Pos

Cara Validasi e-Faktur bagi Bendahara Pemerintah

 

Seperti yang sudah diketahui bersama, terhitung sejak  1 Juli 2016 semua PKP wajib membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur). Ketentuan ini berlaku nasional untuk seluruh PKP di Indonesia. Keharusan membuat e-Faktur tidak dibarengi dengan keharusan membuat bentuk cetakan dari FP-nya. Jadi sepanjang yang saya tahu, memang ada PKP yang membuat versi cetak ada juga yang hanya berikirim faktur dalam bentuk PDF ke lawan transaksinya, semuanya dibolehkan.  Pembuatan fakur pajak juga berlaku untuk transaksi dengan dinas pemerintah.

Read more

Pengenaan PPN Dengan Nilai Lain

Salah satu enaknya menghitung PPN yang terutang adalah tarifnya yang tunggal yaitu 10%, hanya saja pada kenyataannya DPP PPN yang beredar di transaksi bisa macam-macam dasar pengenaannya. Ada yang dikenakan langsung atas nilai penjualan misal pada usaha dagang, ada juga yang mengambil sebagian tertentu misal pada jasa ekspedisi. Sebagai panduan berapa DPP PPN yang seharusnya dikalikan dengan 10% sesuai jenis usaha dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Read more

PPN Atas Penjualan di Kamar Obat Rumah Sakit

Di UU PPN jelas disebut bahwa yang namanya jasa kesehatan tidak dikenakan PPN. Sekilas aja, jasa kesehatan itu antara lain jasa dokter (baik dokter manusia atau hewan), bidan (dukun bayi juga), akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, jasa tes lab kesehatan, sanatorium (layanan untuk penyakit kronis jangka panjang), klinik bersalin dsb. Tetapi hampir selalu pemberian jasa kesehatan dibarengi dengan pemberian obat. Kalo Read more

,

Nggak Mau Keganggu Pajak Di Liburan Tutup Tahun? Simak Tipsnya

Saat artikel ini rilis, masih tersisa < 2 minggu menjelang pergantian tahun 2017. Secara teori cukup untuk menyiapkan laporan pajak, tetapi pada praktiknya, susah untuk lepas dari jeratan liburan akhir tahun hingga kurang fokus untuk menyelesaikan daftar kerjaan. Biar agenda liburan atau mudik tidak terganggu urusan kerjaan, khususnya pajak, mari simak kumpulan tips di bawah ini.

Read more

,

Hindari Faktur Pajak Fiktif Untuk Kenyamanan Bisnis Anda

Sanksi atas penggunaan FP fiktif

Selamat hari senin pengunjung sekalian. Selamat hari batik (kemarin tanggal 2 oktober) dan semoga di awal senin sudah semangat kerja selain faktor karena masih tanggal muda 😀

Langsung aja yak, masuk ke bahasan FP fiktif. Jika bapak ibu mencari istilah Faktur Pajak Fiktif di aturan perpajakan UU maka dijamin nggak akan ketemu karena istilah FP fiktif adalah sebutan komunikatif informal lain dari istilah resminya yaitu: “Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya” jika disingkat jadi FP TBTS. Wuih panjang juga istilahnya. Artikel ini saya susun setelah pada medio september kemarin saya mendapat Bimtek Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya di Makassar dan akan saya bagi ilmunya buat Anda sekalian tentunya dari sudut pandang WP PKP.

Read more

Teliti Kembali Nomor Faktur Pajak Sisa Anda

Pada artikel di nuansa yang sama di tahun lalu tentang tata cara pengembalian nomor faktur sisa. Sudah saya bagikan formulir pengembalian nomor faktur yang tersisa. Tersisa artinya jelas karena dari jatah nomor yang tersedia ternyata hingga masa pajak desember ada nomor yang tidak terpakai, dan untuk tertib administrasi nomor faktur sisa tersebut harus dikembalikan lagi ke KPP melalui formulir IV. F Per-12/PJ/2012.

Read more