Pos

Perhitungan SPT Tahunan PPh OP/Badan 2013 Terkait PP 46

Ketentuan terkait perhitungan pajak tahunan sehubungan dengan penerapan PP 46 bisa dilihat pada SE-42/PJ/2013 bagian F.  Hal-Hal Khusus Terkait Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final pada poin 11.

  1. Peredaran  usaha  dihitung  berdasarkan  seluruh  peredaran  usaha  selama  Tahun  Pajak  2013,  tidak termasuk peredaran usaha pada Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
  2. Bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi,  untuk  menentukan  Penghasilan  Kena  Pajak  dikurangi  terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun;
  3. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari 2013 sampai  dengan  Juni  2013  dikreditkan  terhadap  Pajak  Penghasilan  yang  terutang  untuk  Tahun Pajak yang bersangkutan.

Selamat hari senin pembaca !

Semoga semangat kerja hari senin setinggi semangat kerja hari jumat 😀

Beberapa pengunjung berkirim surel dan komentar yang menanyakan bagaimana cara menghitung SPT Tahunan 2013 nanti, tersirat memang terkait PP 46 ada sebagian yang menggunakan tarif PPh umum yang biasa dan ada yang sudah harus disetor dengan tarif 1% PP 46. Seenggak-enggaknyalah nanti akan ada 2 omset dan 2 tarif baik untuk WP OP ataupun Badan. Saya sebenarnya masih menunggu peraturan yang terbaru yang mengatur perhitungan SPT Tahunan 2013, namun setelah dijelaskan oleh boss cara hitungnya, akhirnya saya putuskan untuk menulis saja di blog ini. Apalagi bocoran dari boss ane langsung sumbernya dari yang buat PP ini di kantor pusat. tetapi seandainya nanti ada aturan baru ya pastilah akan saya posting di blog ini. Jadi simak terus disini.

Read more

PP 46 Wajib Lapor SPT Masa Atau Tidak?

Artikel ini saya buka dengan pertanyaan dari salah satu pembaca (rekan coco)

“saudara Dwi, bbrp hari lalu saya sdh ajukan. surat pbk ke 411128-420, saya dpt bukti penerimaan surat, sedangkan hasilnya maks 30hari dan dikirim ke alamat yg tertera.
Ketika saya tanyakan krg byr(0,25%) yg hrs saya setor ke bank , apakah perlu saya laporkan ke kpp beserta bukti pbk (stlh sy terima) dg form spt masa pph final psl 4(2) , petugas bilang tdk usah, saya jd bingung, bisakah diperjelas saudara Dwi, apakah pelaporan pbk beserta ssp krg byr bukan keharusan? terima kasih”

Bagi sebagian pembaca pasti ada yang bertanya-tanya, siapa yang salah dari kejadian diatas?

Read more

Siapa Subjek dan Bukan Subjek PPh Pasal 21/26

Secara awam subjek bisa saya artikan sebagai pelaku, begitu juga dengan subjek pajak penghasilan yaitu pelaku yang dikenakan pajak karena menerima penghasilan.  Jika di artikel sebelumnya kita sudah membahas dasar-dasar PPh 21/26 dan yang menjadi pemotong atas pajak penghasilan baik PPh Pasal 21 ataupun PPh Pasal 26, maka sekarang akan saya paparkan siapa yang menjadi subjek pajak penghasilan dan yang bukan menjadi subjek panghasilan. Mungkin ada pembaca yang bertanya-tanya kenapa tidak menggunakan istilah objek pajak penghasilan karena si subjek ini menjadi sasaran dari pengenaan pajak penghasilan? Objeknya disini adalah penghasilan, dan yang menerima adalah subjek. Lalu pemotong sebagai siapa? saya juga nggak tahu hehehe.. Yang pasti ini bukan materi bahasa indonesia yang harus ada minimal Subjek Predikat dalam suatu kalimat :D. Semoga bermanfaat

1. Apa yang dimaksud dengan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21?

Jawaban:

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi:

  1. dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri,
  2. yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam PER-31/PJ/2012, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan,
  3. termasuk penerima pensiun.

(Pasal 1 angka 7 PER-31/PJ/2012)

Read more

Haruskah Setiap PT dan Badan Hukum Lain Diaudit?

SPT BADAN DIAUDIT

Info ini tidak terlalu berguna bagi Anda, tetapi menjelang pelaporan SPT Badan pasti ada saja yang menanyakan tentang ini. Pernahkah ketika mengisi atau membuat SPT tahunan PPh Badan, Anda berhenti sejenak di box bagian bawahnya identitas dan bingung memilih, manakah yang harus diisi untuk bagian pembukuan/LK? Diaudit, Opini Akuntan atau Tidak Diaudit? Read more

Format Baru SPT PPh Pasal 21/26 Tahun 2014 – Lampiran PER-14/PJ/2013(2)

Postingan ini masih lanjutan dari artikel sebelumnya tentang PER-14/PJ/2013. Dimana di artikel sebelumnya Anda bisa mengunduh/ download PER-14/PJ/2013. Dan kali ini akan saya lampirkan Lampiran PER-14/PJ/2013 pada akhir artikel ini.

Langsung saja ke sesi tanya jawab: Read more

Format Baru SPT PPh Pasal 21/26 Tahun 2014 (1)

Tahun pajak 2014 memang masih akan lama, jika artikel ini ditulis di bulan Agustus maka masih akan ada 4 bulan lagi. Tetapi pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan peraturan baru terkait dengan format SPT PPh Pasal 21/26 yang baru yaitu PER-14/PJ/2013 yang sudah disahkan pada tanggal 18 April 2013 lalu. Read more