Siapa Subjek dan Bukan Subjek PPh Pasal 21/26

Secara awam subjek bisa saya artikan sebagai pelaku, begitu juga dengan subjek pajak penghasilan yaitu pelaku yang dikenakan pajak karena menerima penghasilan.  Jika di artikel sebelumnya kita sudah membahas dasar-dasar PPh 21/26 dan yang menjadi pemotong atas pajak penghasilan baik PPh Pasal 21 ataupun PPh Pasal 26, maka sekarang akan saya paparkan siapa yang menjadi subjek pajak penghasilan dan yang bukan menjadi subjek panghasilan. Mungkin ada pembaca yang bertanya-tanya kenapa tidak menggunakan istilah objek pajak penghasilan karena si subjek ini menjadi sasaran dari pengenaan pajak penghasilan? Objeknya disini adalah penghasilan, dan yang menerima adalah subjek. Lalu pemotong sebagai siapa? saya juga nggak tahu hehehe.. Yang pasti ini bukan materi bahasa indonesia yang harus ada minimal Subjek Predikat dalam suatu kalimat :D. Semoga bermanfaat

1. Apa yang dimaksud dengan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21?

Jawaban:

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi:

  1. dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri,
  2. yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam PER-31/PJ/2012, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan,
  3. termasuk penerima pensiun.

(Pasal 1 angka 7 PER-31/PJ/2012)

Read more

PPh Pasal 21/26, Siapa Yang Memotong?

Artikel ini masih lanjutan dari artikel tentang dasar-dasar PPh Pasal 21, tetapi sekarang fokus ke siapa yang menjadi pemotong Pajak PPh 21, karena tidak semua pengusaha bisa menjadi pemotong PPh Pasal 21.

  1. Apa yang dimaksud dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26?

Jawaban:

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(Pasal 1 angka 4 PMK-252/PMK.03/2008) Read more

Pengetahuan Umum PPh Pasal 21

Postingan kali ini saya salin dari situs basis pengetahuan DJP, berisi tanya jawab umum yang berguna bagi pembaca, bahkan diantaranya saya masih belum tahu juga. Boleh dibaca dan disalin untuk keperluan pembaca semua.  Topik kali ini tentang PPh Pasal 21, sering juga disebut pajak gaji dan ini yang sering menjadi polemik antara karyawan (solidaritas pekerja) dengan pengusaha. Simak saja di bawah berikut ini.

  1. Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 21?

Jawaban :

PPh Pasal 21 merupakan pajak:

  1. sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri,
  2. atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

(Pasal 1 angka 2 PMK-252/PMK.03/2008) Read more

Haruskah Setiap PT dan Badan Hukum Lain Diaudit?

SPT BADAN DIAUDIT

Info ini tidak terlalu berguna bagi Anda, tetapi menjelang pelaporan SPT Badan pasti ada saja yang menanyakan tentang ini. Pernahkah ketika mengisi atau membuat SPT tahunan PPh Badan, Anda berhenti sejenak di box bagian bawahnya identitas dan bingung memilih, manakah yang harus diisi untuk bagian pembukuan/LK? Diaudit, Opini Akuntan atau Tidak Diaudit? Read more

Nikmatnya Gulai Karaka

Pagi-pagi sekali istri mengajak saya pergi ke pasar untuk membeli ikan. Ikan sudah di depan lapak penjual, tetapi niat itu urung karena harganya yang mulai mahal. Lemahnya rupiah mulai menulari komoditi laut untuk ikut naik harganya. Setelah kami berunding, akhirnya diputuskan untuk membeli karaka. Nama umumnya adalah kepiting, di jawa timur (lumajang) binatang ini sering disebut yuyu atau empét. Setahu saya, yuyu itu hidupnya di air tawar seperti sungai, tapi gak tahu juga kalau empét itu yang mananya.
Read more

Pajak 1% PP 46. Masihkah Format SKB 2011 Berlaku?

Perhatian !
Pembaca amsyong.com yang baik hatinya. Telah terbit PER-31/PJ/2013 yang mengatur permohonan SKB dengan format baru, sehingga artikel di bawah ini tidak berlaku sejak 25/09/2013, silahkan baca tata-cara permohonan dan download formulirSKB PPh baru  disini

 

Apa kabar pembaca? Semoga dalam kondisi yang baik sabtu ini, sehingga bisa berakhir pekan dengan keluarga di rumah.
Aetikel ini pernah saya muat sebelumnya disini. Masih tentang PP 46. Saya sendiri masih menunggu-nunggu keluarnya aturan penegas tentang SKB dan teknis perhitungan untuk SPT Tahunan PPh tahun depan. Sementara disisi lain, WP sudah bergerak usahanya namun masih terdapat kesimpangsiuran salah satunya di Surat Keterangan Bebas (SKB).
Read more