Pos

,

Pedoman Teknis Perhitungan PPh 21 Untuk PTKP 2015

Setelah ditunggu 1 bulan lamanya sejak PTKP 2015 diumumkan akhirnya, petunjuk teknis perhitungan (atau penghitungan kali ya yang sesuai EYD) atas PPh 21 dan PTKP 2015 keluar. Per-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Perdirjen ditandatngani hari jumat kemarin tanggal 7-8-2015. Sebelum itu keluar, sudah terbit juga siaran pers dari Direktur P2Humas tanggal 27-7-2015 yang isinya memberikan gambaran pembetulan SPT Masa PPh 21 Januari-Juni 2015. Keduanya saling berkaitan dan bisa diunduh di akhir artikel. Lets cekidot.

Read more

,

Siap-siap Hitung Ulang PPh 21 dengan PTKP 2015

PTKP 2015

Selamat siang para pembaca amsyong sekalian

Sebuah peraturan terbaru telah diterbitkan oleh Menkeu yang merubah besaran PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak yang semula mendasarkan pada PTKP yang berlaku sejak tahun pajak 2013 dan besarannya naik sesuai pada Permenkeu No. 122/PMK.10/2015. Ini kabar gembira buat para karyawan swasta ataupun PNS karena PTKP setahun bagi lajang yang semula Rp24.300.000,00 naik menjadi Rp36.000.000 atau jika pendapatan Anda dalam sebulan kurang dari Rp3.000.000,00 dan tidak mempunyai tanggungan dan tidak kawin maka besar kemungkinan Anda nggak kena PPh Pasal 21. Tentunya angka ini akan bertambah sesuai dengan status PTKP Anda. Selengkapnya silahkan baca ringkasan PMK tersebut dibawah ini.

Read more

Bagaimana Pelaporan SPT Masa PPh 21 Desember 2014

Sebelum mulai ngeblog di awal tahun ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2015 dan selamat tahun lama 2014. Pada bulan Januari 2015 ini artinya adalah waktunya untuk membuat laporan SPT masa PPh 21 desember, karena jatuh tempo pelaporan SPT PPh 21 desember 2014 adalah tanggal 20 Januari 2015 maka semoga sudah ada persiapan untuk penyusunannya dan bisa dilanjutkan dengan tahapan pembuatan bukti potong 1721-A1/A2. Yak mari di review apa aja yang perlu disiapkan dan dilakukan.

Read more

Cara Input SSP Lebih Setor PPh 21 dan Pengkompensasiannya

Seperti halnya pada PPN, di SPT Masa PPh 21 juga dikenal kompensasi, yaitu memindahkan sisa lebih bayar atas PPh 21 dari masa sebelumnya ke PPh 21 Kurang masa pajak berikutnya. Pada contoh kasus dibawah akan saya gunakan contoh sederhana, dimana pada masa pajak Juli WP terlanjur setor 1.000.000 padahal seharusnya PPh 21 yang harus dibayar adalah 800.000 saja. Dan si WP ingin atas kelebihan 200.000 tersebut dipindahkan ke masa pajak berikutnya. Kasus lebih setor ini bisa juga diatasi dengan mengajukan pemindahbkuan, namun artinya prosesnya bakalan lebih lama selesainya dibandingkan dengan kompensasi. Kalau ada yang lebih cepat ngapain pilih yang lama.
Read more

Cara Input Pajak atas Bonus/THR di e-SPT PPh 21

Menghitung Pajak/ PPh 21 Bonus dan THR

Pada artikel terdahulu pernah menguraikan cara penghitungan PPh 21 atas bonus, taruhlah seperti pada momen lebaran yang baru saja lewat kemarin. Berikutnya yang jadi pertanyaan sebagian pengunjung adalah bagaimana cara menginput PPh 21 atas bonus tersebut ke dalam e-SPT PPh 21. Jika pada artikel lalu saya paparkan contoh perhitungannya untuk THR bagi karyawan tetap, maka disini akan saya tambahkan cara perhitungan untuk karyawan tidak tetap. dan akan terlihat nantinya kendala pada penginputan di e-SPT PPh 21.

Read more

,

FaQs dan Perubahan Perbaikan Menuju e-SPT PPh 21 2.2

Selamat pagi pengunjung sekalian. Selamat Hari buruh kemarin (1 Mei) dan Hari Pendidikan (2 Mei) hari ini.

Salam kenal lagi setelah 2 minggu saya mengalami galau tingkat akut jadinya nggak ngepost artikel di blog amsyong ini, sekarang waktunya aktif kembali #eaa.. (utang pertanyaan masih banyak 🙁 )

Pagi ini saya baru ngeh ternyata kantor pusat DJP akan segera merilis patch terbaru untuk e-SPT PPh 21. Pasti tahu kan, di e-SPT PPh 21 yang versi 2.1 masih ada beberapa kekurangan yang harus “dimaklumi”, bahkan saya sebagai AR kadang harus meminta WP “ikhlas” atas kondisi tersebut, walaupun pada dasaranya saya setuju untuk WP di Indonesia harus membiasakan diri dengan aplikasi pajak, karena administrasi baik di sisi WP dan DJP akan sama tertibnya. Beberapa perubahan (changelog) yang akan dirilis pada patch 2.2 terkuak Read more