PPh Pasal 22 Dari Pedagang Pengumpul

PPh 22 Pedagang Pengumpul-pengepul

Pada industri atau eksportir pada sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan cenderung mengolah bahan-bahan industri pada jumlah besar, mereka membeli material tersebut biasanya pada pedgang pengumpul. Misalkan industri pembuatan tepung tapioka membeli singkong dari pedagang pengumpul (saya kadang bingung yg bener pengumpul atau pengepul). Pada saat membeli dari pedagang pengumpul tersebut si industri/eksportir harus memungut PPh 22 dengan besaran 0,25% dari harga pembelian sebelum PPN. Nah bagaimana mekanismenya, akan diurai sebagai berikut

SIAPAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN PEDAGANG PENGUMPUL?

Pedagang pengumpul adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

SIAPA YANG MENJADI PEMUNGUT PPH 22?

Ketentuan sejak 24 Februari 2013. Pemungut PPh Pasal 22 adalah Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. (Pasal 1 ayat (1) huruf i PMK-224/PMK.011/2012)

BERAPA TARIFNYA ?

  • Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. (Pasal 2 ayat (1) huruf f PMK-175/PMK.011/2013)
  • Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP (Pasal 2 ayat 3 PMK-175/PMK.011/2013).

APAKAH PPh 22 INI BISA DIJADIKAN KREDIT PAJAK PADA SPT TAHUNAN?

Pemungutan PPh Pasal 22 ini bersifat tidak final sehingga dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh/kredit pajak dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. (Pasal 9 ayat (1) huruf f PMK-224/PMK.011/2012)

JIKA PEDAGANG PENGUMPUL ADALAH WP PP 46 BERARTI TIDAK DIPUNGUT PPh 22 DONG?

Selama sudah punya SKB PPh 22 dan menyerahkan legalisir SKB PPh 22 ke industri/eksportir maka tidak wajib dipungut PPh 22

BERAPA KODE AKUN PAJAK PADA SSP PPh 22?

MAP: 411122 KJS: 100 (lampiran per-38/pj/2009)

KAPAN SAAT DILAKUKAN PEMUNGUTAN?

PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian (Pasal 4 ayat (6) PMK-224/PMK.011/2012).

BAGAIMANA CARA PEMUNGUTANNYA?

  • Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak (dalam hal ini industri/eksportir) wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP. (Pasal 5 ayat (3) PMK-224/PMK.011/2012)
  • Pemungut pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu: (Pasal 6 ayat (2) PMK-224/PMK.011/2012)
  • Lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut;
  • Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada KPP (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 22); dan
  • Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

BAGAIMANA CARA DAN SAAT PENYETORAN DAN PELAPORANNYA?

  • Penyetoran PPh ini dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir SSP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya, ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
  • Pelaporan wajib dilakukan Pemungut Pajak setiap bulan kepada KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dengan SPT Masa PPh Pasal 22 yang dilampiri Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan lembar ketiga SSP.
    (PMK-80/PMK.03/2010)

Download Leaflet PPh 22 Pedagang Pengumpul

17 replies
  1. Awi
    Awi says:

    Selamat siang pak, Perusahaan kami bergerak di bidang pabrik kelapa sawit, bahan baku (TBS) beli dari masyarakat. Kewajiban kami adalah memotong pph pasal 22 atas pembelian TBS tersebut. Tpai pihak petani/tengkulak tidak mau dipotong dan identitasnya tidak mau dipakai untuk pemotongan. Pertanyaan kita : bolehkah kami membuat bukti potong dengan pemotong perusahaan kami dan yang dipotong/dipungut juga atas nama perusahaan kami? Terima kasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore pak
      Perusahaan sebagai pemungut PPh 22 tetap wajib membuat bukti potong, tentunya identitas yang dipotong adalah identitas “seadanya” dengan risiko jika tengkulak tidak mau menyebutkan NPWP-nya, maka dipotongnya 100% lebih tinmggi dari tarif PPh 22 normal. Kemudian perusahaan tetap melaporkannya pada SPT masa PPh pasal 22. Kerugian sebenarnya ada pada tengkulak, karena bukti potong harusnya bisa dia kreditkan tetapi jika datanya asal-asalan tentu tidak bisa dikreditkan dan disisi lain tarif PPh 22-nya menajadi lebih tinggi.

      Balas
  2. taufik
    taufik says:

    Dalam paragraph paling atas tertulis “Pada industri atau eksportir pada sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan cenderung mengolah bahan-bahan industri pada jumlah besar, mereka membeli material tersebut biasanya pada pedgang pengumpul. Misalkan industri pembuatan tepung tapioka membeli singkong dari pedagang pengumpul (saya kadang bingung yg bener pengumpul atau pengepul). Pada saat membeli dari pedagang pengumpul tersebut si industri/eksportir harus memungut PPh 22 dengan besaran 0,25% dari harga pembelian sebelum PPN. Nah bagaimana mekanismenya, akan diurai sebagai berikut?”

    Di dalam peraturan tersebut tertulis “Pemungut PPh Pasal 22 adalah Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya”.

    Pertanyaan:
    Termasuk dalam kategori apakah industri pembuatan tepung tapioka? Perkebunankah? Perikanan kah? Pertanian kah? atau kehutanan?Jika masuk ke perkebunan, bukankah perusahaan tersebut hanya membeli (tidak menanam) singkong. Bagaimana dengan perusahaan ban mobil, apakah masuk dalam kategori industri kehutanan? apa ada yang namanya hutan ban mobil?

    -taufik-

    Balas
    • taufik
      taufik says:

      sorry, maksud saya bagaimana dengan perusahaan ban mobil saat membeli karet, apakah pabrik ban masuk kategori industri kehutanan hanya karena beli karet dari perusahaan perhutanan? Pabrik radio beli karet (walau sedikit) dari pedagang karet juga wajib pungut pph 22 sehingga pabrik radio dianggap industri perkebunan?

      Bagaimana filosofi yang hendak dibangun dari peraturan ini? APakah sebenarnya diniatkan untuk memberikan kewajiban memungut untuk industri perkebunan misalnya perusahaan eksportir sawit yang jelas jelas industri perkebunan membeli sawit dari petani karena hasil kebun dari perusahaan exportir kelapa sawit tersebut tidak terpenuhi..?

      Balas
  3. fajar
    fajar says:

    Bagaimana cara penghitungan pajak bagi pedagang pengumpul?apakah brdasarkan laba bruto atau laba netto.trims

    Balas
  4. Saragih
    Saragih says:

    Selamat siang Pak..bagaimana prosedur penulisan di SSPnya?NPWP atas nama pemungut?trima kasih atas perhatiannya

    Balas
  5. Ervina
    Ervina says:

    Selamat Pagi, Pak

    Perusahaan Saya ( CV.ABC) ada menjual bahan kimia ( untuk boiler dan keperluan penggolahan kelapa sawit dan industri latex pekat )ke Pabrik PT.X . Apa kami dikenakan PPh 22 ? Terima kasih atas jawabannya.

    Balas
  6. Edo
    Edo says:

    Pak Dwi, kalo pengumpul beli dari pengumpul.. Apakah pengumpul wajib mengutip pph 22 ke pengumpul yang lain. Terima kasih pak…

    Balas
  7. Edo
    Edo says:

    Selamat Siang Pak Dwi,

    Menurut peraturan yang berlaku, Industri mengutip pph 22 dari pedagang pengumpul. Jika pedagang pengumpul itu membeli bahan baku dari pedagang pengumpul kecil juga (istilah nya agen beli dari agen-agen kecil)… Pertanyaan saya adalah: apakah pengumpul tersebut wajib mengutip pph 22 dari pengumpul pengumpul kecil lagi? Demikian pertanyaan saya dan terima kasih pak Dwi….

    Balas
  8. Tommy
    Tommy says:

    Salam sejahtera pak Dwi Utomo,
    Saya mau tanya pak,
    kalau penjualan sudah kena pph 22 (0,25%) dari pabrik karet, apakah saya harus membayar pajak PP 46 atas pajak 1% dari omset bruto? sedangkan saya hanya perantara.

    Balas
  9. Tommy
    Tommy says:

    Selamat siang pak Dwi Utomo,
    Saya mau bertanya, jika kita sudah dikenakan pajak pph 22 dari pabrik atas penjualan kita (0,25%),
    apakah omzet dari penjualan bruto harus dikenakan pajak lagi, dikarenakan saya hanya perantara dengan menggunakan WP pribadi?
    Terima kasih

    Balas
  10. Eka tanika
    Eka tanika says:

    Mohon petunjuk…
    Apakah bila kita membeli sawitnya langsung kepada orang pribadi atau badan yg memiliki kebun tidak memungut pph 22 nya pak ?

    Balas
  11. Johan Kurnia
    Johan Kurnia says:

    Baik pak. Jadi kesimpulannya PT. A harus memungut PPh Psl. 22 dari CV. X.
    Terima kasih banyak atas responnya pak.

    Balas
  12. Johan Kurnia
    Johan Kurnia says:

    Selamat pagi Pak Dwi.
    Misalkan sawit atau TBS (tandan buah segar) yang dibeli industri PT. A dari sebuah badan anggaplah CV. X
    Apakah PT. A ini wajib memungut pph 22 atas CV. X?
    *Dengan catatan CV. X hanyalah bertindak sebagai “perantara” yang membeli TBS tersebut dari pengumpul lalu dilemparkan ke industri PT. A?
    Terima kasihh pak.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang pak Johan
      Pada aturan tersebut yg ditunjuk sebagai pemungut adalah industri atau pengolah bahan bakunya. Sepemahaman saya CV. X tetaplah statusnya sebagai pedagang pengumpul, karena dia yg mengumpulkan (walau mungkin hanya dari 1 sumber) dan menjual ke industri tsb. Saya menganalogikan CV. X sebagai pengumpul tingkat akhir yg posisinya antara pedagang pengumpul (yg lain) dan industri.

      Balas

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *