Bersih-Bersih Dari Sanksi Pajak, Manfaatkan PMK-91/PMK.03/2015

Pernahkah bapak ibu melihat spanduk, banner atau iklan dengan gambar seperti dibawah ini?

Pajak 2015 Spanduk

Jika pernah melihatnya, maka Anda beruntung,  jika belum silahkan coba lagi hehe.. Nggak ada maksud apa-apa ah. Seperti yang bapak ibu kakak adik tahu, DJP tahun ini (2015) sedang menggencarkan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak atau yang biasa disingkat dengan TPWP. Salah satu bentuk stimulus atau rangsangan agar WP menjadi lebih patuh adalah dengan menggelar Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administrasi yang biasa disingkat (lagi-lagi) dengan PSA dengan dasar hukum pada PMK-91/PMK.03/2015. Penghapusan sanksi administrasi ini lebih meberikan kepastian karena setiap permohonan yang memenuhi syarat akan pasti haqqul yakin 100% akan disetujui oleh DJP untuk dihapuskan sanksinya. Seperti apa dan bagaimana pemanfaatannya?

Dasar Hukum

  1. Pasal 36 Undang-Undang KUP
    • Ayat (1) huruf a menyebutkan:
      Direktur Jenderal Pajak, karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak, dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.Penjelasan:“Dalam Praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi adminitrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. ”
    • Ayat (2)Ketentuan pelaksanaan ayat (1), (1a), (1b), (1c), (1d), (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  2. Nah Peraturan Menteri Keuangannya-nya ini dijabarkan pada PMK-91/PMK.03/2015 Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak. PMK ini terbit sudah lama yaitu tanggal 30 April 2015.

Ruang Lingkup Penghapusan Sanksi Adminitrasi Tahun 2015

Pertama harus ada itikad baik dari WP yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan lapor dan atau setor atas:

  1. Keterlambatan penyampaian SPT:
    • SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya
    • SPT Masa PPh & PPN masa Desember 2014 dan sebelumnya;
  2. Keterlambatan pembayaran dan penyetoran atas kekurangan pajak yang terutang berdasarkan:
    • SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
    • SPT Masa PPh & PPN masa Desember 2014 dan sebelumnya;
  3. Pembetulan SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar:
    • SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
    • SPT Masa PPh & PPN masa Desember 2014 dan sebelumnya,

yang kesemua kegiatan diatas dilaksanakan pada/sepanjang (jan-des) tahun 2015 ini.

Atas usaha perbaikan kepatuhan/”pertaubatan WP” di atas tentu akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak/STP, nah atas sanksi administrasi baik denda atau sanksi bunga yang muncul di STP itulah yang bisa WP manfaatkan dengan mengajukan permohonan penghapusan sanksi ke KPP dan nanti dari Kanwil DJP akan menghapuskannya 100% dari permohonan tsb 🙂 .

Jika dijelaskan dari sudut pandang WP, bapak ibu setor atau lapor aja SPT seperti yg tersebut diatas jika ada yg belum dilapor atau harus dibetulin SPT-nya. Dan nanti jika ada STP dari KPP, coba ditanya apakah atas kegiatan diatas, jika iya maka ajukan penghapusan sanksinya. Untuk alurnya kurang lebih seperti dibawah ini.

PSA dan TPWP 2015

Apa Saja Sanksi Yang Bisa Dihapuskan/Kurangkan?

Bunga atau denda dalam Undang‑Undang KUP :

  1. Sanksi Denda Pasal 7 [keterlambatan penyampaian SPT]
    • Rp500.000,00 untuk SPT Masa PPN,
    • Rp100.000,00 untuk SPT Masa lainnya, dan
    • Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh badan
    • Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi
  2. Pasal 9 ayat (2a) & (2b) [keterlambatan pembayaran/penyetoran]
    • Bunga 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran SPT Masa/penyampaian SPT Tahunan PPh s.d. tanggal pembayaran
  3. Pasal 8 ayat (2) & (2a) [pembetulan SPT]
    • Sanksi Bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran SPT Masa/penyampaian SPT Tahunan PPh s.d. tanggal pembayaran
  4. Pasal 14 ayat (4) [Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak]
    • Sanksi Denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak

Bagaimana Cara Pengajuan Permohonannya?

  1. 1 permohonan untuk 1 STP
  2. Tertulis dalam bahasa Indonesia (format Lampiran A.1)
  3. Ditandatangani langsung Wajib Pajak (tidak dapat dikuasakan); dan
  4. Disampaikan ke KPP terdaftar

Apa Saja Lampiran Yang Perlu Disiapkan Bersama Permohonan?

  1. Surat pernyataan yang ditandatangani WP di atas meterai Rp6.000,- dan tidak dapat dikuasakan (format Lampiran A.2);
  2. Fotokopi SPT atau SPT pembetulan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik;
  3. Fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
  4. Fotokopi SSP atau sarana administrasi lain sebagai bukti pelunasan kurang bayar dalam SPT atau SPT pembetulan; dan
  5. Fotokopi STP

Apa Tindak lanjut KPP Setelah Permohonan Diajukan?

  1. Jika atas permohonan sudah memenuhi ketentuan, maka DJP melalui Kanwil, akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima. Atau jika dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima WP tidak mendapat jawaban maka permohonan penghapusan dianggap diterima.
  2. Jika permohonan belum memenuhi persyaratan maka berkas akan dikembalikan oleh KPP untuk diperbaiki dan mendapat kesempatan paling banyak 2X untuk pengajuan serupa.

Dari banyak berita ekonomi kita mengetahui bahwa tahun 2015 ini adalah tahun dengan tema pembinaan Wajib Pajak sehingga DJP memberikan beberapa keleluasaan bagi WP untuk meningkatkan kepatuhan dan kontribusinya dengan menyetor pajak bagi yang masih bolong-bolong di tahun lalu atau mengurangi sanksi bunga penagihan. Berbeda dengan tahun 2016 yang mengusung tema penegakan hukum dimana nanti bagi penunggak pajak akan semakin ditegaskan lagi untuk segera melunasi pajak/sanksi termasuk dengan sanksi sandera badan/gijzeling yang sering kita tahu beritanya di media.

Jadi manfaatkan fasilitas yang berlaku pada tahun 2015 ini karena bisa jadi diskon pajak berupa penghapusan sanksi belum tentu ada lagi di tahun-tahun ke depannya. Hubungi AR Anda dan secara bertahap tapi pasti, segera tunaikan kewajiban pajak Anda dan bersam-sama awasi penggunaannya. 🙂

PMK-91/PMK.03/2015

Lampiran PMK-91/PMK.03/2015

Formulir Permohonan & Surat Pernyataan Penghapusan Sanksi

17 replies
  1. Fitra J
    Fitra J says:

    Aslm, Mas Dwi…
    SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013 dilaporkan pada tahun 2015, kemudian STP terbit nya tahun 2016 apa masih bisa di ajukan permohonan penghapusan ?

    Balas
  2. Fitra J
    Fitra J says:

    Aslm, Mas Dwi, kalau STP terbit nya tahun 2016 apa masih bisa di ajukan permohonan penghapusan ?

    Balas
  3. ramal29
    ramal29 says:

    Selamat Sore Pak Dwi,

    Saya ingin menanyakan Perihal PMK 91 Tahun 2015,

    Jika Perusahaan saya mendapatkan STP atas Masa Pajak November 2014, yang dibayarkan pada bulan Februari 2015 apakah bisa menggunakan PMK ini untuk menghapuskan sanksi atas STP tersebut ?

    karena PMK 91 Tahun 2015 ini di Undangkan tanggal 4 Mei 2015, apakah saya tetap bisa mengajukan penghapusan sanksi administrasi tersebut.

    Terima Kasih.

    Balas
  4. rhendie
    rhendie says:

    siang pa..
    mau tanya untuk permohonan penghaspusan sangsinya bisa kita kirim melalui pos / tiki ga ya pa..???
    atau kita langsung ke TPT KPP terdaftar terimakasih

    Balas
  5. Dean
    Dean says:

    Selamat pagi

    Apakah ada batas waktu mengajukan surat permohonan penghapusan setelah diterimanya STP? Apakah batas waktunya berdasarkan tanggal diterbitkan STP atau tanggal diterimanya STP?

    Balas
  6. Ibnu Yudhi Wibowo
    Ibnu Yudhi Wibowo says:

    Booleh tahu mas. apa perbedaan PMK 91 dengan PMK 08, PMK 29 dan PMK 197 ?. Karena terlalu banyak PMK jadi saya bingung membedakannya mau menggunkan yang apa?

    Balas
  7. Renaldy
    Renaldy says:

    Siang Pak Dwi,

    saya mau tanya pak, saya sudah terbitkan surat permohonan penghapusan sanksi, namun kemarin ini sudah ada balsan dan ternyata di tolak namun masih dapat mengajukan permohonan lagi
    (Sepertinya salah format Surat nya)
    dari PDF yang pak Dwi sediakan, yang mana yang paling tepat untuk STP kasus saya?
    “Sanksi Administrasi Bunga pasal 8 (2) KUP”

    ini saya ada pembetulan SPT 2012, dan kemungkinan ini denda telat bayar karena saya baru pembetulannya thn 2015

    Balas
  8. heri
    heri says:

    Selamat sore pak.

    Ini thn pembinaan pajak, apakah akan tidak menarik jika nivember akhir di buka tax amenesti?… krn dr segi tarif dan kemudahan memasukan pajak terutang nya lebih murah.?

    Sy br melakukan perbaikan pajak memanfaatkan PMK 91 ini… sy jadi berasa gak adil dan rugi nih klau ternyata ada pengampunan pajak ini?.. apakah ada sisi keadilan utk menjalankan PMK 91 ini vs pengampunan pajak?..

    Mohon pendapat nya.

    Balas
  9. linda
    linda says:

    Pak, paling lambat bisa mengajukan pmk 91 kapan ya Pak?kalo misalnya, STP nya terbit 2016 masih bisa mengajukan PMK 91 kah untuk tahun pajak sampai dngan 2015?terima kasih

    Balas
  10. rahayu
    rahayu says:

    Met pagi Pak.
    Apakah kalo mengajukan permohonan pengurangan harus diterbitkan STP dulu?
    trimakasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi Bu Ayu
      Iya bener, untuk pengajuan penghapusan sanksi PMK-91 AR harus menerbitkan STP-nya terlebih dahulu. Silahkan hubungi AR untuk koordinasi lebih lanjut.

      Balas
  11. Ketut Subawa
    Ketut Subawa says:

    Selamat pagi, Mas Dwi
    Kalau timbul sanksi setelah pemeriksaan masa pajak tahun 2013 dan 2014, apakah boleh mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

    Terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore pak Ketut
      Untuk sanksi yang terbit karena pemeriksaan tidak bisa menggunakan fasilitas PMK-91 tetapi bisa diajukan pengurangan/penghapusan sanksi dengan menggunakan PMK-8/PMK.03/2013. Persyaratannya hampir sama tetapi tidak perlu pernyataan kekhilafan dan peluang dikabulkannya tidak 100% disetujui, tetapi dengan pertimbangan tim PK di tingkat kanwil DJP.

      Balas
  12. Ketut Subawa
    Ketut Subawa says:

    Selamat sore, Mas Dwi
    Terima kasih atas artikelnya. Saya jadi paham maksud PMK-91/PMK.03/2015.
    Saya ada satu pertanyaan. Kalau WP kena pemeriksaan untuk SPT PPH, PPN dan SPT Badan tahun 2014 atau 2013, kemudian timbul STP kurang bayar, apakah boleh mengajukan penghapusan sanksi juga?

    Terima kasih

    Balas

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *