Pajak 1% ? PP 46 Tahun 2013 – Info Update dan Cara Lapor

463
86055

Pembaca setia, tak terasa sudah masuk bulan september saat ini. Adakah yang sudah melaksanakan setoran PPh Final 1%? Mumpung masih belum tanggal 15 jadi masih ada waktu untuk menyetornya. Jika bingung cara setornya bisa baca disini dan jika ada yang pengen coba pembayaran pajak online bisa lihat panduannya disini. Di artikel ini saya ingin menambahkan beberapa hal terkait pajak 1% atau pajak UKM berdasarkan surat edaran dari DJP. Bukan hal baru semuanya tetapi bisa bermanfaat bagiwajib pajak di masa-masa transisi ini. Antara lain:

  1. Wajib Pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  2. Wajib Pajak yang menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final tetapi Surat Setoran Pajaknya tidak mendapat validasi dengan NTPN, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak
    sesuai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan cara pengisian SPT-nya:

    • Kolom Uraian diisi dengan “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”;
    • Kolom KAP/KJS diisi dengan “411128/420”.
      Cara Isi SPT PPh 4 (2) untuk lapor PPh Final 1%
  3. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain diatur sebagai berikut:a) Atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan:
  • dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan; atau
  • dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
  • dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.b) Atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan, termasuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas import
  • dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
  • dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

 

Formulir SPT PPh Final 4 ayat (2)

 

Demikian semoga bermanfaat 🙂

 

463 KOMENTAR

  1. selamat pagi pak,,bagaimana dan dapat sanksi kah jika membayar pph final billing dengan nominal yg slah,,mohon bantuan nya,,jika ada solusi, solusi nya bagaimana?,,apa harus membayar sisa nya???

  2. Halo Pak Dwi,

     

    Apa pph 4(2) ini bisa dijadikan acuan bayar pajak untuk freelancer juga? Kalau iya, berarti cara mengisinya gimana ya? Makasih sebelumnya 🙂

    • Selamat sore Bu Angel
      Untuk freelancer menggunakan norma bu, karena masuk di kategori pekerja bebas. Sehingga dihitung dengan PPh 25 pada umumnya.
      Salam

  3. Siang Pak Dwi, Mohon pencerahannya. Perusahaan tempat saya bekerja incomenya berasal dari komisi dari Singapore atas pekerjaan jasa instalasi mesin di Indonesia . Perusahaan kami merupakan PT dan bukan BUT dari perusahaan LN tersebut. Omset setahun kurang dari 4,8M . apakah wajib PP 46

  4. Pak amsyong, saya boleh tanya?

    saya bikin npwp akhir tahun 2016 sekitar bukan oktober, untuk mendirikan usaha apotek.

    sampai januari apotek baru beroperasi jadi total baru 3bulan per maret 2017 ini, bagaimana saya melakukan kewajiban membayar pajaknya Pak amsyong? Dan apakah yg dilaporkan di spt maret ini?

  5. saya mau tanya pak mohon pencerahannya, kalo perusahaan kena final pph 22 import apa masih ada kewajiban pajak lainnya yang harus dibayar pak, semisal pph 25 ? cara lapornya gimana pak, karna yang saya hanya terima bukti potong saja.

    • Untuk kewajiban lainnya bisa dilihat omsetnya sudah pengusaha besar atau masih kecil untuk tahu pakai PP 46 atau tidak. Kemudian jika sudah PKP maka ada kewajiban lapor SPT Masa PPN dan bikin faktur pajak. Jika ada karyawan tentu harus ada laporan SPT Masa PPh pasal 21.

  6. Salam kenal mas Dwi, websitenya sangat membantu…

    Mau minta pendapat,
    Saya ada CV buka dan beroperasi January 2016, selama ini ada job untuk buat system tapi untuk client yg di ada luar negri, setelah selesai mereka akan transfer pembayaran melalui bank atas nama account CV.
    (belum ada client yand dari dalam negri, semua pendapatan dari luar tapi masuk ke bank di sini)

    Kira2 masuknya pajak apa? apakah bisa final 1%
    catatan: selama 2016 masih dibawah 4.8M dan tentunya client di luar negri tidak mau tahu urusan pajak di sini.

    Thanks.

    • Selamat siang Pak Ferdy
      Pastiny atas oenghasilan dari luar negeri terutang PPh Pasal 24, bukan final 1%. Perhitungannya sendiri agak panjang, akan saya coba buatkan artikel terkait atau saat ini bapak bisa baca di sumber referensi lain.

      Mohon maaf dan salam.

  7. Mas Amsyong
    Jika PT bagi deviden yang berasal dari penghasilan yang sdh final (PP 46 2013) apakah terutang pajak deviden ya Mas ??

    mohon penjelasan

    • Berumpa lagi Pak Otnay
      Untuk badan usaha jika atas laba tersebut sebagian dibagikan menjadi deviden, maka atas deviden yang diterima pribadi terutang juga PPh finalnya. Kesannya seperti 2x pemajakan, tetapi sekali untuk masing-masing subjek pajaknya. Yg PP 46 untuk omset badan usaha, yg PPh final untuk pribadi penerima devidennya.

  8. Saya mau tanya, keterangan untuk kekurangan bayar pph 1% per bulan itu apa ya di ssp/e billingnya. karena perusahaan saya ada kurang bayar untuk peredaran brutonya. terima kasih sebelumnya.

  9. selamat siang pak dwi, saya mau bertanya, saya baru buka cv dan beroperasi bulan ini, sdh punya npwp, apakah bln dpn wajib lapor pph final 1%? karena blm satu tahun, lalu untuk pph 21 pemotongny apakah dr owner cv?
    mohon bantuannya, selamat siang.

    • Selamat sore Bu Lia
      Asumsi kasusnya misal punya NPWP dan berproduksinya di bulan ini, maka nunggu setahun dulu untuk tahu operasinya jadi 12 bulan sejak sekarang artinya nunggu hingga des 2017. Selama 1-12 des lapornya PPh 25 dengan jumlah angsuran PPh 25 sesuai perhitungan dari bulan awal memiliki laba neto fiskal. Cara itungnya disini

  10. Selamat Sore pak Dwi

    saya mau bertanya , untuk PP 46 saya ada yang kelebihan bayar. Apakah itu bisa di akumulasikan ?

    Mohon pencerahannya ya pak

      • Mengingat kami kurang bayar pada bulan Januari 2016 pak. Nah , saya mau melakukan pembetulan juga untuk PPN DN nya pak.

        Kebetulan pada bulan Oktober dan September saya kelebihan bayar, karena ada kesalahan dalam menginput peredaran brutonya. Nah bisa tidak pak untuk menutup kekurangan pp 46 yang bulan januari tersebut?

        Tapi saya tidak melakukan pemindahbukuan. Karena kalau saya melakukan pemindahbukuan pasti akan menunggu sampai 1 bulan. dan saya ingin menutup buku cepat pak. agar bisa melakukan SPT PPh Badan untuk mengejar SKB Legalisir PPh Pasal 23 nya.

        Saya bingung nih pak ;(
        Mohon sarannya ya pak.

        • Untuk yg PPN silahkan dibetulkan dan jika ada PPN LB maka bisa dikompensasikan atau restitusi tapi tidak bisa di Pbk.

          Untuk kelebihan PP 46 solusinya tetap ajukan Pbk, sambil nunggu bukti Pbk terbit, tetap laporkan SPT Tahunan nanti awal tahun dengan mencantumkan omset yg benar (omset setelah dikurangi omset yg di Pbk-kan).

  11. Terima kasih infonya. saya ingin bertanya.
    1. WP Badan hotel dan Restoran. Peredarannya brutonya itu include pb1 atau exclude pb1 ya pak?

    2. Jika WP OP karyawan swasta + punya usaha. Bagaimana perhitungan pajaknya??apakah gaji jadi karyawan kena pph 21 dan usaha kena pp 46 1% ya pak?

    • Pb itu apa ya pak?

      1. Jika pb 1 itu pajak daerah maka brutonya adalah sebelum dikenakan pajak daerah.
      2. Untuk OP karyawan yang punya usaha juga, maka atas penghasilan bulanan sebagai karyawan dikenakan PPh 21 dan atas usahanya dikenakan pajak 1% jika masih pengusaha kecil
  12. selamat siang pak, maaf saya mau bertanya. bapak saya pedagang eceran, apakah dalam sebulan bapak saya harus mencatat pendapatannya perhari?

  13. Selamat malam pak. Nama saya Erik, salut sama bapak yang dengan baik hati menjawab setiap pertanyaan disni. Saya doakan bapak bahagia selalu.

    Saya bener2 baru di dunia perpajakan, tgl 25 Mei 2016 kemarin saya baru buat npwp. Di surat yg dikirim bersamaan dg npwp ke rumah saya, disana tertulis saya termasuk WP OP yg dikenakan pajak 1%.

    Saya bekerja secara freelance di dunia internet, tepatnya jualan desain di graphicriver.net. Pendapatan saya tiap bulan tidak selalu sama, bulan januari sktr US$200, Februari turun $150, Maret & April penghasilan $850 krn ada item baru saya yg laris, bulan Mei dapet $750. Pertanyaan saya:

    1. Krn saya bikin npwp bulan Mei tgl 25, kpn saya harus mulai membayar pajak 1% tiap bulan itu pak, Mei atau Juni? untuk bulan Januari-april apakah jg hrs byr sdgkn npwp baru bikin bulan Mei. klo emg hrs byr apakah ada denda krn terlambat membayar?

    2. Klo misal sampai bulan desember omzet yg saya terima dalam satu tahun(Jan-Des 2016) katakanlah mencapai sebesar 100jt rupiah, apakah nanti masih dikurangi PTKP atau biaya2 produksi lain, misalnya saya harus bayar untuk berlangganan software di adobe.com yg besarnya tiap tahun sebesar 3jt rupiah?

    terima kasih dan mohon maaf klo pertanyaannya terlalu dasar. saya hanya ingin menjadi warga negara yg baik.
    Salam

    • Selamat sore Pak Erik
      Saya coba bantu

      1. Pemberian NPWP hanyalah sebagai sarana administrasi saja, kewajiban pajak muncul saat orang tersebut sudah mempunyai penghasilan. Jadi periode januari juga perlu dibayar, nantinya akan ada denda keterlambatan sebesar 2% untuk setiap bulan terlambat
      2. Untuk WP yang setor 1% tidak berlaku PTKP dan pengakuan biaya2, karena sifat pajaknya sudah final, sehingga dibayar saja 1% tiap bulannya dan tidak perlu dihitung ulang pajaknya.

      Salam

  14. selamat pagi pak dwi, saya mau bertanya, dar jan-maret 2016 saya setoran pakai pph 25, pas saya lapor tahunan saya diberi tahu untuk menggunakan pph final, maka pas april saya lapor mrnggunakan pph final, apakah ada kesalahan dari tndakan saya pak dwi ? dan haruskah lapor pph final ke kpp ? trima kasih 🙂

  15. Kepada Yth Admin
    Bapak, saya mau tanya ttg PPH pasal 4 (2) PP 46. Kantor sayasedang ada kerjasama dengan pemerintah ( Bendahara Negara) yang saya mau tanya :
    1. tarif PPH pasal 4(2) PP 46 sebesar 1 persen dr nilai kontrak atau ada perhitungan lain
    2. PPH pasal 4 (2) PP 46 akan dipotong oleh bendahara negara ( mengurangi nilai pembayaran ke kami sebesar 1 persen)
    3. SSP dibuat seperti biasa hanya ditanda tangan oleh pihak Bendahara Negara & stempel
    4. Apakah ada perlakuan khusus
    Mohon penjelasannya.
    Terima kasih,
    Salam
    Yulis

  16. hallo Pak, saya mau menanyakan, saya sudah membayar PPh 4 ayat 2 (final 1% dari Penjualan perusahaan), apakah ini harus di laporkan atau hanya di bayar sja dan mnympan bkti pmbyarannya…?thanks

  17. pak saya mau tanya, saya mau input pph 4.2 omset 1% di espt, nah saya sudah bisa inputnya dengan cara ketik manual tp masalahnya pas mau input kode jenis setoranya kan kalo omset 1 % kode nya 411128-420 nah kode trsebut tidak tersedia di espt gmn caranya ya pak?

  18. Selamat Siang Bpk. Dwi,
    Semenjak diberlakukannya e-faktur per Juli 2015dst, kami membayarkan pph final 1% per masa/perbulan.
    tapi kami belum bayarkan pph final 1% masa sebelum-sebelumnya (Januari-Juni). pertanyaannya bagaimana perhitungan pada spt tahunan pph 1% tersebut apakah disatukan jumlahnya selama 1 tahun ataukah hanya sisa yang belum dibayarkan saja mengingat pph 1% tersebut sudah dilaporkan ke KPP.
    Terimakasih

  19. Selamat siang Pak..
    Saya Bagian Accounting diperusahaan, Perusahaan tsb bergerak dibidang Umrah dan Haji plus.. baru berdiri bulan agustus 2014.. dan pelaporan pajak tahunan dan bulanan 2014 baru dilaporkan dibulan november 2015 sebesar Rp 753.000 dengan peredaran bruto per 31 desember 2014 sebesar Rp. 643.750.000 dengan laba sebesar 6.030.757..
    yang menjadi pertanyaan saya pak, bagaimana cara perhitungan pajak bulanan utk bulan januari 2015 dan seterusnya pak??? karena belum dibayar atau dilaporkan sampai sekarang.. apakah memakai PP 46 yang 1% atau PP h pasal 25 pak… TRims…

  20. Assalamualaikum
    Perusahaan saya beromzet dibawah 4,8M, maka saya menggunakan azaz 1% dalam pajak badannya. Apakah saat saya menggunakan tarif 1% tersebut harus ada surat peryataan dari kantor pajak bahwa perusahaan kami menggunakan dasar tersebut?

    Saya bingung karena klien meminta bukti bawha kami non pkp dan bukti apa yang sebaiknya kami berikan? Sedangkan mereka tetap ingin memotong PPh23 kami. Saat ini kami memang belum mengurus SKB.
    terima kasih

  21. Pa,
    saya menerima jasa jahit dari garment. setiap pembayaran selalu dikenakan potongan pajak pph pasal 23 sebesar 2%. Sedangkan saya juga membayar pajak pph pasal 46 sebesar 1%. jadi setiap bulannya saya membayar pajak sebesar 3% dan kalau tidak ada potongan dari garment saya bayar sebear 1%. Apakah seperti itu pelaksanaan nya
    Apakah bisa potongan pajak pph 23 dihilangkan? karena menurut teman saya bisa dihilangkan asal memiliki surat keterangan bebas pemotongan pajak pph yang diterbitkan oleh kpp. sehingga saya hanya membayar pajak pph pasal 46 sebesar 1 % apabila menerima kontrak kerja dari garment tsb .
    mohon info nya . terima kasih

  22. Pagi PAk Dwi,,,,Mohon pencerahan tentang kewajiban Perpajakan serta cara perhitungannya untuk Pangkalan LPG 3 Kg dan 12 Kg.untuk diketahui kami membeli dari Agen resmi pertamina.
    Terima kasih.

  23. siang pak,,
    saya Meike
    mohon bantuannya pak. saya sangat awam mengenai pajak.
    saya sekarang mengurus sebuah PT yg BARU bergerak di bidang penjualan alat” PLN.
    yang ingin saya tanyakan:
    PT saya belum ada pendapatan dan cara lapornya untuk pph pasal 25 seperti apa??
    dan untuk bulan berikut berapa persen pajak yang wajib kita setorkan??(diambil dari nilai bruto atau netto)

    terimakasih atas perhatiannya.

  24. Apakah Anda membutuhkan pinjaman? Apakah Anda telah mencari di mana untuk mendapatkan pinjaman? Apakah Anda pernah mencoba untuk mendapatkan jenis pinjaman? kemudian menerapkan sekarang di? (carlosellisonfinance@outlook.com) jika Anda ingin mendapatkan pinjaman terjangkau. Pinjaman yang ditawarkan di sini pada tingkat bunga yang sangat rendah dari 2%. Hubungi kami sekarang jika Anda tertarik.

  25. Apakah Anda membutuhkan pinjaman? Apakah Anda telah mencari di mana untuk mendapatkan pinjaman? Apakah Anda pernah mencoba untuk mendapatkan jenis pinjaman? kemudian menerapkan sekarang di? (carlosellisonfinance@outlook.com) jika Anda ingin mendapatkan pinjaman terjangkau. Pinjaman yang ditawarkan di sini pada tingkat bunga yang sangat rendah dari 2%. Hubungi kami sekarang jika Anda tertarik.

  26. Assamulaikum Pak saya mau kosultasi apakah PPH pasal 4 ayat 2 harus di laporkan tiap bulannya ke KPP sedangkan perusahaan kita di tahun 2014 tidak ada sama sekali transaksi/laba gmana solusi nya pak,….?dan satu lagi bagaimana cara pencabutan/di non aktifkanny NPWP/PKP Perusahaaan di karena perusahaan tersebut Direktur nya meninggal dunia..? Mohon solusinya pak..Trimaksih

    • laporkan saja nihil ke kpp terdaftar , untuk tanggal lapor paling telat tanggal 20 bulan berikutnya , lalu untuk pencabutan buat surat pernyataan bermaterai kalau pengurusnya meninggal dunia lalu lampirkan npwp aslinya.

  27. malam
    saya mau tanya lapor pajak tiap bulannya, pakai spt apa ya? dan perlu melampirkan csv juga?
    saya punya toko kecil di lingkungan perumahan, apa perlu lapor juga?

  28. Selamat siang…. Pak Dwi..maaf saya mau tanya.. saya bingung,.. penerimaan bruto tahun 2014 selama jan sd des Rp 164.937.300 juta, pajaknya 1% kan udah disetor tiap bulan, cara menghitung SPT 2014 bagai manaya?
    Sangat mohon pencerahannya pak..

  29. selamat pagi pak… sy bulan april 2014 baru buka usaha cv bergerak dl bidang penjualan optik kacamata, dan dari perintah pegawai pajak sy tiapbulan hrs setor pp 46 1% dan sdh sy jalankan…. atas kewajiban sy tsb pada bln april ni sy hrs sampaikan spt tahunan… kira2 formatnya spt apa ya pak.. krn sy taunya cuma pakai format spt tahunan pph ps 29 … dan penjualan sy kurang dri 150jt selama setahun ini… trimakasih

  30. Selamat Sore pak Dwi ,
    sebelumnya terimakasih atas posting2an bapak yg begtu bermanfaat, sebelumnya diatas ada pembaca yg bertanya bagaimana bila cv yg baru dimulai untuk perpajakannya, pak dwi menjawab
    **Untuk perusahaan yg baru berdiri menggunakan perhitungan angsuran PPh
    25, hingga setelah setahun beroperasi komersil bisa diketahui apakah
    lanjut dengan PPh 25 atau PPh final 1%.,,****

    Mohon penjelasan nya Pak, bengkel tempat bekerja saya baru mulai oprasi bulan Februari, akta pendirian di sah kan Dibulan januari 2015, kami belum pkp,
    pertanyaanya
    1. bagaimana dasar kami untuk menghitung pph 25, yg seperti pak dwi jelaskan sebelumnya
    2. apakah kami tahun depan sudah berkewajiban lapor spt tahunan untuk badan
    Terimakasih ,

    Salam
    ikah

  31. Slmt malam Pak Dwi Utomo..
    Mohon info..bagaimana jika ada kesalahan aktiva tetap (bangunan) terlanjur di laporkan ke pajak, padahal seharusnya tidak, karena sampai saat ini untuk kegiatan dipinjami tempat oleh salah satu pemegang saham.
    Dan sampai saat ini dalam penyusutan tidak pernah disertakan.
    Terimakasih

  32. Selamat malam.
    saya baru membuat cv dan sudah pkp,nah yang saya tanyakan di setiap penagihan yang saya ajukan ada ppn sebesar 10%,nah apakah ppn itu di setorkan per satu kali penagihan atau dalam kurun waktu satu tahun,dan jika ia harus di setorkan besar biaya ppn yang harus disetorkan ke kantor pajak,penghitnganya seperti apa,mohon pencerahanya saya takut salah.terimakasih

  33. siang pak dwi,

    pak, saya mau menanyakan mengenai pp 46, saya bekerja di perusahaan forwarding/pengurusan dokumen export import dengan omset dibawah 4.8m, selama ini sudah menyetorkan pph final 1%. karena perusahaan kami hanya mengurus dokumen saja, untuk jasa transportasinya kami menggunakan jasa perusahaan transportasi dimana atas setiap truk yang digunakan oleh perusahaan kami, kami diberikan “fee” berkisar antara rp 50-100rb per container.

    yang ingin saya tanyakan, apakah fee tersebut termasuk kriteria jasa perantara? bagaimana dengan perlakuan atas jasa perantara tsb, karena selama ini atas fee tsb saya masukkan sebagai omset dari perusahaan yang dikenakan pph 1%.

    saya baru menyadari bahwa jasa perantara dikecualikan dari pph 46, apakah selama ini saya salah membayarkan pajak atas fee tsb? jika tidak termasuk bagaimana perhitungan pajak untuk fee tsb?

    jika perusahaan sudah kena pp 46, apakah masih perlu lapor spt badan tahunan lagi?

    saya pernah menanyakan permohonan untuk skb pemotongan pph 23, karena atas fee tsb saya masih dikenakan pph 23 oleh perusahaan transportasi tsb.

    tetapi sepertinya koq rumit ya pak, karena menurut kring pajak dalam permohonan skb harus dilampirkan dengan keterangan pihak lawan dan jumlahnya berapa dan jumlahnya tidak dapat digabungkan dalam 1 bulan?

    ditunggu jawaban nya ya pak.. terima kasih lisa

  34. Asslkm wr wb..

    selamat malam pa..

    Perusahaan kami baru berdiri… dan baru pertama kali mendapat proyek dari dua kementrian.
    Pada bulan nop 2014 ini mendapat 2 (dua) proyek.

    Pekerjaan Pengadaan Barang
    Sudah mengajukan SKB pph pasal 22 dan sdh di setujui.
    Sudah Membayar Pph final 1% dari dpp kontrak tersebut. dan bendaharawan tidak
    memungut/memotong pph psl 22.
    Pekerjaan Jasa Konstruksi
    TIDAK mengajukan SKB pph pasal 23
    pada saat termyn dipungut / dipotong oleh bendaharawan pph psd 23 sebesar 2% dari dpp

    Pertanyaan kami… Apakah kami msh kurang bayar dan wajib membayar pajak final pph psl 4 ayat 2 dari omset , karena kami baru membayar 1% dari kontrak pekerjaan yang pertama saja.
    Sedangkan pekerjaan yang kedua sudah di pungut oleh bendaharawan.

    Mohon penjelasannya.

    Terima kasih.

  35. Selamat siang pak Dwi, salam kenal….
    mengacu pada konsultasi yang dibawah ini :

    (Rio
    Dec 9, 2013 at 14:03
    Siang Pa, Maaf nih mau nanya, klo perusaahaan saya sudah kena potongan 23 , apakah saya tetep harus bayar pph final yg 1 % nya ? dan jika sudah terlanjur bayar pph final 1 % , dan kita sudah kena potongan , posisi nya terjadi double pembayaran pph ga pa? terimakasih sebelum nya pa, wa salam

    Balas
    Dwi Utomo
    Dec 9, 2013 at 21:13
    Malam pak Rio
    Iya benar analisis rekan, sekalipun sudah setor final 1% tetap bisa dipotong PPh 23 2% kecuali pak Rio menyerahkan legalisir SKB PPh 23 ke lawan transaksi agar tidak dipotong di transaksi berikutnya. Misalkan saat ini sudah terlanjur dipotong PPh 23, maka nanti tetap dijadikan kredit pajak tahunan.)

    pertanyaan saya :
    1. tahun 2013 posisi omset dibawah 4,8 M, jadi otomatis tahun 2014 memakai PP46, jika memang terjadi pemotongan ps.23 di th 2014, jika memang bisa dikreditkan di SPT Tahunan 2014, apakah nanti malah jadi lebih bayar pak?
    2. namun jika pendapat bapak bahwa pph ps.23 yang sudah terlanjur dibuatkan bukti potong ps.23 tetap bisa dikreditkan di SPT Tahunan 2014, saya mohon dikirimkan peraturan perpajakan yang resmi nya ya pak, terima kasih sebelumnya..

  36. aslm.
    selamat siang.

    saya Tri.
    mohon bantuannya pak. saya sangat awam mengenai pajak.
    saya lagi mengurus sebuah CV yg BARU bergerak di bidang penjualan air bersih.
    yang ingin saya tanyakan:
    1. CV ini tidak menggunakan sistem kontrak. ketika ada yang permintaan saja, kita tanggapi. apakah setiap pembelian air kegiatan jual beli yang kita lakukan tidak berdasarkan kontrak dikenakan pajak setiap kali transaksi atau perbulan saja pembayaran pajaknya sesuai pelaporan SPT bulanan?
    2. berapa potongan pajak yg dikenakan setiap transaksi atau perbulan SPT nya?
    3. bisa berikan saya contoh pengisian SPT tahunan yg lengkap.

    terimakasih atas perhatiannya.

    • Waalaikum salam bu Tri
      Untuk perusahaan yg baru berdiri menggunakan perhitungan angsuran PPh 25, hingga setelah setahun beroperasi komersil bisa diketahui apakah lanjut dengan PPh 25 atau PPh final 1%.
      Ini perusahaannya air bersih yang siap minum atau untuk kebutuhan rumah tangga seperti layanan PAM? Jika air siap minum/isi ulang galon dsb.

      1. Jika CV-nya adalah PKP maka setiap penjualan air bersih bisa diterbitkan faktur pajak sehingga ada PPN yg dipungut, atau cukup menerbitkan nota yang didalamnya sudah termasuk PPN
      2. Jika perusahaan ini menggunakan angsuran PPh 25, maka cukup angsur sesuai PPh 25 tiap bulan atau jika menggunakan tarif PPh final 1% maka bayarlah 1% atas omset penjualan bersih setiap bulannya
      3. Contoh SPT-nya saya tidak bisa memberikan secara rinci, namun yang ibu Tri harus perhatikan adalah setiap WP badan/CV wajib menggunakan pembukuan sehingga atas setiap transaksi ibu wajib bukukan jurnalnya dengan baik sehingga setelah tutup buku nanti dapat dengan mudah dibuat laporan laba rugi dan neraca. Atas dasar laporan keuangan itulah bisa dihitung pajaknya dengan mudah
  37. Dear Mas Dwi Utomo & Mas Joseph,

    Salam Kenal..
    Kebetulan saya sedang membuat skripsweet dengan materi PP-46 ini.
    Apakah bisa dibantu untuk data?
    Kalau boleh, apakah ada contact yang bisa dihubungi?
    Terima Kasih 🙂

    Regards,
    Clara

  38. Pagi Pak,

    bulan sebelumnya saya melaporkan pph 4 ayat 2 final sebesar 1% dari omzet tapi bulan ini tidak ada penjualan, apakah kita tetap lapor pph 4 ayat 2 dengan nihil ato kembali pph psl 25 nihil. makasih infonya

    • Selamat malam bu Dian
      Jika tahun ini ibu wajib setor yg 1% maka hingga desember 2014 nanti juga wajib setor 1% kecuali saat tidak ada penghasilan maka ibu Dian tidak wajib untuk setor 1%. Nah untuk tahun depannya apa tetap setor 1% atau kembali ke PPh 25 adalah dengan melihat omset tahun ini apakah sudah >4.8M atau belum.

  39. Selamat Siang Pak Dwi

    jika perusahaan th 2013 omset < 4,8 m tp th 2014 (jan-agust) sudah > 4,8 m, apakah tetap setoran pph final 1 % hingga desember 2014, dan apakah pelaporan spt tahunan 2014 sudah final atau harus menghitung kurang bayar akhir tahun 2014 dan angsuran pph 25 th.2015 mohon bantuan penjelasanya. Terimakasih

    • Selamat sore bu Ning
      Tetep lanjut setor 1% hingga desember 2014, sehingga pajak badan 2014 masih nihil. Namun sejak januari 2015 sudah harus kembali angsur PPh 25.

  40. ingin tanya pak, usaha saya adalah perorangan, pada tahun 2012 omset saya dibawah 4,8 M per tahun
    untuk SPT dan pajak tahun 2013 belum sya setorkan karena masih bingung…..yang menjadi pertanyaan :
    1. Jika omset pada tahun 2013 setahun lebih dari 4,8M apakah menggunakan tarif biasa atau hanya yang januari-Juni 2013 dan Juli-Desember 2013 menggunakan tarif final 1%?
    2. Jika omset tahun 2013 lebih dari 4,8M, apakah pada tahun 2014 saya terkena tarif pajak final 1 % atau menggunakan tarif lama?

  41. siang p. dwi
    maf sya mau bertanya,, saya suda lapor pph pasal 4 ayat 2.. lewat ssp ke bank, tapi selama ini belum lapor ke kpp… apa harus membuat spt tersebut,, terus dilaporkan ke kpp?
    mohon bantuannya,, terimakasih banyak

    • Sore rekan Angel
      Ini PPh 4 ayat 2 atas jasa konstruksi atau PP 46 jika atas PP 46 maka tidak perlu dilapor selama rekan sudah pegang NTPN yg tercetak sewaktu setor tsb

  42. Pak saya mau tanya jika dalam 1 bulan tidak ada penjualan/omzet berarti pajak final 1% nya kan nihil, brarti tidak usah lapor apa2 kan ke KPP?

    Terima kasih.

  43. Selamat siang pak,
    Saya mau tanya penyusunan laporan badan tahun 2013 yang didalamnya ada tarif 1%, saya kerja di perusahaan berdiri mei 2012 dan laporan badan tahun 2012 perusahaan kami rugi (Rp. 662.000).
    Karena saya masih bingung tarif 1% maka saya masih pakai tarif 50% x 20% untuk lapor badan tahun 2013 saya kurang bayar 223.806 ( karena rugi tahun lalu jadi saya tidak mengangsur tiap bulannya) dan sekarang saya diminta pembetulan
    Penjualan Jan ~ Jun 2013 42.318.690
    Laba Jan ~ Jun 2013 767.683
    Penjualan Juli ~ Desember 2013 93.036.410 (1% x 93.036.410=9.303.641 tp selama juli ~ Desember belum membayar 1%)
    Laba Juli ~ Desember 2013 1.685.386
    Yang saya tanyakan bagaimana cara saya membuat pembetulan laporan SPT Badan dan saya kurang bayar berapa?

    Terima kasih

    Yani

  44. pagi pa, kalo keterlambatan pembayaran di kenakan denda berapa ya, untuk pph final peredaran bruto ttn, mohon pencerahannya, terima kasih sebelumnya

  45. Selamat malam pak…
    mohon pencerahannya, kami baru tahu tentang PP 46 ini, bagaimana jika untuk SPT 2013 telah kami laporkan, bagaimana atas pembayaran pph pasal 29 yg telah dibayar apakha bisa di pbk ke pph pasal 4 ayat(2) sesuai PP 46 ini

    • Selamat pagi pak Theo
      Selama atas SPT tsb belum dilakukan pemeriksaan/verifikasi pak Theo masih bisa mengajukan SPT Tahunan pembetulan dan melakukan Pbk jika dibutuhkan. Jadi bisa jawabannya

  46. Selamat Sore Pak .
    Untuk Masa Pajak Januari-Maret 2014 ini pph pasal 4 ayat 2 itu nominal masih menggunakan perhitungan pph pasal 25 tahun 2013 lalu dan sudah dibayarkan.
    Nah untuk bulan januarinya itu 1% omset bulan januari lebih kecil dr pembayaran pph pasal 4 ayat 2 final itu,sedangkan bulan februari-Maret 1% omset nya lebih besar dr pembayaran pph pasal 4 ayat 2 final yg sudah kami bayarkan.
    Jadi untuk melengkapi total 1% omset januari-maret 2014 itu bagaimana?
    mohon informasinya.
    terima kasih.

    • Sore bu Lina

      • Untuk bulan Januari karena 1%-nya yg lebih kecil, maka bisa disetor lagi atas SSP dengan kode yg benar atas selisih kurangnya
      • Untuk feb-mar 2014 karena PPh 25-nya lebih besar maka atas selisih lebih bisa dipake untuk nutupin ke pajak 1% bulan lainnya atau jenis pajak lainnya, bisa juga untuk nutupin yg januari juga

      Prosedur atas salah kode dan adanya selisih lebih setor adalah dengan mengajukan pemindahbukuan, selengkapnya tentang Pbk bisa dibaca disini

  47. sore pak Dwi,
    mau bertanya kalo utk pp 46 ini tiap bulannya saya sudah setor via ssp apakah perlu dilaporkan tiap bulannya ( utk WP orang pribadi atas usaha mikro ) terima kasih

  48. selamat sore pak dwi, mohon dibantu bagaimana pelaporan pajaknya
    1. jika perusahaan tsb selama tahun 2013 tidak ada laba
    2. perush kami mulai beroperasi bulan maret 2013
    terimakasih sebelumnya….mohon jawabannya juga di reply di perdhana@yahoo.com

    • Malam rekan Perdhana
      Lapor nihil ya pak, buat saja neraca dengan kondisi aset, hutang dan modal kemudian jadikan sebagai lampiran pada SPT Tahunan PPh badan

  49. Slamat siang pak dwi,,,,, mohon penjelasan untuk pembayaran pajak personil/tenaga ahli untuk jasa konsultansi sesuai PP 46 tahun 2013, trmkas sebelumnya pak….

  50. Mas Dwi, apakah pph pasal 25 setiap bulan SSP nya NIHIL, pada awal tahun berikutnya masih harus melaporkan SPT nya, saya setiap bulan sudah melaporkan SSP. Mohon penjelasannya Mas Dwi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

      • Maaf Mas Dwi, apakah SPT perlu dilaporkan jg pada awal tahun berikutnya, atau saya hanya perlu laporkan saja SSP tiap bulannya, jd SPT tidak perlu diisi dan dilaporkan. Saya melaporkan SSP lewat Pos. Saya usaha gas LPG 3kg, karena pajak sudah dipotong oleh pertamina, jd SSP saya NIHIL terus.

  51. slamat pagi pak dwi, saya mau nanya bagaimana format penulisan surat yah ke KPP mengenai penggunaan norma penghitugnan untuk pajak pribadi dimana dulu saya menggunakan PP 25 dan sekarang katanya sudah diganti ke PP 46.

    ini contoh format surat saya yang dulu pak

    Memenuhi ketentuan dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan KEP-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000, tentang Norma Penghitungan untuk menghitung Penghasilan Netto, dengan ini kami :

    Nama ; xx
    Alamat : xx
    N P W P : xx
    Jenis Usaha : Perdagangan Eceran Barang-barang Kelontong.

    Memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan tahun 2012 akan menggunakan Norma penghitungan .
    Menurut Norma Penghitungan, penghasilan utama yang kami peroleh termasuk dalam kode Nomor : 62200.

    nah….pak bagaimana yah surat untuk yang sekarang dimana norma penghitungan kan sudah berubah ke PP 46 yang 1 %? bagian2 mana saja yang perlu diubah yah pak ?

    Terima kasih atas bantuannya….

    atau kalau boleh tolong dikirim ke alamat email saya saja pak dwi … sung77chen@yahoo,com

    terima kasih pak

    • Selamat siang rekan Tjandra
      Untuk WP yang menerapkan PP 46 tidak perlu mengajukan pemberitahuan penggunaan tarif 1%, karena memang gak ada ketentuannya. Langsung saja bapak hitung sendiri dan setorkan 1% tersebut.

      • Selamat Pagi Pak Dwi.

        Mohon penceraannya perihal PP No. 46 yang menerapkan PPh Final terhadap Omzet mulai Juli 2013.
        Bagi Perusahaan Outsourching yang membayarkan gajinya sendiri, DPP (Omzet yang menjadi dasar) untuk PPh Final tersebut apakah dari :
        1. Total Tagihan sebelum PPN, atau dari
        2. Management Fee saja
        Terima kasih atas perhatian dan pencerahannya.

        Salam,
        Ades

  52. pak tanya msh bru tentang pajak… gmna sih pjak it ap yg byar pjak 1% dr total keuntungan ato semuanya kena pajak

  53. siang pak, mau tanya masalah penyetoran pp46 untuk periode juli sd des’13 apakah boleh digabung 1 ssp saja?

    Untuk setiap bulannya apakah boleh tidak menyetor PP46 tapi akan kami akumulasikan setiap 3 bulan sekali mengingat nilai yang yang dibayar juga sangat kecil…

    Mohon petunjuk pak dwi …terima kasih

  54. Pak Dwi, mohon bantuan jika angsuran pajak bulanan terlanjur dibayar padahal omset selama tahun 2013 mengalami penurunan drastis akibat sepi pembeli dan penjual jatuh sakit, untuk laporan SPT nya bagaimana ya pak? Apakah kalau diabaikan dalam arti dalam SPT tidak dicantumkan nilai yang sudah disetor akan jadi masalah tidak? KBerhubung nilainya kecil tidak lebih dari 100 ribu. Tahun sebelumnya WP menggunakan perhitungan norma? O ya pak untuk besar perhitungan norma untuk pekerja bebas berdasarkan komisi penjualan berapa % dari penghasilan bruto yang terkena pajak?

    Trims,
    Ryan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.