Posts

Mau Jadi Konsultan Pajak? Baca PMK 111 Dan Pelajari Syaratnya (2)

Menyambung artikel sebelumnya tentang syarat menjadi konsultan pajak. Kali ini berisi tetang ijin praktek konsultan. Sebelum lanjut ke isi, saya coba rangkumkan kondisi saat ini terkait masih minimnya petugas pajak dan konsultan terhadap jumlah wajib pajak. Selamat menyimak dan semoga berminat menjadi konsultan pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara benar.

Read more

Mau Jadi Konsultan Pajak? Baca PMK 111 Dan Pelajari Syaratnya (1)

Salah satu pekerjaan yang dijamin pasti laku saat ini dan dibutuhkan banyak masyarakat adalah menjadi konsultan pajak. Walaupun DJP sedang gencar-gencarnya mengotomatisasi administrasi perpajakan tetapi advice atau masukan dari konsultan tetaplah diperlukan agar usahawan/wajib pajak bisa mengatur prediksi profit tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Untuk tahu siapa saja konsultan pajak yang resmi terdaftar di database DJP bisa klik link ini. Dari link tersebut ada sebagian yang ijinnya sudah dicabut jadi harap selektif dalam memilih konsultan pajak, kalau perlu minta info dari KPP Anda agar diberi tahu kinerja konsultan yg beroperasi di wilayah kerja KPP.

Read more

Kuasa Atau Konsultan Pajak? Percayakan pada Yang Tepat (2 of 2)

Artikel ini masih lanjutan dari artikel sebelumnya. Posisi kuasa dalam gal pengurusan pajak sangat diperhatikan legalitasnya. Saya sendiri pernah menolak seseorang yang mengaku kuasa dari WP karena dia tidak bisa menunjukkan surat kuasa. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi pembaca semua.

Syarat Untuk Menjadi Seorang Kuasa

  • Seorang kuasa meliputi konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. (Pasal 49 ayat (2) PP 74 Tahun 2011)
  • Seorang kuasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  (Pasal 49 ayat (3) PP 74 Tahun 2011) dan (Pasal 2 ayat (2) PMK-22/PMK.03/2008)
    Read more

Kuasa Atau Konsultan Pajak? Percayakan pada Yang Tepat (1 of 2)

Selamat siang sodara-sodara di blog pajak yang amsyong ini 😀

Artikel berseri untuk kali ini pas untuk Anda para pengusaha, enterpreneur, direktur dan apapunlah sebutannya yang sedang getol-getolnya menjalankan bisnis tapi nggak pengen repot ngurus pajaknya. Nggak pengen repot disini bukan berarti nggak pengen bayar, tapi untuk urusan hitung-hitungan atau administrasi perpjakan biar orang lain ajalah yang handle. DJP pun oke-oke aja ketika wajib pajak diwakili orang lain, namun tetap harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan tidak semua orang bisa jadi wakil. Pentingnya wakil wajib pajak ini bisa dianalogikan seperti peran pengacara pada kasus hukum pidana. Intinya jangan sembarangan mengalihkan wewenang administrasi pajak pada semua orang, karena pada pendelegasian wewenang tersebut mengikat hak dan kewajiban yang bisa saja berimbas buruk pada bisnis Anda. Well, simak rangkuman artikel dibawah ini.

Read more