Pos

Perhitungan SPT Tahunan PPh OP/Badan 2013 Terkait PP 46

Ketentuan terkait perhitungan pajak tahunan sehubungan dengan penerapan PP 46 bisa dilihat pada SE-42/PJ/2013 bagian F.  Hal-Hal Khusus Terkait Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final pada poin 11.

  1. Peredaran  usaha  dihitung  berdasarkan  seluruh  peredaran  usaha  selama  Tahun  Pajak  2013,  tidak termasuk peredaran usaha pada Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
  2. Bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi,  untuk  menentukan  Penghasilan  Kena  Pajak  dikurangi  terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun;
  3. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari 2013 sampai  dengan  Juni  2013  dikreditkan  terhadap  Pajak  Penghasilan  yang  terutang  untuk  Tahun Pajak yang bersangkutan.

Selamat hari senin pembaca !

Semoga semangat kerja hari senin setinggi semangat kerja hari jumat 😀

Beberapa pengunjung berkirim surel dan komentar yang menanyakan bagaimana cara menghitung SPT Tahunan 2013 nanti, tersirat memang terkait PP 46 ada sebagian yang menggunakan tarif PPh umum yang biasa dan ada yang sudah harus disetor dengan tarif 1% PP 46. Seenggak-enggaknyalah nanti akan ada 2 omset dan 2 tarif baik untuk WP OP ataupun Badan. Saya sebenarnya masih menunggu peraturan yang terbaru yang mengatur perhitungan SPT Tahunan 2013, namun setelah dijelaskan oleh boss cara hitungnya, akhirnya saya putuskan untuk menulis saja di blog ini. Apalagi bocoran dari boss ane langsung sumbernya dari yang buat PP ini di kantor pusat. tetapi seandainya nanti ada aturan baru ya pastilah akan saya posting di blog ini. Jadi simak terus disini.

Read more

Format Baru SKB Baru (PER-32/PJ/2013)

JEBBREETT !! :mrgreen: Pyuhh.. 😆

Terjawab sudah penantian bagi para pegiat usaha. Setelah sekian lama WP bertanya-tanya apakah ada peraturan baru tentang format SKB terkait dengan PP 46? Di PMK 107/PMK.11/2013 disebutkan permohonan SKB mengikuti PER-1/PJ/2011, dan itu pula yang membuat saya memposting tata cara permohobnan SKB disini, tetapi disebutkan juga di PMK 107 akan diterbitkan Perdirjen baru tentang SKB dan itu terwujud melalui PER-32/PJ/2013 tentang TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU yang baru terbit tanggal 25 september kemarin.

Pertanyaan berikutnya apakah format SKB di PER-1/PJ/2011 dianggap tidak berlaku/dihapus? Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2011 bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, tetap berlaku sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan. Artinya terhitung sejak 25 September 2013, permohonan SKB menggunakan format sesuai Per-32.

Selanjutnya bagaimana cara mengajukan SKB baru ini?

Read more

PP 46 Wajib Lapor SPT Masa Atau Tidak?

Artikel ini saya buka dengan pertanyaan dari salah satu pembaca (rekan coco)

“saudara Dwi, bbrp hari lalu saya sdh ajukan. surat pbk ke 411128-420, saya dpt bukti penerimaan surat, sedangkan hasilnya maks 30hari dan dikirim ke alamat yg tertera.
Ketika saya tanyakan krg byr(0,25%) yg hrs saya setor ke bank , apakah perlu saya laporkan ke kpp beserta bukti pbk (stlh sy terima) dg form spt masa pph final psl 4(2) , petugas bilang tdk usah, saya jd bingung, bisakah diperjelas saudara Dwi, apakah pelaporan pbk beserta ssp krg byr bukan keharusan? terima kasih”

Bagi sebagian pembaca pasti ada yang bertanya-tanya, siapa yang salah dari kejadian diatas?

Read more

Pajak 1% ?PMK NO. 107/PMK.11/2013 Sebagai Petunjuk Teknis dari PP 46/2013 (6)

Diawal saya menulis artikel ini, saya kebingungan mau menulis judulnya. Intinya saya mau menulis tentang peraturan teknis terbaru dari PP 46/2013. Seperti 5 artikel sebelumnya terkait PP 46/2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sekarang sudah terbit PMK 107/PMK.11/2013 tentang Read more

Pajak 1% ? PP 46 Tahun 2013 – Tata Cara dan Syarat Memperoleh Surat Keterangan Bebas/SKB (5)

Perhatian !
Pembaca amsyong.com yang baik hatinya. Telah terbit PER-31/PJ/2013 yang mengatur permohonan SKB dengan format baru, sehingga artikel di bawah ini tidak berlaku sejak 25/09/2013, silahkan baca tata-cara permohonan dan download formulir SKB PPh baru disini

Kali ini adalah postingan saya yang ke-5 tentang penerapan pajak final 1 % atas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 46 tahun 2013 sendiri memang masih baru saja tebit dan hingga postingan ini dibuat masih belum terbit peraturan turunan baik petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pendukungnya yang keluar. Diisisi lain, mulai berlakunya peraturan ini adalah sejak 1 Juli 2013 yang artinya Read more

Pajak 1% ? Saatnya Anda Tahu! PP 46 Tahun 2013 –Tanya Jawab? (4)

Alhamdulillah ini artikel penutup untuk seri PPh Final 1% atas omset tertentu. Mumpung masih ada waktu sebelum lebaran, kali ini saya akan rangkumkan beberapa pertanyaan yang bisa jadi referensi.
Read more