Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan Bisa Jadi Pengurang Penghasilan Bruto

Topik mengenai PPN kali ini agak susah saya cerna, karena itu saya kopikan untuk pembaca, silahkan dipahami, jika ada yang tidak setuju atau ingin bertanya boleh tinggalkan pendapatnya via komentar
PM YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN BISA MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO (Pasal 10 PP 94 Tahun 2010)

  • Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tersebut:Pajak Masukan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh, harus dikapitalisasi dengan pengeluaran atau biaya tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.
    1. benar-benar telah dibayar; dan
    2. berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

 

ISI PASAL 9 AYAT (8) UU PPN

  • Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
    1. perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
    2. perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
    3. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
    4. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
    5. perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP;
    6. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
    7. perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
    8. perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
    9. perolehan BKP selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2a).

     

DASAR HUKUM

  • Pasal 3 PP 138 Tahun 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001 s/d 29 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan
  • Pasal 10 PP 94 Tahun 2010 (berlaku sejak 30 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan
34 replies
  1. LINA
    LINA says:

    Sore Pak Dwi,Boleh minta pencerahan, ilmu n bagi pengalaman..Kronologis permasalahan di kantor baru ini: 1. Sep16- Apr17, PT. A mengimpor barang melalui PT. B (PT. A memp saham 60% di PT.B), di PIB PT. B sebagai importir dan pemilik barang (barang tsb sebenarnya milik PT. A)..pembyran PPN dan PPh 22 juga mengaju ke NPWP PT. B2. PT. A melakukan transfer pembayaran langsung ke suplier barang (atas itu, pembukuan PT. A mencatat utang ke PT. B).. ada cara lain?3. PT. B membuka invoice penjualan ke PT. A sejak Jul 17- Aug17, atas semua barang2 tsb. PT. B& PT. A melakukan pembetulan atas itu di Sep 17.4. Sep17, PT. B dipanggil dan diminta utk melakukan pembetulan SPT, yaitu Pajak Masukan yg dari Impor tdk dapat dikreditkan dan Faktur Pajak yg sdh dibuka tsb diminta pembatalan..Jadi PT. B hanya bisa menjual barang ke pihak ke-3 (tdk bisa PT. A)Sementara itu, di PT. A sudah ada transaksi sewa atas barang ke customernya dan sudah ada pembayaran atas transaksi sewa tsb..Pertanyaan:1. Apakah PT. B memang tdk boleh mengkreditkan PM? 2. Apakah PT. B tdk dapat menjual barang tsb ke PT. A?3. Jika tdk dapat dijual ke PT. A seperti yg diminta AR PT. B, apakah PT. B dapat menyewa ke PT. A dan kemudian PT. A menyewakan lagi ke customer PT. A sebagai solusi atas transaksi yg sudah terjadi di PT. A?Terima kasih, pak Dwi..

     

    Balas
  2. uci
    uci says:

    Perusahaan kami sudah PKP. perusahaan kami menjual makanan. kami setiap bulan membayar retribusi ke pemda. kami tidak pernah membuat faktur penjualan. tapi setiap pembelian untuk bahan dasar pembuatan makanan kami selalu dapat faktur pembelian. PPN kami selalu lebih bayar dan setiap bulannya lebih bayarnya selalu bertambah. kami tidak mengisi kolom digunggung di PPN karna kami sudah bayar retribusi. apa kedepannya ini nnti tidak bermasalah? apa faktur pembelian yg kami dapat bisa kami bebankan ke biaya saja?

    Balas
  3. Desy Hilton
    Desy Hilton says:

    salam kenal pak, saya masih awam dalam perpajakan. saya mau menanyakan :
    bos saya wp orang pribadi pengusaha kena pajak. usaha dagang kebutuhan pokok. beliau membeli tiang pancang untuk membangun ruko, dan mendapat faktur pajak masukan atas pembelian tiang pancang tersebut.
    pada saat memasukkan ke e-faktur di masukkan dalam pajak yang tidak dapat di kreditkan.

    nah sekarang untuk SPT Tahunan nya masuk ke mana ya pak atas pembelian tiang pancang tersebut? karena sampai sekarang belum di bangun ruko nya. dan tiang pancang ini apa menjadi aset?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Salam kenal Bu Desy
      PM yang tidak dikreditkan dapat diakui sebagai biaya pada laporan laba rugi, jika pengusaha tersebut membuat pembukuan. Tetapi jika atas usaha dagang hanya terutang PPh final 1% maka tidak ada fasilitas untuk mengakuinya sebagai biaya. Dianggap harta juga bisa, jika nilai dari tiang pancang itu cukup besar dan ada nilai jual yang tinggi.

      Balas
  4. Ahmad Jayuli
    Ahmad Jayuli says:

    Yth Bpk Dwi

    saya mau tanya, apakah ada kewajiaban bagi PKP untuk melaporkan FP Masukan kode 010 yang tidak dikreditkan alias di biayakan dalam SPT masa PPN. jika tidak melaporkan apakah ada sanksi perpajakannya.

    Balas
  5. Christian
    Christian says:

    Melanjuti pertanyaan dari Bahtiar, apakah PPN masukan yang diperoleh dari Supermarket atas pembelian barang konsumsi untuk keperluan kantor dapat dikreditkan? Misalnya saya beli makanan untuk disajikan pada saat meeting dengan customer.

    Apakah transaksi ini termasuk “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha”, sehingga tidak dapat dikreditkan?

    Terima kasih.

    Balas
  6. Jouvita Herda Sari
    Jouvita Herda Sari says:

    pagi pak, saya mau tanya tentang pajak masukan, untuk penggunaan jasa pelabuhan kami menerima invoice dan FP apakah itu harus dimasukkan ke dlam pajak masukan dkreditkan atau pajak masukan tidak dikreditkan? perusahaan kita sudah PKP dan PT tersebut sudah PKP. sedangkan kami buat laporan tu menjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi kami mendapat surat bahwa laporan tersebut tidak bisa dikreditkan karena belum ada laporan. tetapi kami sudah membayar PPn dan melaporkannya berdasarkan invoice dan FP yang kami dpt. Apakah kami yang salah atau pihak PT tersebut pak yang salah karena belum melapor? makasih pak

    Balas
  7. Didi
    Didi says:

    Salam Pak Dwi,
    Saya ingin bertanya, apakah PPN Masukan atas perolehan aktiva berupa kendaraan seperti Mobil Fortuner dan X-trail dapat dikreditkan? kendaraan tersebut digunakan oleh direksi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.
    Terima kasih.

    Balas
  8. johannes
    johannes says:

    Selamat pagi Pak Dwi,

    Mau tanya untuk sewa kendaraan apakah faktur pajak dari pihak penyewa bisa dikreditkan atau tidak

    terima kasih

    Balas
  9. Fitriza
    Fitriza says:

    Selamat Pagi Pa saya sudah cukup lama mengikuti Jejak bapak, bahkan apa yang selalu bapak Post itu jadi rujukan saya dan saya mau bertanya pa kalau Pajak Masukan dari tahun 2014 bisakah di restitusikan ke PPH final Bruto 1 % ?
    mohon bimbingannya

    Fitriza SA

    Balas
  10. Anwar
    Anwar says:

    Sehubungan transaksi dengan pemerintah apakah semua pajak masukan boleh langsung tidak dikreditkan? Dimasukkan di lembar B3, sebab kalau dikreditkan kan jadi lebih bayar. Mohon pencerahannya. Salam.

    Balas
  11. Resgi
    Resgi says:

    Sore Pak Dwi,
    Terkait PPN Masukan, Perusahaan tempat saya bekerja belum PKP sampai dengan sekarang..waktu membeli kendaraan operasional kita membayar PPN masukannya sekita 20 juta, yang ingin saya tanyakan apakah itu bisa dijadikan biaya secara langsung dan tidak dikoreksi fiskal ?? atau pembebannya harus melalui amortisasi? jika amortisasi harus diamor brp lama ya pak?

    terima kasih

    Balas
  12. eko sudamar widodo
    eko sudamar widodo says:

    Saya ada pertanyaan dan mhn dibantu dasar hukumnya apa. Perusahaan saya agen elpiji 3kg. Penghasilan (peredaran usaha) dari penjualan elpiji yang kadang kadang tdk ada marginnya, boleh ambil margin tp sudh ditentukan krn elpiji 3 kg disubsidi pemerintah. Agen/perusahaan kami mendapat penghasilannya yang paling utama adalah dari transport fee yang ditagihkan tiap bulan dr perusahaan ke Pertamina. Transport fee kita tagihkan dasarnya banyaknya tabung 3kg yang didistrubusikan ke pangkalan-pangkalan. Kita menerbitkan FP standard + SSP ( krn Pertaminan memungut PPN ), uang yang yang masuk sebesar DPP dikurangi PPH 23. Untuk SPT Masa PPN kita laporan nihil dulu, kmd setelah mendapat SSP setoran PPN dari pertamina baru kita melakukan pembetulan. Masalahnya ada SPT Masa PPN tahun 2013 yang masih nihil, krn sesuatu hal belum kita betulkan sampai sekarang. Pertanyaan sy adalah apabila kita betulkan saat ini, apa SSP tersebut tidak diakui? Kita takut, bermaksud membetulkan malah dapat tagihan 10 atas PPN? dalam hal ini sebenarnya PPN sudah dipungut oleh pertamina dan sdh disetor, hanya baru sekarang kita betulkan. Mhn masukannya?

    Balas
  13. eko sudamar widodo
    eko sudamar widodo says:

    Saya ada pertanyaan dan mhn dibantu dasar hukumnya apa. Perusahaan saya agen elpiji 3kg. Penghasilan (peredaran usaha) dari penjualan elpiji yang kadang kadang tdk ada marginnya, boleh ambil margin tp sudh ditentukan krn elpiji 3 kg disubsidi pemerintah. Agen/perusahaan kami mendapat penghasilannya yang paling utama adalah dari transport fee yang ditagihkan tiap bulan dr perusahaan ke Pertamina. Transport fee kita tagihkan dasarnya banyaknya tabung 3kg yang didistrubusikan ke pangkalan-pangkalan. Kita menerbitkan FP standard + SSP ( krn Pertaminan memungut PPN ), uang yang yang masuk sebesar DPP dikurangi PPH 23. Untuk SPT Masa PPN kita laporan nihil dulu, kmd setelah mendapat SSP setoran PPN dari pertamina baru kita melakukan pembetulan. Masalahnya ada SPT Masa PPN tahun 2013 yang masih nihil, krn sesuatu hal belum kita betulkan sampai sekarang. Pertanyaan sy adalah apabila kita betulkan saat ini, apa SSP tersebut tidak diakui? Kita takut, bermaksud membetulkan malah dapat tagihan 10 atas PPN? dalam hal ini sebenarnya PPN sudah dipungut oleh pertamina dan sdh disetor, hanya baru sekarang kita betulkan. Mhn masukannya?
    Masalahnya ada SPT Masa PPN tahun 2013 yang masih nihil, krn sesuatu hal belum kita betulkan sampai sekarang. Pertanyaan sy adalah apabila kita betulkan saat ini, apa SSP tersebut tidak diakui? Kita takut, bermaksud membetulkan malah dapat tagihan 10 atas PPN? dalam hal ini sebenarnya PPN sudah dipungut oleh pertamina dan sdh disetor, hanya baru sekarang kita betulkan.
    Mhn masukannya?

    Balas
  14. taufik
    taufik says:

    siang pak, saya masih awam mengenai perhitungan PPH Badan, sedangkan perusahaan yg dmn tmpat kerja baru saya ini sudah menunggak bayar PPH Badan sekita 3th ke belakang, langkah awal untuk menyelesaikan hutang dan perhitungannya bagaimana ya pak, terima kasih.

    Balas
  15. taufik
    taufik says:

    selamat siang pak,
    saya mau tanya, fungsi pajak masukan di dalam e spt 11itu kan sebagai pengurang di dalam pajak keluaran, nah bagaimana solusinya ketika pajak masukan sudah di masukan tetapi malah tetap tdk menjadi pengurang di spt nya, mohon pencerahannya. trims

    Balas
  16. ardiansyah
    ardiansyah says:

    Salam P’
    Saya lagi mengurus restitusi atas JO Bumn dengan Swasta..,masalahnya ada Faktur masukan saya yang dikoreksi oleh fungsional dengan alasan sudah lebih daripada 3 tahun..apakah ada aturannya mohon masukannya..terimakasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Salam pak Ardi
      Sudah lebih dari 3 bulan mungkin maksudya ya pak. Jadi

      • Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak. Pasal 19 ayat (3) PP 1 Tahun 2012
      • PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak ini tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan. Pasal 19 ayat (5) PP 1 Tahun 2012

      Pak Ardi terlambat lapor sepertinya

      Balas
  17. Mikael
    Mikael says:

    Perusahaan kami baru dikukuhkan PKP tanggal 5 Februari padahal dari bulan januari kami sudah melakukan beberapa pembelian dari supplier dan membayar PPN-nya. Berdasarkan peraturan yg disebutkan di atas, PPN masukan tidak dapat kami kreditkan. Apakah ada cara/prosedur untuk kami dapat mengkreditkan PPN yg sudah kami bayar ini? Berhubung supplier juga sudah melaporkan pajak mereka bulan Januari dan tidak mau mengganti tanggal faktur pajak untuk kami.

    Salam dan terima kasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Maaf pak Mikael, sepertinya tidak ada cara untuk mengkreditkan untuk yg belum PKP, biar tidak terlalu rugi ya dijadikan biaya saja pada laba rugi perusahaan. Itu semacam risiko atas ketidaktelitian WP.

      Balas
      • Heri
        Heri says:

        Dear Pak Dwi Utomo
        Apa resiko dari sisi pajak ya Pak, jika FP Masukan yang kita terima tidak kita laporkan?

        Terima kasih

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Ketika pengusaha tidak mengkreditkan pajak masukannya, akan ada indikasi pembelian yang disembunyikan. Dalam bisnis tidak akan ada pembelian jika tidak diimbangi dengan penjualan yang menguntungkan. Akhirnya simpulannya akan ada omset yang disembunyikan.

          Balas
  18. Bahtiar
    Bahtiar says:

    Adalagi, sy mau tanya apakah PPN Masukan pada saat Makan di Restouran atau belanja di Supermarket, kita selalu dikenakan PPN yg Mengkreditkan/ Restitusi siapa ya ?….

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      PPN di restoran tidak ada pak, adanya pajak pembangunan daerah yang tarifnya kebetulan 10% juga. Jadi bukan PPN dan tidak bisa dikreditkan atas PPN.

      Balas
  19. Bahtiar
    Bahtiar says:

    Maaf pak Dwi, sy juga awam masalah pajak, namun sy ingin bertanya kenapa kalo mau Restitusi selalu harus konfirmasi kepada sipenerbit faktur, itu kan tidak jadi masalah, tapi secara praktek yg melakukan konfirmasi malah yang memungut PPN tsb. bukannya petugas orang2 yg di Kantor Pajak, itu juga selalu terhambat untuk di Restitusi akibat konfirmasi tidak berjalan dgn baik.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Siang pak Bahtiar
      Untuk konfirmasi dilakukan ke si penerbit FP tetapi pada akhirnya yang menjawab adalah pemungut lebih tepatnya KPP pemungut. Saya tidak tahu alasan pasti dan belum sempat menanyakan pada fungsional. Dengan metode silang saya rasa lebih valid hasilnya. Mohon maaf tidak memuaskan pak.

      Balas
  20. wida
    wida says:

    saya masih awam mengenai perpajakan,,, perusahaan saya pkp sejak 07 juni 2005 dan sampai dengan bulan sep'13 msh punya kelebihan ppn masukan sekitar 700 jutaan, bisa kah kelebihan tersebut di kreditkan u/ pph psl 21,23,25 atau u/ pajak lainnya? trims wida

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Siang bu wida ya
      lebih bayar PPN biasanya ketahuan dengan cara memisahkan per tahun pajak, asumsi saya sejak 2005 hingga spt 13 PPN-nya selalu LB. Tapi untuk kompensasinya tidak bisa untuk pajak jenis lain harus dengan PPN juga. Jika LB PPN nanti direstitusi/dikembalikan, maka uangnya bisa untuk nutupi utang pajak PPh 21/22/23 jika ada.

      Balas
  21. erwin
    erwin says:

    saya terdaftar sebagai pkp pada tanggal 18 oktober 2013 tapi saya punya pajak masukan pertanggal 28 September 2013. apakah pajak masukan itu dapat dikreditkan?

    Balas
      • erwin
        erwin says:

        nah kemarin perusahaan membeli sebuah kendaraan blind van untuk operasional apakah PPN nya bisa di restitusi/dikreditkan?

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Pendapat awal saya adalah bisa dikreditkan, karena masih dalam proses usaha. Kalau pak Erwin nggak yakin bisa tanya ke petugas lain atau 500200 🙂

          Balas
  22. khalifah
    khalifah says:

    jika kami telah membayar pembelian barang modal plus ppn dan telah melaporkannya sbg ppn masukan. selanjutnya, kami selalu meminta bukti lapor dari penjual atas ppn tsb. saat itulah kami mengetahui bahwa ppn itu tidak dibayar. secara otomatis, ppn tsb tidak berlaku. bagaimana solusinya?
    khalifah
    ifa_khalifah@yahoo.com

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Salam bu ifa
      Yang riskan adalah saat usaha ibu diperiksa oleh kantor pajak. Ketika pajak menganggap ada PPN yang belum disetor, tentu ibu harus menyetor PPN-nya tersebut, atau ibu harus memaksa penjual untuk menyetor PPN-nya itu. Makanya mumpung belum kejadian, coba diklarifikasi dan sampaikan kepada penjual untuk menyetor PPN-nya.

      Balas

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *