Mekanisme PPN Indonesia

11
4924

Selamat hari senin pembaca, semoga masih bersemangat walaupun akhir pekan baru saja lewat. Mohon maaf sebelumnya, saya sering terlambat merespon beberapa pertanyaan yang masuk di akhir pekan kemarin. Karena harus berbagi waktu meladeni istri yang lagi hamil muda :mrgreen:  jadi molor-molor terus dan tidak sempat memposting artikel yang biasanya muncul di akhir pekan. Tetapi di awal minggu ini saya tetap memberikan tambahan wawasan bagi pembaca semua. Kali ini adalah pengetahuan dasar tentang PPN, saya ambil dari situs pengetahuan internal DJP, semoga bisa jadi pengingat dan menjadi pengetahuan dasar bagi para (calon) PKP baru.

  1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
  2. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
  3. Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan , yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
  4. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat di kompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU No. 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.
  5. Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Contoh 1:
Pada bulan Juli 2010, PT ABADI melakukan penyerahan BKP sebesar Rp 100 Milyar, PPN yang dipungut sebesar 10% atau Rp 10 Milyar. Pembelian BKP/JKP yang dilakukan PT ABADI adalah Rp 80 Milyar, sehingga PPN yang dibayar atas pembelian BKP/JKP tersebut sebesar 10 % dari 80 Milyar atau Rp 8 Milyar.

Penghitungan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PT ABADI untuk Masa Pajak Juli 2010 adalah:
Pajak Keluaran (PK)                Rp 10 Milyar
Pajak Masukan (PM)               Rp 8 Milyar
PPN Kurang bayar (PK-PM) Rp 2 Milyar

Jumlah PPN  kurang bayar sebesar Rp 2 Milyar tersebut harus disetorkan ke kas negara melalui Bank Persepsi paling lama akhir bulan Agustus 2010 dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli 2010 disampaikan. Dan penghitungan tersebut dituangkan dalam SPT Masa PPN Masa Juli 2010 yang harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PT. ABADI terdaftar paling lambat tanggal 31 Agustus 2010.

Contoh 2:
Pada bulan Agustus 2010, PT ABADI melakukan penyerahan BKP sebesar Rp 120 Milyar, PPN yang dipungut sebesar 10% atau Rp 12 Milyar. Pembelian BKP/JKP yang dilakukan PT ABADI adalah Rp 140 Milyar, sehingga PPN yang dibayar atas pembelian BKP/JKP tersebut sebesar 10 % dari 140 Milyar atau Rp 14 Milyar.

Penghitungan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PT ABADI untuk Masa Pajak Agustus 2010 adalah:

Pajak Keluaran (PK)              Rp. 12 Milyar
Pajak Masukan (PM)             Rp. 14 Milyar
PPN Lebih bayar (PK-PM)   Rp. 2 Milyar

Jumlah PPN lebih bayar sebesar Rp 2 Milyar tersebut dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke Masa Pajak September 2010. Penghitungan tersebut dituangkan dalam SPT Masa PPN Masa Agustus 2010 yang harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PT. ABADI terdaftar paling lambat tanggal 30 September 2010.

11 KOMENTAR

  1. Selamat Sore Pak, saya mau tanya
    saya ada penjualan secara kredit dan customer tersebut tidak memiliki npwp, penjualan bukan termasuk eceran, apakah boleh dimasukan ke penjualan digunggung? atau apakah harus membuat faktur pajak dengan npwp 00.000.000.0-000.000 ?
    Terima kasih.

    • Selamat pagi Pak Suyanto
      Sebagai PKP maka wajib membuat FP atas setiap penyerahan barang/jasa, dalam hal pembeli tidak memiliki identitas lengkap (NPWP, nama, alamat dll) maka dapat diinput data yg ada saja misal NPWP 00.000.000.0-000.000. Risikonya jika pembeli adalah PKP juga maka dia tidak dapat mengreditkan FP yg tidak lengkap identitasnya tersebut.

  2. Pagi pak.

    Saya mau tanya mengenai cara pemusatan cabang – cabang.
    Apakah cabang cabang perlu dikukuhkan sebagai PKP terlebih dulu ?

  3. Selamat Siang Pak,
    sy mau tanya,
    Bulan Januari 2014 sy bertransaksi dengan Bendaharawan Pemerintah, sy terbitkan Faktur Pajak dengan nomor 020… untuk PPN nya disetor oleh Bendaharawan tersebut, dan sy dikasi SSP lembar ke 3 untuk Lapor PPN nya,.
    tapi di SSP yg telah disetor Bendaharawan tsb yg diceklis adalah masa Februari 2014, sementara FP yg saya terbitkan atas transaksi dg Bendaharawan adalah masa Januari 2014.
    Apa yang harus saya lakukan.
    Terima Kasih
    Salam
    eli

  4. Salam… Mau tanya, apotek saya omzet rata2 35-40jt per bulan. Sudah bayar PPh pasal 25 januari-juni 2013 total 204rb. Blm bayar PPh Final 1% (krn baru tau peraturan pajak final 1% bln nov kmrn). Mohon penjelasan bagaimana cara mengisi SPT tahunan & PPh Final 1%. Apakah saya juga wajib bayar PPN lagi? Selama ini PPN lgsg saya bayar waktu inkaso obat (1 faktur dgn faktur obat) . Terima Kasih…

    • Sore bu Ratna
      Aturan PPN tidak berubah jadi masih berlaku sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk setor 1% tinggal cari omset setiap bulannya sejak juli dan hasilnya dikalikan dengan 1%. Cara setornya bisa baca disini, jika mau setor lewat ATM ada caranya disini. Untuk perhitungan SPT tahunan ada disini dan pelaporannya disini dan ini.

  5. Dear Pak Dwi

    saya ingin menanyakan mengenai ppn atas margin utk agen pertamina elpiji
    sebagai contoh:
    hrg penebusan ke pertamina utk gas 12 kg Rp, 4912 per kg + ppn 491+pph 147
    hrg filing fee ke spbe 213 + ppn 21
    hrg transport fee dari SPBe 147+ppn 14 – pph 23 sebesar 3
    margin agen = 430
    jadi harga jual yang ditetapkan pertamina 6.283 per kg atau 75.400 per 12 kg

    yang mau saya tanyakan jika saya diminta utk menyetorkan ppn atas margin berarti 10 persen dari 430 ? atau ada perhitungan lain utk mencari margin
    dan dari ppn masukan dari spbe utk filing fee dan transport fee tersebut apakah bisa dikreditkan dlm spt masa ??

    terima kasih sebelumnya

    sophie

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.