Mengulas Pajak Atas Jasa Perhotelan

Sejak 1 Januari 2010, beberapa kegiatan yang tumbuh di daerah telah di desentralisasikan pajaknya, salah satunya adalah bangunan berkamar banyak yg disewakan sbg tempat untuk menginap dan tempat makan orang yg sedang dl perjalanan; atau bentuk akomodasi yg dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum atau bisa kita sebut dengan hotel.

Sisi positifnya jelas akan memberi sumbangan kas untuk daerah tersebut, walhasil pemerintah daerah semakin gemar mencari dan mengembangkan pesona wisatanya demi menarik para pelancong dari luar daerah bahkan luar negeri. Peralihan pajak hotel yang semula untuk pusat menjadi dikelola oleh pemda adalah didasari dengan terbitnya UU PDRD No.28 Tahun 2009. Walaupun sudah berlalu beberapa tahun penerapannya, hendaknya kita juga perlu tahu pajak-pajak yang kini tidak perlu ditanggung atas jasa hotel dan apa saja jasa penginapan yang tidak termasuk jasa hotel.

Secara umum yang bisa kita ketahui adalah:

  • JASA PERHOTELAN MERUPAKAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN
  • JASA PERHOTELAN JUGA TIDAK DIKENAI PPH PASAL 4 AYAT (2)

ISI PENJELASAN PASAL 4A AYAT (3) HURUF L UU PPN
Jasa perhotelan meliputi:

  1. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen,hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
  2. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.  Baca artikel saya sebelumnya tentang sewa ruangan disini
[pl_label type=”info”]Info[/pl_label] DEFINISI PAJAK HOTEL DAN HOTEL (pasal 32 UU PDRD No.28 Tahun 2009)

  1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  2. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa  terkait lainnya  dengan dipungut bayaran,  yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

OBJEK PAJAK HOTEL (pasal 32 UU PDRD No.28 Tahun 2009)

  1. Objek  Pajak  Hotel  adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh  Hotel  dengan  pembayaran,  termasuk  jasa  penunjang  sebagai kelengkapan  Hotel  yang  sifatnya  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan,  termasuk  fasilitas  olahraga  dan  hiburan.  Jasa penunjang ini yaitu fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
  2. Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel (penjelasan UU No.28 Tahun 2009 bagian umum)

 

[pl_label type=”warning”]Perhatikan[/pl_label] BUKAN PAJAK HOTEL (pasal 32 UU PDRD No.28 Tahun 2009)
Tidak termasuk objek Pajak Hotel yaitu:

  1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Download PDF UU PDRD No.28 Tahun 2009

3 replies
  1. Pony
    Pony says:

    halo bung dwi,

    terima kasih atas artikelnya.

     

    saya mau nanya,

    1. Hotel bikin SPT PPh Badannya bagaimana ya? apakah dipersamakan dengan Badan lainnya?

    2. Pajak daerah yang sudah kami bayar, bisa dikreditin?

     

    suwun ya.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Halo Bang Pony

      1. Untuk SPT HOtel sama saja dengan SPT badan usaha lainnya
      2. Untuk PDRD/Pajak Daerah dapat dijadikan biaya pada laporan laba rugi, tetapi tidak bisa dijadikan kredit pajak

      Inggih sami-sami

      Balas
  2. OTNAY
    OTNAY says:

    Selamat menjelang Tahun Baru Mas Dwi …… (kan masih 2 hari lagi) … he he

    Kebetulan temen saya punya kos-kos an (bukan kokosan lho mas !!! … ). Dia tanya ke saya tentang kena PPN dan pasal 4 ayat 2 nggak ? saya jawab (wong kemarin aku baru baca artikel Mas Dwi) … positip bukan obyek PPN dan Obyek PPh pasal 4 ayat 2.

    Lalu dia tanya lagi “nglaporkannya penghasilan di SPT-ku nanti piye Mas ?
    SIk … sik … nek bab kui mengko tak takokne dhukunku sik. (biasa mas aku suka gojekan dengan dia …. sorry lho akhirnya aku tanya penjenengan … tapi bukan berarti aku menganggap njenengan dhukun lho Mas … he he )

    Tolong Mbah dhukun …. Eh sorry Mas ….. aku dibantu ya !!!
    Info tambahan: dia SPT-nya pakai norma.

    Salam
    Otnay

    Balas

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *