Minta Restitusi PPN? Lengkapi Dulu Berkasnya (Per-25/PJ/2014)

Per-25/PJ/2014

Restitusi PPN atau pengembalian atas PPN yang lebih bayar kerap terjadi bagi para pemain usaha yang berstatus PKP. Apalagi kalau usaha PKP-nya spesialis mitra dengan pemda atau satker yag dananya dari SPBN, maka peluang terjadi LB PPN menjadi lebih besar karena saat mereka belanja mereka dipungut PPN dan saat jual ke pemerintah mereka juga dipungut PPN.  Biarpun begitu restitusi PPN tetaplah hak wajib pajak selama pengajuannya memenuhi ketentuan ya harus dikabulkan. Kali ini info terbaru datang dari BBM teman saya yg sudah senior dan sudah pindah ke jalur swasta, masih satu kampus dulunya. Selama ini bagi PKP yang lapor dengan e-SPT PPN dan meminta restitusi mereka tidak berkewajiban melampiran dokumen terkait (faktur pajak, dokumen ekspor dsb) namun di Per-25/PJ/2014 yg terbit tgl 23 September 2014 mewajibkan lampiran berkas (hardcopy) atas dokumen pendukung tersebut. Berikut kutipan Per-25/PJ/2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, lSI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, lsi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013, diubah, di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8A
(1) Dalam hal SPT Masa PPN 1111 Lebih Bayar dan dimintakan pengembalian (restitusi) dengan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009, SPT Masa PPN 1111 harus dilampiri dengan seluruh dokumen dalam bentuk hardcopy berupa:
a. Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 A1;
b. Faktur Pajak Keluaran dan Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Forrnulir 1111 A2;
c. Pemberitahuan Impor Barang atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B1;
d. Faktur Pajak Masukan dan Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B2;
e. Faktur Pajak Masukan dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B3.
(2) Dikecualikan dari ketentuan melampirkan dokumen dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e, dalam hal dokumen tersebut berupa Faktur Pajak yang berbentuk elektronik (e-faktur).
(3) SPT Masa PPN 1111 Lebih Bayar Restitusi yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan (2) dianggap SPT tidak lengkap.
Pasal II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Inti Sari Aturan

  1. Bagi PKP yang meminta restitusi PPN terhitung sejak 23 September 2013 harus melampirkan dokumen fisik atas transaksi terkait (PEB, FP keluaran, FP masukan)
  2. Jumlah restitusi yang dimaksud diatas adalah untuk LB PPN maksimal 100juta
  3. Ketentuan pelampiran dokumen fisik tidak berlaku untuk PKP yang menggunakan e-faktur
  4. Jika permohonan restitusi lengkap maka KPP akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur pengembalian pendahuluan

Contoh Restitusi PPN Karena Kompensasi:

CV. SMS melaporkan PPN untuk masa berikut:

  • Masa November 2014
Pajak Keluaran Rp.5.000.000
Pajak Masukan Rp.10.000.000
Kompensasi masa sebelumnya Rp.0
Lebih Bayar Rp.5.000.000
Keterangan: LB dikompensasikan ke Masa Desember 2014
  • Masa Desember 2014
Pajak Keluaran Rp.0
Pajak Masukan Rp.0
Kompensasi sebelumnya Rp.5.000.000
Lebih Bayar Rp.5.000.000
Keterangan: WP meminta restitusi masa Desember Rp.5.000.000

 

Analisa pengajuan: Jika membaca pasal 8.A ayat (1) maka WP saat mengajukan restitusi di masa Desember 2014 hanya Induk PPN dan CSV saja, karena pada masa Desember memang tidak ada transaksi.

Jangan lupa bagi yg mengajukan restitusi dan dikabulkan maka segera lengkapi dengan pemberitahuan nomor rekening bank untuk pencairan dananya.

Per-25/PJ/2014

20 replies
  1. Risa
    Risa says:

    Terima kasih informasinya Pak…kami mau tanya Pak, CV yang akan melakukan restitusi pajak,  bahan yang ada saat ini adalah Bukti Setor Pajak dari Bendahara Dinas dan e faktur dari toko…apakah bahan tersebut cukup untuk mengajukan restitusi Pak? atau ada bahan lainnya? Terima kasih Pak…

     

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Bagi PKP rekanan bendahara pemerintah yang akan melakukan restitusi yang harus dipastikan lengkap adalah sudah melaporkan semua faktur pajaknya pada SPT masa PPN, dan jika hasil hitungan menunjukkan LB dapat memilih opsi untuk direstitusikan dengan mencontreng menu pada induk SPT PPN.

      Nantinya jika memang dari KPP melakukan pemeriksaan tinggal tunjukkan dokumen atas transaksi terkait.
      Salam

      Balas
  2. Ican
    Ican says:

    Pak apa restitusi pajak hanya berlaku pada mitra kerja badan pemerintah atau BUMN saja?, kalau mitra kerja swasta bagaimana?. tq

    Balas
  3. erick widodo
    erick widodo says:

    Pak sy bermaksud utk mengurus restitusi atas LB ppn.. Sy rekanan proyek pengadaan pemerintah, Faktur masukan saya atas pembelian barang ke pabrik itu masa bulan 7, namun sy baru melaporkan dan mengurus di bulan 11. Pada aplikasi e faktur, proses pengurusan restitusi secara otomatisbtidak lagibdapat dilakukan, krena menurut AR di KPP bahwa batas maksimal pengurusan adalah 3 bulan, sehingga lebih bayar PPn sy itu menjadi hangus….mohon informasi apakah betul informasi yang diberikan oleh petugas AR KPp tsb, mengingat lebih bayar tsb adalah hak WP dan tidak mungkin negara mengabaikan hak warganya..trima kasihbatas bantuanya

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi Pak Erick
      Pajak masukan dapat dikreditkan maksimal 3 bulan sejak transaksi, artinya jika FP masukan untuk transaksi bulan 7 maka harus dikreditkan paling lama bulan di bulan 9. Jika bapak baru saja mendapat akses e-faktur di bulan 11, maka segera buat SPT PPN sejak bulan 7-11 dan masukkan PM-nya. Saya tidak tahu apa kendalanya, tapi saya coba masih bisa.

      Balas
  4. M. Rafiq
    M. Rafiq says:

    Apa syarat-syarat rentusi pajak
    misalnya yang kami rentusi kontrak A, apa kontrak lain tahun berjalan harus kami lampirkan juga

    atas jawabannya kami ucapkan terima kasih

    Balas
  5. icca
    icca says:

    selamat siang pak
    pak kam ini awam bgt mengenai pajak, pak kami mau ne tp kami lebih bayar ppn hampir 200jt, langkah apa yg harus kami lakukan dan dokumen apa yg harus kami siapkan? mohon pencerahanya,terimakasih

    Balas
  6. icca
    icca says:

    siang pak
    maaf saya ini awam bgt dg pajak mau tanya klu saya mau mengajukan ne tp kami ada lebih bayar ppn diatas 200 jt krn transaksinya sama bendaharawan , langkah apa yg harus saya lakukan dan dokumen apa yg harus saya siapkan? mohon pencerahanya,terimakasih

    Balas
  7. AA Dewi Widjaya
    AA Dewi Widjaya says:

    Berarti setelah kita pakai e-Faktur nantinya apakah kita tidak dapat Restitusikan lagi ?

    Balas
  8. iin
    iin says:

    selamat siang Pak, kami perusahaan rekanan pemda saat ini mengajukan restitusi pendahuluan untuk tahun 2012, 2013 dan 2014 pada tahun 2014. namun sampai sekarang belum cair juga, kami baru mendapat SKPPKP tanggal 16 maret kemarin itupun hanya untuk tahun 2013. sedangkan untuk tahun 2012 dan 2014 katanya akan diserahkan ke bagian pemeriksaan dikarenakan pihak ketiga belum membayarkan PPN tsb. padahal nilainya dibawah 100 juta (hanya 20 jutaan). pertanyaan kami :
    1.apakah memang prosedur restitusi pendahuluan selama itu? tahap apa lagi setelah penerbitan SKPPKP dan masih berapa lama lagi pencairannya? berapa bulan seharusnya proses restitusi itu cair?
    2. bukankah itu memang hak kami untuk mendapatkan restitusi karena pemda sudah memotong langsung PPN dan perusahaan jg ikut memotong PPN, apakah KPP tidak bisa mengeluarkan uang kami dikarenakan perusahaan tsb mangkir?
    3. apakah prosedur pemeriksaan dibolehkan padahal nilainya dibawah 100 juta?
    langkah apa yang harus kami tempuh untuk menghadapi ini, karena terus terang AR kami sangat tidak membantu dan mengelak kalau ditanya.
    terima kasih atas jawabannya

    Balas
  9. ikal
    ikal says:

    Malam pak, saya mau tanya kalau utk restitusi ppn yg nilainya melebihi 100jt apakah wajib utk melampirkan hardcopy dokumen pendukungnya? Dokumen pendukung tsb hanya transaksi selama bln bersangkutan atau sepanjang tahun? Krna lebih bayarnya akumulasi dr bulan2 sebelumnya (jika saya mengajukan restitusi masa bln desember).
    Terimakasih

    Balas
  10. iin
    iin says:

    selamat sore Pak,
    kebetulan perusahaan kami saat ini sedang mengajukan restitusi PPn untuk proyek di pemda. minta tolong pak untuk diberikan contoh format surat permohonan pengajuan restitusinya. terima kasih atas bantuannya

    Balas
  11. Didik A
    Didik A says:

    Terima kasih..
    Blog ini sangat membantu sekali..
    mohon penjelasannya, dlm peraturan tsb secara eksplisit disebutkan utk restitusi PPN psl 17C UUKUP…apakah dapat diterapkan kpd Wajib Pajak dgn persyaratan trtentu yg ada batasan jml restitusi 100jt? yg merupakan psl 17D UUKUP. Trm kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat malam pak Denny
      Pengembalian pendahuluan itu pada dasarnya pengembalian dengan keisitimewaan untuk segera didahulukan proses pencairannya, sebenarnya tidak hanya terbatas untuk 100juta saja, karena pengembalian pendahuluan bisa juga diterapkan pada jenis pajak lain misalkan PPh tahunan badan/OP asal yang menerima restitusi adalah wajib pajak patuh. Jika bapak atau perusahaan adalah masuk di kriteria WP patuh (nggak ada catatan buruk di administrasi pajak) maka ikut menerapkan aturan ini. Namun kriteria WP patuh hanya bisa diketahui oleh KPP masing-masing jadi lebih baik bertanya dahulu ke AR atu petugas yg kompeten untuk menanyakan apakah harus mengikuti aturan ini atau dengan pemeriksaan terlebih dahulu

      Balas
  12. nur
    nur says:

    Pak, saya berencana bikin blog. boleh ga pak tulisan2 bapak saya share di blog saya? tentu saja nanti saya beri keterangan/tautan sumbernya. makasih pak

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat malam bu Nur 🙂
      Silahkan sebarkan artikel di blog ini dengan menyertakan link sumber, semakin banyak referensi dari berbagai macam blog/web tentu akan sangat membantu pengunjung lain dalam mencari konten yang mereka perlukan

      Balas

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *