Template Daftar Harta Utang dengan Macro Validasi

Formulir SPH

Selamat sore pembaca amsyong. Isi artikel berikut ini agak usang tapi masih dapat digunakan khususnya bagi peminat amnesti pajak. Program amnesti pajak atau pengampunan pajak dengan istilah asingnya tax amnesty (TA) adalah program langka dari pemerintah untuk Wajib Paak sebagai sarana untuk memperbaiki laporan pajak dari tahun dulu-dulu hingga 2015 dengan membayar uang tebusan. Informasi lengkap tentang TA dapat dibaca di website Direktorat Jenderal Pajak pada halaman khusus bahasan TA.  Bulan Desember 2015 ini adalah bulan terakhir untuk periode ke-2 TA, yang artinya bagi non pengusaha kecil masih dapat memanfaatkan tarif tebusan 3% dan untuk pengusaha kecil atau UKM murni nggak peduli periodenya masih menggunakan tarif tebusan 0.5%.

Read more

Buku Bendahara Mahir Pajak Edisi 2016

Selamat awal pekan pengunjung sekalian. Kali ini saya bagikan file PDF/softcopy buku Bendahara Mahir Pajak edisi 2016. Iya, ini adalah revisi yang rilis di bulan Agustus 2016. Berisi artikel tentang pemotongan/pemungutan PPh dan PPN yang jamak dilakukan oleh bendahara dinas. Seperti buku edisi yang lawas, isi buku ini dibuat praktis dengan menyajikan contoh kasus yang disertai solusi penghitungan hingga tata cara pembuatan kode billing SSP dan pelaporan SPT masanya.

Read more

Patch e-SPT PPh Pasal 21 V 2.4 (Update PTKP 2016)

e-SPT PPh Pasal 21 2.4

Selamat siang pengunjung setia blog amsyong. Setelah lama saya cuekin dengan berbagai alasan, akhirnya saya nyoba untuk berbagi lagi konten seputar pajak di blog yang sudah usang ini. Banyak peristiwa penting yang terlewat untuk dibahas jadinya saya minta maaf lahir dan batin semoga bisa saling kritik buat perbaikan. Udahan basa-basinya, kali ini saya akan postingkan tentang patch e-SPT PPh Pasal 21 versi 2.4. Program untuk pembaruan aplikasi e-SPT ini memang agak telat datangnya, terutama untuk mengatasi perubahan PTKP terbaru yang berlaku sejak Januari 2016. Read more

,

Hindari Faktur Pajak Fiktif Untuk Kenyamanan Bisnis Anda

Sanksi atas penggunaan FP fiktif

Selamat hari senin pengunjung sekalian. Selamat hari batik (kemarin tanggal 2 oktober) dan semoga di awal senin sudah semangat kerja selain faktor karena masih tanggal muda 😀

Langsung aja yak, masuk ke bahasan FP fiktif. Jika bapak ibu mencari istilah Faktur Pajak Fiktif di aturan perpajakan UU maka dijamin nggak akan ketemu karena istilah FP fiktif adalah sebutan komunikatif informal lain dari istilah resminya yaitu: “Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya” jika disingkat jadi FP TBTS. Wuih panjang juga istilahnya. Artikel ini saya susun setelah pada medio september kemarin saya mendapat Bimtek Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya di Makassar dan akan saya bagi ilmunya buat Anda sekalian tentunya dari sudut pandang WP PKP.

Read more

Penambahan Positif List Obyek PPh 23

Berawal dari menyimak obrolan di web forum diskusi internal DJP, beberapa AR mengeluh karena WP mengeluh (nah lho..) karena sejak terbit PMK-141/PMK.03/2015 terdapat penambahan daftar obyek pajak PPh 23 tetapi pada aplikasi e-SPT PPh 23 sendiri masih belum keluar patch/modifikasi terbaru agar obyek PPh 23 tersebut bisa masuk di aplikasinya. Sambil menunggu patch dari direktorat teknis yang menangani e-SPT PPh 23 ini, coba kita telaah bersama apa maunya PMK ini.

Read more

Memahami Fungsi Pajak Bendahara Desa

Pada tahun lalu, dana desa menjadi bahasan di pentas politik dan akhirnya terealisasi sudah. Dana desa yang bergulir ke kas desa tentu harus ada pengelolanya dan perorangan yang ditunjuk sebagai bendahara desa harus mampu memahami fungsinya dan ada fungsi pajak disitu, yaitu sebagai wajib pungut. Apa bedanya Wajib Pajak & Wajib Pungut, kalau disingkat toh sama-sama WP. Secara sederhana Wajib Pungut itu mempunyai kewajiban Read more