Pos

Cara Validasi e-Faktur bagi Bendahara Pemerintah

 

Seperti yang sudah diketahui bersama, terhitung sejak  1 Juli 2016 semua PKP wajib membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur). Ketentuan ini berlaku nasional untuk seluruh PKP di Indonesia. Keharusan membuat e-Faktur tidak dibarengi dengan keharusan membuat bentuk cetakan dari FP-nya. Jadi sepanjang yang saya tahu, memang ada PKP yang membuat versi cetak ada juga yang hanya berikirim faktur dalam bentuk PDF ke lawan transaksinya, semuanya dibolehkan.  Pembuatan fakur pajak juga berlaku untuk transaksi dengan dinas pemerintah.

Read more