Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPN (1)

Negatif List BKP

Semua pembaca pasti setuju bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai/PPN adalah sama 10%, hanya dasar pengenaan pajaknya yang berbeda-beda. Saat ini tidak saya bahas dasar pengenaan atas PPN namun akan saya ulang kembali barang/benda dan jasa apa saja yang tidak dikenakan PPN. UU PPN di Indonesia (UU No.  42 th 2009 Pasal 4A) menganut sistem negatif list. Artinya semua barang dan jasa yang terdapat di negatif list berarti tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai /PPN. Saya sendiri tidak tahu awal mula istilah negatif list, kenapa kok nggak menggunakan istilah blacklist atau whitelist 😆 . Dengan sendirinya kita tahu jika ada barang atau jasa yang tidak sesuai dengan rincian di negatif list berarti mereka adalah objek PPN dan harus dikenai PPN. Nah apa saja barang dan jasa yang ada di negatif list:
Read more

Usaha Sewa Kapal Laut dan Pelayaran Kena Pajak Apa Saja?

catamaranBeberapa waktu lalu saya mendapat pertanyaan dari seorang wajib pajak

“Pak, jika perusahaan kami membeli kapal laut dan sesekali disewakan ke pihak lain maka apa saja kewajiban pajak kami?”

Saya tidak bisa menjawab langsung, jujur saja yang terlintas tentunya PPh 23 atas jasa sewa namun sempat teringat ada pajak tarif tertentu atas angkutan laut. Tanya sana-sini dan berselancar kesana kemari akhirnya ada sedikit pencerahan terutama buat Anda pembaca yang mempunyai usaha angkutan laut/pelayaran. Read more

Pajak (Tidak Final) atas Hadiah, Penghargaan, Bonus

Di postingan sebelumnya saya telah menulis pajak final atas hadiah undian Disana dijelaskan atas hadiah undian dikenakan pajak 25% yang bersifat final dan penyelenggara undian wajib memotong hadiahnya dulu 25% dan membuatkan bukti potong finalnya. kali ini adalah pajak atas hadiah yang tidak final, artinya nanti pajaknya bisa dijadikan kredit ataupun memberikan pengaruh terhadap SPT Tahunan si penerima hadiah. Dan di akhir artikel ada penjelasan hadiah mana saja yang tidak dikenakan pajak/hadiah bebas pajak. Read more

PPh Final atas Hadiah Undian

Anda pernah menang undian?? Pasti senang ya rasanya, lha wong saya juga iya sekalipun hadiahnya cuman jam weker 😆  Sering kita saksikan di acara telekuis televisi ketika si pemandu kuis menyebutkan hadiahnya tidak lupa dia menyampaikan “hadiahnya dipotong pajak ya pak, bu, om”. Sebagai orang yang menang kuis ya gak masalah, toh besar tiang daripada pasak tetapi bagi penyelenggara undian/kuis jelas harus memotong sebagian hadiahnya untuk disetorkan sebagai pajak. nah, bagi Anda pembaca blog, bisa jadi suatu saat nanti ingin mengadakan undian, kuis dan saya yakin nggak ingin meninggalkan kewajiban perpajakannya jadi akan saya akan ringkaskan aturan pajak atas hadiah undian. Pajaknya ada 2 macam, yg final dan yang tidak final, kali ini saya tulis yang final dulu, artikel berikutnya tentang pajak hadiah yang tidak final. Read more

Tips Merawat dan Menyimpan Berkas Pajak

Kewajiban menyetor dan menyampaikan SPT sudah barang tentu menjadi rutinitas bagi setiap wajib pajak. Bagi sebagian wajib pajak juga ditambah dengan adanya korespondensi misalkan menjawab surat himbauan, klarifikasi/konfirmasi dan lain-lain. Frekuensi pembuatan dokumen terkait pajak (SSP, SPT) melalui media kertas menimbulkan dampak lain yaitu menumpuknya arsip berkas pajak. Jika hal ini tidak ditangani dengan bijak maka bisa saja ketika wajib pajak diperiksa, wajib pajak tidak mampu menyediakan dokumen sehingga pemeriksa bisa berpendapat bahwa transaksi tanpa dokumen adalah fiktif. Hal remeh ini kerap terjadi dan merugikan wajib pajak. Bagaimana cara merawat, menyimpan berkas pajak secara baik? Simak rangkuman tips dari berbagai sumber yang saya dapatkan. Read more

Leaflet: Cara Hitung dan Lapor Pajak Jasa Konstruksi

Kembali saya ulas leaflet dari web pajak resmi yang berjudul “Tahukah Anda kewajiban perpajakan atas Jasa Konstruksi”. Leaflet ini sederhana isinya dan mudah dimengerti bagi pembaca khususnya yang bekerja di bagian keuangan perusahaan kontraktor.

Pengertian

  1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi;
  2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Tarif PPh pada jasa konstruksi bersifat final, yang artinya jika perusahaan
Read more