,

Share: Aplikasi Excel 1721-A2 PTKP 2016

Selamat sore menjelang malam pembaca sekalian, menjelang musim libur natal dan tahun baru bagikan file aplikasi excel untuk membuat bukti potong 1721-A2 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) alias Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bahan pembantu untuk laporan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2016. Jatuh tempo laporan SPT Tahunan pribadi memang masih akan berakhir di akhir bulan ke-3 tahun depan, tetapi perlu disiapkan juga bagi pemotong PPh 21 untuk membuat bukti potongnya karena itu juga kewajiban bagi bendahara/pemotong pajak. Biasanya bendahara dapat membuat bukti potong 1721-A2 ini setelah data gaji Desember 2016 selesai dibuat, karena isian penghasilan dan komponen lain adalah jumlah selama tahun 2016.

Read more

,

Nggak Mau Keganggu Pajak Di Liburan Tutup Tahun? Simak Tipsnya

Saat artikel ini rilis, masih tersisa < 2 minggu menjelang pergantian tahun 2017. Secara teori cukup untuk menyiapkan laporan pajak, tetapi pada praktiknya, susah untuk lepas dari jeratan liburan akhir tahun hingga kurang fokus untuk menyelesaikan daftar kerjaan. Biar agenda liburan atau mudik tidak terganggu urusan kerjaan, khususnya pajak, mari simak kumpulan tips di bawah ini.

Read more

Template Daftar Harta Utang dengan Macro Validasi

Formulir SPH

Selamat sore pembaca amsyong. Isi artikel berikut ini agak usang tapi masih dapat digunakan khususnya bagi peminat amnesti pajak. Program amnesti pajak atau pengampunan pajak dengan istilah asingnya tax amnesty (TA) adalah program langka dari pemerintah untuk Wajib Paak sebagai sarana untuk memperbaiki laporan pajak dari tahun dulu-dulu hingga 2015 dengan membayar uang tebusan. Informasi lengkap tentang TA dapat dibaca di website Direktorat Jenderal Pajak pada halaman khusus bahasan TA.  Bulan Desember 2015 ini adalah bulan terakhir untuk periode ke-2 TA, yang artinya bagi non pengusaha kecil masih dapat memanfaatkan tarif tebusan 3% dan untuk pengusaha kecil atau UKM murni nggak peduli periodenya masih menggunakan tarif tebusan 0.5%.

Read more

Buku Bendahara Mahir Pajak Edisi 2016

Selamat awal pekan pengunjung sekalian. Kali ini saya bagikan file PDF/softcopy buku Bendahara Mahir Pajak edisi 2016. Iya, ini adalah revisi yang rilis di bulan Agustus 2016. Berisi artikel tentang pemotongan/pemungutan PPh dan PPN yang jamak dilakukan oleh bendahara dinas. Seperti buku edisi yang lawas, isi buku ini dibuat praktis dengan menyajikan contoh kasus yang disertai solusi penghitungan hingga tata cara pembuatan kode billing SSP dan pelaporan SPT masanya.

Read more

Patch e-SPT PPh Pasal 21 V 2.4 (Update PTKP 2016)

e-SPT PPh Pasal 21 2.4

Selamat siang pengunjung setia blog amsyong. Setelah lama saya cuekin dengan berbagai alasan, akhirnya saya nyoba untuk berbagi lagi konten seputar pajak di blog yang sudah usang ini. Banyak peristiwa penting yang terlewat untuk dibahas jadinya saya minta maaf lahir dan batin semoga bisa saling kritik buat perbaikan. Udahan basa-basinya, kali ini saya akan postingkan tentang patch e-SPT PPh Pasal 21 versi 2.4. Program untuk pembaruan aplikasi e-SPT ini memang agak telat datangnya, terutama untuk mengatasi perubahan PTKP terbaru yang berlaku sejak Januari 2016. Read more

,

Hindari Faktur Pajak Fiktif Untuk Kenyamanan Bisnis Anda

Sanksi atas penggunaan FP fiktif

Selamat hari senin pengunjung sekalian. Selamat hari batik (kemarin tanggal 2 oktober) dan semoga di awal senin sudah semangat kerja selain faktor karena masih tanggal muda 😀

Langsung aja yak, masuk ke bahasan FP fiktif. Jika bapak ibu mencari istilah Faktur Pajak Fiktif di aturan perpajakan UU maka dijamin nggak akan ketemu karena istilah FP fiktif adalah sebutan komunikatif informal lain dari istilah resminya yaitu: “Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya” jika disingkat jadi FP TBTS. Wuih panjang juga istilahnya. Artikel ini saya susun setelah pada medio september kemarin saya mendapat Bimtek Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya di Makassar dan akan saya bagi ilmunya buat Anda sekalian tentunya dari sudut pandang WP PKP.

Read more