pak?

    Terima kasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang Bu Ratna
      Ini PPh Pasal 4 ayat (2) nya atas jasa konstruksi? PP 46 atau jasa lain?
      Prosedur pembetulannya adalah buat dulu SPT pembetulan dan hitung dengan versi pajak PPh 23 yang benar. Jika sebelumnya penghasilan dianggap final maka pada versi pembetulan menjadi tidak final lagi dan ada kredit pajak PPh 23. Saya tidak bisa membantu banyak bu, selengkapnya bisa dicoba jawaban dari AR langsung.

      Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Jika si penerima menerimanya secara bersinambungan, dalam setahun ada lebih dari 2 x pembayaran maka ((50% x DPP) – PTKP)x tarif pasal 17 UU PPh. Jika menerimanya secara tidak berkesinambungan maka tidak ada pengurangan PTKP

      Balas
  24. capri
    capri says:

    Selamat pagi Pak Dwi,

    saya ingin menanyakan perlakuan ppn untuk distributor/ pengecer sehubungan dengan PMK 62/PMK.03/2015 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN SAAT LAIN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN PUPUK TERTENTU UNTUK SEKTOR PERTANIAN

    Yang ingin saya tanyakan adalah

    Apakah distributor/ pengecer yang statusnya PKP wajib mengeluarkan FP dengan ppnnya Rp 0,

    atau memang distributor atau pengecer yang statusnya PKP diperbolehkan tidak menerbitkan faktur pajak karena tidak dipeboleh memunggut PPN sesuai dengan pmk tsb diatas

    Mohon pencerahannya ya pak..

    Terima kasih banyak ya pak atas bantuannya.

     

    Balas
  25. ainur
    ainur says:

    assalamualaikum pak wi no efin saya hilang apakah ada cara lain untuk mendapatkan no efin tersebut tanpa ke kantor pajak

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Efin bisa diminta juga di KP2KP terdekat bu. Untuk saat ini memang diharapkan kehadiran langsung karena fungsi efin sebagai pengganti tanda tangan, karena jika disalahgunakan rekan juga yang kena getahnya. Solusi lain, silahkan telpon AR/KPP rekan untuk tanya langsung.

      Balas
  26. Bimantoro
    Bimantoro says:

    Sore Pak Dwi,

    Pak biasanya sy lapor spt PPh OP Pakai 1770 SS, saya ikut program TA dan total harta yang saya ikutkan TA sebesar lebih dari 100 JT.

    Untuk laporan SPT PPh OP thn 2017 yang benar pakai yang SS atau S pak. Terima kasih

     

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Malam Pak Bimo
      Untuk SPT 2017 jika bapak adalah karyawan/pegawai maka gunakan S, jika usahawan gunakan 1770. Karena pada 1770 SS tidak ada tempat untuk merinci daftar harta.

      Balas
  27. Chussnul Say
    Chussnul Say says:

    Selamat siang Pak

    saya mau menanyakan masalah PBK.

    TA kemarin saya terlanjur membayar di Kantor Pos , tapi ketika dilaporkan harus membayar di Bank pemerintah  ceritanya saya langsung bayar lagi ..

    saya buat PBK untuk SSP yang dibayarkan di kantorpos untuk PPH Final kode 420 masa maret(karena PPH 21 Nihil)

    tapi ternyata PPh Final saya masa maret nilainya lebih kecil dari PBK tersebut ,, sedangkan pada form PPh Ps.4 ayat 2 tidak ada kolom Lebih bayar seperti form PPH 21 ..

    lalu saya harus bagaimana pak dengan sisa nilai PBK tersebut ?

    Terima Kasih

    Balas
  28. Aris Munawar
    Aris Munawar says:

    Salam Kenal Pak Dwi… Semoga sukses selalu…

    Saya mempunyai sebuah PT yang baru berdiri awal tahun 2015, tercatat di DJP tgl 29 Januari 2015. Sejak berdirinya sehingga sekarang PT tersebut belum pernah sama sekali mendapat proyek dan pengurus PT tersebut hanya saya (sebagai direktur) dan kawan saya (sebagai komisaris). Yang menjadi masalah adalah dari muali berdiri hingga sekarang pajaknya belum pernah sama sekali dilaporkan baik Masa maupun Tahunan. Urusan pajak dan administrasi tersebut pada awalnya merupakan tanggung jawab teman saya yang ternyata tidak dijalankan, sedangkan saya sendiri berencana mengurusi proyek dan teknis. Jadi dapat dikatakan bahwa saya sangat awam dengan urusan perpajakan ini.. Mohon nasehat dan panduannya Pak Dwi supaya saya dapat melengkapi laporannya baik 2015 maupun 2016 dan untuk dapat memperolah Tax Amnesty yang tahun 2015. Terimakasih banyak sebelumnya.

    Balas
    • Lian
      Lian says:

      Selamat siang pak Aris,

      Sebaiknya segera dilaporkan pak Aris karena akan ada denda lebih besar dikemudian hari.

      jika bapak berkenan saya bisa bantu, bapak bisa hub di 085260xxxxxx

       

      Terima kasih,

      Lian

      Balas
  29. selvi
    selvi says:

    Siang Pak Dwi,

    Saya mau tanya jika bukti potong A1 dari perusahaan tidak sesuai dengan penghasilan yang diterima bagaimana cara saya melapor SPT Tahunan?

    misal :

    Рgaji asli yang di terima 6 jt / bulan atau 78.000.000 / thn (termasuk THR)

    Рdi bukti potong A1 diinput perusahaan 3,2 jt / bln atau 41.600.000 / thn (termasuk THR)

    Рsedangkan bukti potong A1 dari perusahaan nilainya 0 (nihil).

    untuk selisihnya 36.400.000 apa saya masukan ke dalam penghasilan lainnya setelah di kurang biaya jabatan 5%?

     

    Terima kasih

     

    Balas
    • Lian
      Lian says:

      Siang Bu selvi,

      Akan terjadi kurang bayar yang harus ibu setorkan, karena perusahaan tidak melaporkan seluruh gaji ibu.

      Balas
  30. Ihwan
    Ihwan says:

    Salam Pak Dwi,

    Saya mau tanya begini pak, saya sudah lama punya npwp kartu NPWP masih ada, dan saya bekerja, tapi saya sudah lama tidak lapor spt op karena tidak tahu, dapat informasi dari teman di suruh ikut Tax Amnesty, kemudian saya siapkan SPT PPh OP tahun 2015, sewaktu mau minta efin di kpp terdekat, NPWP saya tidak ada, kemudian di sarankan ke kpp domisili, saya ke kpp domisili, di cek NPWP saya tidak ada, katanya dulu pernah ada migrasi dan sebagian data error, mungkin salah satunya npwp saya, saya di suruh daftar npwp baru melalu eregistration, sudah saya jalankan dan sudah dapat npwp baru per maret 2017 ini, yang ingin saya tanyakan, apakah saya bisa ikut Tax Amnesty atau tidak perlu, saya punya bukti potong 1721 A1 saya dengan npwp lama bagaimana saya melaporkannya, dan juga saya sebagai penandatangan SPT, mohon pencerahaanya Pak Dwi, Terima Kasih

    Balas
  31. Nova Rida
    Nova Rida says:

    Selamat Sore,

    Pak saya mau tanya, apakah perlu lapor pajak penghasilan pribadi oleh pemilik CV? karena SPT Badan CV sudah dilaporkan. Karena khan sudah termasuk di Pelaporan SPT Tahunan CV.  Saya mohon bantuan penjelasannya pak. Terimakasih

    Balas
  32. Wulandari
    Wulandari says:

    saya mau tanya bagaimana kalo keluar “BPS SPT sebelumnya belum ada”? ketika saya ingin mengirim

    Balas
  33. indah
    indah says:

    Pagi Pak Dwi….mohon pencerahannya donk…

    saya seorang istri bekerja sebagai PNS dan sudah punya NPWP yang ikut suami.. suami saya tidak berpenghasilan tetap alias seorang pedagang yang tidak pernah membuat SPT …yang ingin sy pertanyakan.. bagaimana dengan SPT saya

    Balas
  34. annizar
    annizar says:

    Pagi  Pak,, Mohon Bantuannya Pak mau tanya mengenai Jasa Outsoucing.

    Client kami meminta dibuatkan 2 invoice terpisah atas Jasa dan Pengantian Gaji dll

    tetapi Faktur Pajak dibuat hanya untuk Nilai Jasanya saja dengan kode 04. sedangkan nilai gaji dll tidak dicantumkan di faktur pajak

    jadi hanya dibuatkan invoice saja untuk gaji dll, dengan alasan menurut PMK.83, gaji dll bukan Objek PPN sehingga tidak dibuatkan

    faktur Pajakmya.  apakah cara seperti ini sudah benar?

    Terima kasih Pak atas bantuannya.

     

     

    Balas
  35. Nubi
    Nubi says:

    Selamat Siang Pak,

    saya umkm tapi saya punya penghasilan lainnya dari komisi penjualan, tapi dari pihak pemberi komisi tidak mau potong pph ps 23 pak, apakah boleh penghasilannya dari komisi saya bayarkan sendiri di akhir tahun? dan pengisian SPT tahunanannya di kolom mana ya pak?

    Terima kasih atas responnya

    Balas
  36. Ruslan
    Ruslan says:

    Salam… Tahun 2015 saya mengikuti progran asuransi pendidikan untuk anak saya dengan besaran premi setiap bulan 300 ribu dengan masa tanggungan 15 tahun.
    Bagaimana cara pelaporan pada SPT 2016, Terima kasih semoga sukses senantiasa tercurah bagi bapak Dwi Utomo

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Asuransi yang bisa dilaporkan sebagai harta adalah asuransi yang berbentuk investasi bu.
      Jika sebagian dari premi asuransi pendidikan dialokasikan sebagai investasi, maka atas nilai yang dibayarkan yang dilaporkan sebagai nilai asuransi. Sedangkan premi yang sifatnya sebagai tanggungan asuransi (dibayar jika pemegang polis mengalami hal-hal yang disayaratkan saja) maka tidak dilaporkan nilainya, karena sifatnya yang berjaga-jaga saja.Untuk tahu nilai yg bersifat investasi bisa menghubungi petugas asuransi terkait.

      Balas
  37. edi
    edi says:

    Mohon pencerahannya
    kasusnya begini…ada karyawan B yang resign di Masa FEBRUARI…karyawan tsb secara penghasilan di atas PTKP,Untuk masa sebelumnya sudah dilakukan POT.

    yg saya tanyakan disini apakah tata cara pemotongan PPh 21 sama dengan karywan yg lain (yg Tidak Resign) untuk masa januari karna di masa februari karyawan B tersebut sudah tidak menerima penghasilan
    terimakasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Pak Edi
      Berarti si karyawan hany aterima 1x gaji saja ya (januari) karena bulan 2 dia sudah berhenti. Jika demikian, maka pada bulan kedua dibuatkan bukti potong 1721-A1 dengan hitungan
      Penghasilan tahun 2016/januari (karena hanya bekerja 1 bulan saja) – PTKP= hasilnya dikalikan tarif pajak kemudian dikurangi dengan PPh 21 yang sudah dipotong. Nanti akan terlihat jadi kurang bayar atau lebih bayarnya.

      Balas
  38. marlina
    marlina says:

    mau nanya mas, jika ada kasus bukan pegawai (memenuhi syarat untuk mendapat PTKP) yang mendapatkan komisi penjualan. kami memotong pph 21nya saat dilakukan pencairan komisi dan biasanya pencairan komisi ini tidak tentu waktunya..

    kami memperlakukan pphnya jika penarikan pertama dianggap bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan (50%xkomisix tarif)
    dan penarikan kedua (di bulan yang berbeda) dianggap penghasilan berkesinambungan (50%xkomisi-ptkp)xtarif…
    sudah benarkah perlakukan pph 21 di atas?

    apa perlu kami melakukan pembetulan spt atas komisi yang diterima bulan sebelumnya yang diperlakukan sebagai penghasilan yang tidak berkesinambungan

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Ibu lina
      Harus dianalisa dulu apakah memang penghasilan yang dibayarkan sifatnya akan bersinambungan atau tidak, jika diyakini bersinambungan tentu harus dibetulkan yang pertama sehingga konsisten.

      Salam

      Balas
  39. mario
    mario says:

    Mau nanya dong Mas Dwi Utomo
    CV. ABC ada hutang leasing ke PT. XYZ di th 2014, tanpa hak opsi. Berarti ini dianggap sebagai biaya sewa dan dipotong pph 23 dan tdk disusutkan( mohon koreksi bila salah ).
    Selama thn 2014….CV. ABC di dalam pembukuannya…mengakui Aset tsb dan menambahkan di daftar asetnya serta melakukan perhitungan penyusutan, serta tidak melakukan pemotongan pph 23. Utk laporan 2015 belum lapor SPT 2015, dan WP akan ikut TA.
    Pertanyaan saya:
    1. Apakah benar leasing ini diperlakukan sewa dan potong pph 23 ?
    2. Bila iya….apakah penyusutan di th 2014 dikoreksi utk pelaporan SPT 2015 ?
    3. Bila memang ada kewajiban pemotongan pph 23….bagaimana koreksinya?
    4. Di awal transaksi (2014) CV. ABC ada pembayaran DP…..bagaimana perlakuan DP tersebut?
    terimakasih

    Balas
  40. sahat
    sahat says:

    Selamat Malam Mas Dwi
    Saya mau tanya kalau perusahaan baru tapi perusahaan tersbut blum ada teransksi sama sekali dan sudah mendaftar sebagai PKP tapi belum pernah melakukan pelaporan perpajakan apakah perusahaan tersebut terkena sanksi lapor ? Terima Kasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Pak Sahat
      Jika sudah dikukuhkan sebagai PKP maka mempunyai kewajiban lapor SPT masa PPN setiap bulannya terlepas ada usaha atau tidak, jika tidak lapor tentu akan dikenakan denda tidak/telat lapor.

      Segera dipenuhi ya laporannya

      Balas
  41. tony
    tony says:

    Siang Mas Dwi,

    saya mau tanya bagaiaman jika, saya ada pinjaman ke temen senilai 1 m, apakah sya harus lapor di SPT TAHUNAN 21 ? apakah dari 1 M itu sya masi ada kurang bayarnya ? terima kasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Pak Tony
      SPT Tahunan PPh 21 sudah tidak berlaku sejak tahun pajak 2009 pak, mungkiin maksudnya SPT Tahunan PPh OP. Utang tersebut dapat bapak masukkan di SPT dengan menuliskan besarannya sejumlah pokok utang yang belum terbayar per akhir tahun.

      Balas
  42. Jane K
    Jane K says:

    Pak Dwi,
    Saya sudah download file PDF Isian SPT 1770-2016 dari web oajak.go.id, tapi formatnya bilingual. Apakah bisa diberikan format dalam bahasa indonesia?

    2 hari lalu saya ada email pak dwi mengenai pelaporan TA bersama spt 1770, gimana caranya ya pak? Dan apa bisa dibantu di email lampiran”nya spt SPH, surat pernyataan nominee.

    Saya sudah coba berkali-kali contact 1500200 tapi selalu tidak berhasil krn line telp ya g dituju sibuk.
    Saya juga sangat kesulitan contact kpp pratama.

    Harapan saya bisa dapatkan solusi dari email yang saya sampaikan ke Pak Dwi.

    Terima kasih pak.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore ibu Jane

      Pada format bilingual jika di scroll ke bawah akan ada format SPT 2016 dalam Bahasa Indonesia dan dapat diisi disitu.

      Untuk SPH dan lampirannya dapat ibu unduh dari laman khusus TA di tautan ini. Untuk saat ini line 1500200 bisa jadi sangat sibuk hingga susah tersambung, demikian juga di KPPP, jika lokasi ibu dekat dengan KPP, saya sarankan datang langsung  biar segera terselesaikan.

       

      Salam

       

      Balas
  43. Daniel
    Daniel says:

    waktu mau kirim udah isi kode verifikasi ada tulisan ‚ÄúBPS SPT sebelumnya belum ada‚ÄĚ itu kenapa ya ?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Kendala ada pada efilingnya, silahkan hubungi AR bapak dan sampaikan kendalanya agar dari KPP menghubungi seksi teknis terkait. Tau bapak juga bisa telepon ke pengaduan efiling dan sampaikan kejadiannya, nomornya 021-29307700

      Balas
  44. ronny
    ronny says:

    Mas Dwi,

    Mohon bimbingannya
    Kalau laporan spt pribadi saya tahun 2015 ternyata saya salah tulis no npwp bagaimana cara pembetulannya yah?
    saya baru tahu dikirimkan surat dari orang pajak bahwa npwp saya salah tulis di spt tersebut

    Terima Kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Pak Ronny silahkan kontak balik ke petugas KPP, apakah diminta untuk lapor ulang karena SPT sebelumnya tidak diterima atau cukup membuat SPT pembetulan. Pastinya di SPT yang akan disampaikan NPWP-nya harus bapak tulis dengan NPWP yang benar.

      Balas
  45. anis
    anis says:

    selamat sore mas
    saya mau nanyak ,, perusahaan tempat saya bekerja tidak dikenakan pph pasal 25/29 badan, tapi pada spt tahunannya tercantum bahwa perusahaan saya harus melakukan pelunasan pph pasal 29.. itu gimana ya mas? ad salah input pada data laporan keuangannya atau gimana? trimakasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore
      Maksudnya seharusnya cukup bayar PPh final 1% ya? Silahkan cek kembali di lampiran 1771-IV bag. A apakah PPh finalnya sudah diisi dengan benar, jika sudah cek lagi di 1771-I pastikan penghasilan yang dikenakan PPh final sudah diinput di no. 4 agar penghasilannya menjadi 0

      Balas
  46. sandiego
    sandiego says:

    Selamat siang Mas Dwi
    Saya minta bantuannya ya untuk kasus sbb:

    1. Suami mempunyai usaha yang menggunakan tarif PP.46 selama tahun 2016,
    2. Si suami juga bekerja sebagai karyawan di salah satu yayasan dan terdapat bukti potong PPh 21 1721-A1 th.2016 (satu pemberi kerja)
    3. Si suami juga punya istri (npwp ikt suami) yang bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan dan terdapat bukti potong PPh 21 1721-A1 th.2016 (satu pemberi kerja)

    Pertanyaan :

    1. Untuk kasus diatas lapor SPT Tahunan’y menggunakan form 1770 bkn?
    2. Apakah terdapat kurang bayar pada SPT Tahunan si suami?
    3. Apakah penghasilan istri merupakan final?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang pak
      1. Bisa menggunakan 1770
      2. Dengan asumsi usaha si suami sudah dibayarkan semua pajak 1% dan gaji suami dan istri sudah dipotomg semua PPh 21 nya maka SPT-nya akan nihil
      3. Iya pak, penghasilan istri sebagai karyawati dianggap sudah final

      Balas
  47. susanto
    susanto says:

    Saya mau tanya…pegawai bekerja selama 3 bulan (jan-maret) apa gajinya disetahunkan?karena pas isi 1770 S penghasilan nettonya nanti jadi banyak apabila ditambah dengan A1 dari perush yg sekarang.

    misal si A mendapat A1 dari perush X (jan-maret)
    – gaji/bln = 5jt
    – by jabatan = 750 rb
    – penghasilan disetahunkan = 61.500.000

    A1 dari perush Y (april-des)
    – gaji/bln = 6 jt
    – by jabatan = 3jt
    – penghasilan disetahunkan = 72.750.000

    mohon koreksinya

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Untuk pelaporan SPT Tahunan PPh OP penghasilan yang dilaporkan tidak disetahunkan pak tetapi dijumlahkan keseluruhan pda bulan-bulan yang memang ada penghasilan, jika dalam 12 bulan hanya menerima gaji sebanyak 10 bulan maka yang dilaporkan di SPT tahunan juga cukup sampaikan 10 bulan.

      Balas
  48. arifrizky
    arifrizky says:

    Selamat siang Mas Dwi Utomo
    Saya minta bantuannya ya untuk kasus sbb:

    1. Suami mempunyai usaha yang menggunakan tarif PP.46 selama tahun 2016,
    2. Si suami juga bekerja sebagai karyawan di salah satu yayasan dan terdapat bukti potong PPh 21 1721-A1 th.2016 (satu pemberi kerja)
    3. Si suami juga punya istri (npwp ikt suami) yang bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan dan terdapat bukti potong PPh 21 1721-A1 th.2016 (satu pemberi kerja)

    Pertanyaan :

    1. Untuk kasus diatas lapor SPT Tahunan’y menggunakan form 1770 bkn?
    2. Apakah terdapat kurang bayar pada SPT Tahunan si suami?
    3. Apakah penghasilan istri merupakan final?

    Balas
  49. selvi
    selvi says:

    Siang Pak Dwi,
    Saya mau tanya untuk pengisian SPT mengenai PH / MT.
    Status saya sudah menikah sejak tahun 2015 dan saya belum melakukan perubahan data (KK masih ikut orang tua).
    Untuk pelaporan SPT 2016 ini apa saya masih lapor masing-masing atau saya harus mengisi lembar PH / MT, karena kami tidak pernah memutuskan untuk Pisah Harta.

    Dan jika memang saya harus mengisi lembar PH / MT yang perlu saya tandai di status kewajiban perpajakan suami – istri itu dimana ? PH atau MT dan apa perlu ke kantor pajak untuk perubahan data tsb?

    Terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Dear Bu Selvi
      Status PH/MT hanya dipilih/ditandai jika memang kondisi WP benar-benar menghendaki pisah harta biasanya ada dokumen dari pengadilan yang menjelaskan kondisi tersebut. Pada status ibu hanya administrasi KK saja yang belum jadi satu dengan KK suami. Jika ibu punya NPWP sendiri, sebaiknya ajukan penghapusan NPWP saja di KPP terdaftar dan ibu bisa menggunakan NPWP suami untuk administrasi pajak atau keperluan lainnya.Penghasilan dari ibu juga dilaporkan di SPT suami.

      Balas
  50. erawatisiska
    erawatisiska says:

    Min saya mau tanya saya bekerja disebuah perusahaan baru,perusahaan saya adalah perusahan perajutan penghasilan tidak lebih dari 4,8 milyar pertahun.Transaksi diperusaahaan saya adalah sebagai berikut : Membeli bahan baku (Benang),Membeli sparepart‚ÄĚ mesin rajut,menjual produk,menerima jasa makloon untuk pembuatan produk tali,Melakukan pencelupan benang.Yang ingin saya tanyakan adalah pajak apa saja yg harus saya hitung dan laporkan ?ÔĽŅ

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Ini bisa banyak kemungkinan bu Siska. Tapi ada 2 jenis penghasilan yaitu penjualan produk jadi dan jasa (maklon dan pencelupan). Berikutnya diidentifikasi apakah perusahaan omsetnya kecil atau sudah besar sehingga tahu terutang PPh final 1% atau PPh Pasal 25. Jika sudah dikukuhkan sebagai PKP maka atas penjualan barang/jasa wajib memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak.

      Balas
  51. dikasgarden
    dikasgarden says:

    Mas Dwi, berkenaan dengan PAJAK 1% ? PP 46 TAHUN 2013; berlaku untuk pengusahan dengan omset sd 4,8M atau mulai 300jt sd 4,8M ya (karena sempat mendapati sumber range omset UKM yg dimaksud mulai dari 300jt/tahun)?
    jika saya memiliki npwp perorangan, memulai bisnis jual makanan (katering rumahan), omset bulan lalu dibawah 5jt , hendak mulai menyisihkan 1% dari omzet penjualan, apa bisa langsung mulai setor pajak 1% saja bulan ini? tanpa menungu hitungan bruto satu tahun atau bagaimana?
    Terima kasih

    Balas
      • dikasgarden
        dikasgarden says:

        Jadi untuk yang harus nunggu 1 tahun sejak bulan produksi pertama untuk tahu jumlah omsetnya nanti itu khusus untuk WP badan yg baru ya? . Kewajiban PPh 25 itu bukan untuk perorangan tapi badan ya pak? Kalau perorangan bisa langsung dari bulan pertama produksi, sisihkan 1%. ya pak. Terima kasih banyak. Oh ya soal kutipan ‘wajib pajak yang memiliki usaha dengan omzet Rp300 juta-Rp4,8 miliar per tahun terkena PPh 1 persen dari omzet’ itu bagaimana? omzet dibawah 300juta/tahun tetap dibebani pajak 1%? Sukses selalu, semangat selalu untuk berbagi mas Dwi

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          PPh Pasal 25 itu diperuntukkan untuk WP badan yg baru beroperasi atau badan/OP yang di tahun berikutnya omsetnya sudah melebihi 4.8M.

          Terkait kutipan di berita tersebut saya tidak bisa berpendapat pak, apa konten beritanya yg salah atau wartawannya yg salah kutip atau sayanya yg salah menegerti, dari pemahaman saya yang kena 1% memang untuk <4.8M pastinya.

          Terima kasih untuk supportnya

          Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore Pak Imin
      Efin harus datang langsung ke KPP terdekat pak, karena fungsinya mirip sebagai pengganti tandatangan, jadi mesti cek kevalidan pemohonnya.

      Balas
  52. Anita
    Anita says:

    Halo mas Dwi .Saya bekerja di sebuah perusahaan perdagangan .
    Tahuun 2015 baru di buka mwktu tahun 2015 penjualan 4.4 M namun d 2016 lebih dari 4.8 M .Apakah ada denda atau sanksi ?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Halo Bu Anita
      Tidak ada denda terkait hal tersebut, melebihi atau tiidak batasan 4.8M hanyalah sebagai patokan perusahaan menggunakan tarif PPh pasal 25 atau PPh final 1%

      Balas
  53. ratnaf16
    ratnaf16 says:

    Selamat Pagi Pak Dwi,
    Saya ingin bertanya tentang bagaimana mengisikan 2 tarif yang berbeda pada lampiran aplikasi e-spt tahunan badan pada lampiran IV (PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak) khusus No 8a. Pelaksana Konstruksi. Terdapat 2 tarif yang berbeda karena pada awal januari 2016 kita mendapat bukpot dari tagihan ditahun 2015 dimana tarif untuk pelaksana konstruksi ditahun 2015 untuk PT kami masih 2%, sedangkan di 2016 tarif sudah naik di 3% untuk perusahaan kami.
    Mohon pencerahan.
    Terima kasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi Bu Ratna
      Untuk pengisian e-SPT badan tarifnya adalah per tahun, jika pada tahun pajak 2015 badan masih berkualifikasi kecil maka dipotong PPh final konstruksi 2%, jika di 2016 kualifikasinya sudah besar maka dipotongnya 3%

      Balas
      • ratnaf16
        ratnaf16 says:

        Terima kasih Pak Dwi untuk tanggapannya,
        Jadi solusi untuk bukpot Januari 2016 dari tagihan 2015 ini gimana yah pak pelaporannya~ karena tarif yang berbeda. .

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Saya belum tahu jawaban pastinya bu, tapi jika ingin antara DPP dengan pajak final sesuai maka brutonya gabungan, pajaknya gabungan dan tarifnya gabungan/rata-rata

          Balas
          • ratnaf16
            ratnaf16 says:

            Baiklah pak terima kasih atas responnya. . tapi kalau tarifnya yang digabung angkanya tetep ga sama juga. hehe

            Balas
              • ratnaf16
                ratnaf16 says:

                e-spt badannya ga mau dikasih persentase koma koma gitu pak. . sudah saya coba dengan persentase yang bapak rumuskan tadi. . . bisanya kalau dikasih angka yang bulat. .

                Balas
                  • ratnaf16
                    ratnaf16 says:

                    Baik pak~ klo saya deskripsikan seperti ini “Imbalan Jasa Konstruksi (Pelaksana Konstruksi) Tarif 2%” apakah cukup ato perlu deskripsi lebih lanjut?
                    .
                    Oh iya pak mau tanya lagi, karena ini adalah perusahaan konstruksi yg seluruh pendapatannya sudah kena PPh Final Ps. 4(2) berrti kan gaperlu koreksi fiskal ya? trus apakah data yg saya masukkan di espt badan sesuai dengan data komersial? ato seperti apa? ex: data untuk penyusutan: klo diespt badan pasti langsung otomatis untuk angka penyusutannya atau nilai bukunya. . tapi kalo didata komersial kita kan hasilnya beda pak. .
                    Maaf pak klo saya terus2an nanya. .
                    Karena masih newbie~

                    Balas
                    • Dwi Utomo
                      Dwi Utomo says:

                      Deskripsinya sudah cukup jelas bu. Untuk perusahaan yang omsetnya seluruhnya dari jasa konstruksi tidak perlu koreksi fiskal tetapi perlu memasukkan penghasilan yang dikenakan PPh final pada 1771-I no. 4 sehingga pada induk SPT menjadi nihil.

                      Jika ada perbedaan nilai data karena ada koreksi fiskal disesuaikannya di lampiran 1771-I juga.

  54. frangky
    frangky says:

    Selamat Siang Pak Dwi,

    Sy mau tanya berkaitan dengan postingan bapak tentang “PERLAKUAN HARTA YANG DIIKUTKAN TA PADA SPT TAHUNAN PPH OP 2016”.

    Bagaimana perlakuan harta yang diikutkan TA pada SPT Tahunan 2016 misalnya jika Tanda Terima TA terbit pada tanggal 31 Desember 2016 dan Surat Keterangan TA terbit pada tanggal 10 Januari 2017 ?

    Terima Kasih Sebelumnya.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Pak Frangky
      Pada SPT 2016 masukkan harta yang sudah diikutkan TA pak, patokan waktunya adalah kapan dia menerima tanda terima TA untuk pertama kali.

      Balas
      • Frangky
        Frangky says:

        Terima kasih pak Dwi atas tanggapannya.

        Menurut peraturan PMK No. 119/PMK.08/2016 pasal 2 ayat 3 disebutkan :Tambahan Harta dan Utang yang membentuk nilai Harta bersih yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diterbitkan Surat Keterangan diperlakukan sebagai perolehan Harta baru dan perolehan utang baru Wajib Pajak sesuai tanggal Surat Keterangan.

        Bagaimana maksud dari pasal 2 ayat 3 ini ya pak?

        Terima Kasih sebelumnya.

        Balas
      • dewi
        dewi says:

        selamat malam bapak ini aku mau nanya
        kenapa setelah saya mengisi kode verifikasi dan kirim spt.
        akan muncul INFO SPT SEBELUMYA BELUM ADA

        Balas
  55. Yulia
    Yulia says:

    Selamat pagi Pak Dwi,

    Saya ingin menanyakan pelaporan SPT untuk karyawan sebagai guru dan ada ngajar les privat di tempat lain

    Untuk pengisian di SPT saya pakai Form 1770, untuk perhitungan nya apakah saya termasuk perhitungan norma atau seperti karyawan biasa dimana penghasilan langsung di hitung berdasarkan tarif ?

    Mohon pencerahannya ya pak..

    Terima kasih ya pak.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Bu Yulia
      Informasinya kurang jelas bu, guru disini artinya guru PNS atau bukan, jika bukan apakah di sekolah dianggap sebagai pegawai tetap atau bukan. Salah satu tanda bahwa ibu dianggap sebagai karyawa/PNS adalah dengan menerima bukti potong 1721-A1/A2. Kemudian ngajar di tempat lain ini juga dianggap sebagai karyawan tetap/pengajar tetap atau bukan. Jika di kedua tempat dianggap sebagai semua maka SPT yang cocok adalah 1770S

      Balas
      • Yulia
        Yulia says:

        Selamat pagi Pak Dwi,

        Terima kasih atas tanggapannya, saya akan perjelas informasinya ya pak.

        Pada tahun 2016 Saya masih sebagai guru kontrak di sekolah swasta.

        Pada bulan Maret 2017 saya baru diangkat sebagai karyawan tetap.

        Setiap tahun saya selalu menerima bukti potong 1721-A1.

        Saya ada ngajar les privat, maksudnya saya ngajar ke rumah murid.

        Selama ini saya lapor SPT, tidak pernah mencantumkan Penghasilan lainnya dan harta karena saya tidak mengerti pajak.

        Pada saat ada program Tax Amnesty, saya baru cari info mengenai pajak, dan saya sadar selama ini saya salah lapor SPT. setelah saya ke help desk, saya ada menanyakan ke petugas pajak, mereka bilang untuk lapor SPT tahun 2016, saya harus pakai form 1770 karena saya ada penghasilan lainnya.

        Sekarang saya makin bingung pak, saya harusnya lapor pakai SPT 1770 atau SPT 1770s ?

        Mohon pencerahannya ya pak..

        Terima kasih banyak ya pak atas bantuannya…

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Pagi Bu Yulia
          Tidak perlu bingung mau pakai formulir yang mana, baik 1770 atau 1770S bisa digunakan karena mengakomodasi dari penghasilan yg ibu terima. Titik beratnya adalah, biasanya 1770 digunakan untuk orang yang penghasilan utamanya adalah dari usaha dan 1770S biasanya untuk karyawan dan ada penghasilan lain (dagang/jasa).

          Jika menggunakan 1770, maka isian 1721-A1 diisi pada 1770-I bag. C dan atas penghasilan les privat diisi pada bag. B no. 3 (jasa).
          Jika menggunakan 1770S , data 1721-A1 diisi pada 1770S-I bag. C dan haisl les privat diisi pada 1770S-II Bag A no. 14

          Balas
          • Yulia
            Yulia says:

            Selamat pagi Pak Dwi,

            Terima kasih atas pencerahannya…

            Sesuai petunjuk dari Pak Dwi, saya akan mengisi di SPT 1770S

            Untuk penghasilan tambahan, saya isi di SPT 1770S-II Bag. A No. 14 yang isinya ini bukan :

            “PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL”

            Untuk kolom Penghasilan Bruto, saya masukin sesuai dengan jumlah penghasilan tambahan saya.

            lalu untuk kolom PPH Terutang nya saya isinya apa pak ??

            Apakah perlu ada surat untuk pemberitahuan ke pajak, kalau saya ada penghasilan lainnya pak ??

            Mohon pencerahannya ya pak..

            Terima kasih banyak ya pak atas bantuannya.

            Balas
  56. Qiu
    Qiu says:

    Dengan hormat, bagaimana tata cara pelaporan pajak konstruksi yang rekanan kami Pemerintah Daerah. berkas yang di terima adalah berupa SSP Kode Akun Pajak 411128 Kode jenis setoran 409 berikut bukti penerimaan negara (setor) dan SSP Kode Akun Pajak 411211 Kode jenis setoran 900 berikut bukti penerimaan negara (setor). dengan catatan bahwa Pemda tidak mempunyai NPWP. terima kasih.

    Balas
    • Qiu
      Qiu says:

      terimakasih sudah berbagi ilmu di laman ini, meskipun saya mesti mencari tahu informasi lebih banyak mengenai konsultasi saya.

      Balas
      • Dwi Utomo
        Dwi Utomo says:

        Agak sulit menjawabnya pak. Bendahara dinas seharusnya punya NPWP, kalau nggak punya mereka tidak bisa menyetor pajak finalnya. Dan bendahara juga harus membuat bukti potong ke rekanan dan SSP harusnya jadi arsip bendahara dan rekanan dapat salinan bukti potong sebagai lampiran SPT.

        Tapi dengan data yang ada tetap bisa lapor. Formulirnya menggunakan 1771 dan data omset final serta pajak yg sudah dispotong dilaporkan di 1771-IV bag. A no. 8A.

        Pada lampiran I & 2 juga diisi

        Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang bu Nila
      Pada dasarnya pajak direktur/pemilik CV dengan pajak CV itu adalah satu kesatuan. Sehingga laba yang mucul di CV dipajaki dan otomatis atas bagian laba yang diterima direktur CV juga telah dipajaki, sehingga yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh OP adalah melaporkan keuantungan CV dan diisikan pada 1770-III Bag. B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK. Selengkapnya ada artikel yang sudah pernah saya posting disini

      Balas

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *