,

Siap-siap Hitung Ulang PPh 21 dengan PTKP 2015

PTKP 2015

Selamat siang para pembaca amsyong sekalian

Sebuah peraturan terbaru telah diterbitkan oleh Menkeu yang merubah besaran PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak yang semula mendasarkan pada PTKP yang berlaku sejak tahun pajak 2013 dan besarannya naik sesuai pada Permenkeu No. 122/PMK.10/2015. Ini kabar gembira buat para karyawan swasta ataupun PNS karena PTKP setahun bagi lajang yang semula Rp24.300.000,00 naik menjadi Rp36.000.000 atau jika pendapatan Anda dalam sebulan kurang dari Rp3.000.000,00 dan tidak mempunyai tanggungan dan tidak kawin maka besar kemungkinan Anda nggak kena PPh Pasal 21. Tentunya angka ini akan bertambah sesuai dengan status PTKP Anda. Selengkapnya silahkan baca ringkasan PMK tersebut dibawah ini.

Ringkasan PMK 122/PMK.10/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

  1. Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut (Pasal 1):
    1. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
    2. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
    3. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008;
    4. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
  2. Ketentuan terkait penghitungan PPh 21 terkait PTKP baru ini akan dituangkan dalam Perdirjen Pajak (Pasal 2), tetapi perdirjennya masih belum terbit saat ini.
  3. PTKP 2015 ini berlaku untuk tahun pajak 2015 (pasal 3), sehingga bisa diartikan mundur yak, artinya sejak masa pajak Januari 2015 PPh 21 nya pun harus dibetulkan agar menggunakan PTKP 2015 ini.
  4. PMK 122 ini otomatis mencabut PMK 162 (pasal 4), dengan kata lain PTKP 2013 hanya berlaku untuk tahun pajak 2013 dan 2014 saja, sementara untuk tahun pajak 2015 harus sudah menggunakan PTKP 2015.

Tabel PTKP Tahun Pajak 2015 dst sesuai Permenkeu 122/PMK.10/2015

No Penerima Nominal (Rp)
1 Untuk Diri WP OP 36.000.000
2 Tambahan untuk WP kawin 3.000.000
3 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 36.000.000
4 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 3.000.000

Tabel PTKP 2015 per status Wajib Pajak

No Status WP Nominal (Rp)
1 TK/0 36.000.000
2 TK/1 39.000.000
3 TK/2 42.000.000
4 TK/3 45.000.000
5 K/0 39.000.000
6 K/1 42.000.000
7 K/2 45.000.000
8 K/3 48.000.000
9 K/I/0 75.000.000
10 K/I/1 78.000.000
11 K/I/2 81.000.000
12 K/I/3 84.000.000

Semoga bermanfaat dan sambil menunggu perdirjen yang mengatur tentang petunjuk teknis penghitunga PPh pasal 21 terkait PTKP terbaru ini akan saya coba buatkan panduan pembetulan SPT Masa PPh 21 via e-SPT-nya nanti. Terima kasih

Unduh PMK 122 PTKP 2015

49 replies
  1. mafar
    mafar says:

    selamat siang,
    saya kena dampaknya nih, pas ngisi efilling pake bukti pemotongan dari lembaga tempat saya bekerja, tidak bisa saya lanjutkan karena tertulis Lebih Bayar. Menu ‘Berikutnya’ saya klik nggak bisa lanjut. Terus2an muncul menu itu. Mohon bantuan, informasi apa yang harus saya lakukan? trims.

    Balas
  2. Faishal
    Faishal says:

    Butuh aplikasi pph 21 untuk menghitung gaji karyawan & support impor csv E-SPT PPh 21. Serta printout slip gaji & 1721 A1 karyawan dengan cepat. Support hingga 4000 karyawan. hub. 08180709xxxxx.

    Balas
  3. Mulia
    Mulia says:

    Pak Dwi,

    Saya mau tanya, apabila suami melakukan usaha bebas di bidang jasa antar jemput sekolah, dan penghasilan per bulan dan dihitung setahun, setelah dihitung sesuai Norma, penghasilan Netto nya di bawah PTKP, apakah ada pajak minimal yang harus dibayarkan?

    Dan apakah sudah benar menggunakan form 1770? Terima kasih Pak Dwi, saya sangat tunggu jawabannya.

    Balas
  4. Lidya
    Lidya says:

    Selamat Pagi,
    Bisa minta tolong bantu kami..
    Untuk pelaporan PPh 21 masa Desember 2015
    Apa sajakah formulir yang dilampirkan?
    Dan bagaimana cara mengisi nya perusahaan kami Nihil, masa Desember apakah dijumlahkan mulai Januari – Desember?
    Terimakasih
    Mohon Balasannya

    Balas
  5. MARWAN
    MARWAN says:

    Selamat Pagi Pak Dwi,

    Pak mohon pencerahannya tentang pajak, karena saya tidak mengerti tentang perpajakkan, bergini pak, perusahaan tempat saya bekerja baru mulai jalan opersional bulan Mei 2014, bergerak di bidang jasa pengangkutan barang yang mana tidak memiliki asset Mobil di dalam menjalankan usahanya, perusahaan mencari jasa angkutan lain untuk melaksanakan kewajibannya dalam urusan angkut barang dari pemilik barang, secara keseluruhan perusahaan hanya mendapatkan fee dari jasa tersebut, namun dalam praktek tentu perusahaan harus membuka invoice kepada pemilik barang dan menagihkan lalu membayarkan kepada jasa angkutan lain sesuai dengan jasa yang diberikan. untuk invoice penjualan kita terima dari pemilik barang kena potong pph23 2%, otomatis kami juga potong pph23 2% kepada jasa angkutan lain,.

    yang ingin saya tanyakan sama pak Dwi, mana sebenarnya omset atau peredaran bruto dari pada perusahaan tempat saya bekerja karena kalo semua penjualan dianggap omset otomatis akan melewati 4,8M sehingga kena PKP sedangkan ini usahanya murni hanya dapat fee dari jasanya saja, dan tidak memiliki asset mobil sama sekali.. mohon bantuannya ya pak. Terimakasih sebelumnya.

    Balas
  6. yatni
    yatni says:

    Selamat sore mas, saya ingin menanyakan di kantor saya pada bulan januari – november masih menggunakan PTKP lama dikarenakan keterlambatan mengupdate info pajak terbaru, setelah dilakukan perhitungan kembali menggunakan PTKP baru ternyata pada bulan Januari-November PPh 21 hasilnya nihil, yang ingin sy tanyakan apakah Lebih bayar pada bulan Januari-Juni dikompensasikan ke bulan juli – novemebr yng Pph21nya nihil atau bagaimana? mohon pencerahannya ya mas. trims

    Balas
  7. yatni
    yatni says:

    Selamat sore mas, saya ingin menanyakan di kantor saya pada bulan januari – november masih menggunakan PTKP lama dikarenakan keterlambatan mengupdate info pajak terbaru, setelah dilakukan perhitungan kembali menggunakan PTKP baru ternyata pada bulan Januari-November PPh 21 hasilnya nihil, yang ingin sy tanyakan apakah Lebih bayar pada bulan Januari-Juni dikompensasikan ke bulan Juli-November yng Pph21nya nihil atau bagaimana? mohon pencerahannya ya mas. trims

    Balas
  8. Ahmad K.
    Ahmad K. says:

    Assalamu’alaikum.
    Mohon bantuannya Pak. Bagaimana dengan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat serta honorarium dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, Pajak apa dan berapa tarif yang dikenakan pada Siltap dan honorarium tsb? Kemudian, apakah PTKP juga berlaku untuk kepala desa dan perangkat tsb? Terima kasih banyak.

    Balas
  9. yuliansyah
    yuliansyah says:

    Dear Pak Dwi
    Perlu saya sampaikan, bahwa d perusahaan sy perh Pajak dari Jan s/d Des 2015, masih menggunakan PTKP lama
    rencana bulan desember 2015 kami menggunakan PTKP baru untuk Perhitungan PPH 21 Orang Probadi
    Automatis bulan Desember kami tidak bayar pajak, karna kelebihan potong pajak Jan s/d Des 2015
    ( Apakah benar seperti itu )
    dan klebihan potong pajak jan s/d Des 2015, akan di angsur di Tahun 2016 ( Sesuai Kelebihan Potong Pajak )

    Demikian yg dapat kami sampaikan, atas penjelasan dari Pak Dwi kami ucapkan trima kasih

    Salam,’

    Yuliansyah

    Balas
  10. hesti
    hesti says:

    Sy msh awam tentang pajak…jd mau nanya yg awal dl…apa maksud dr kelompok pajak TK/0; K/0; K/1 dll? Apa yg mmbedakan kelompok itu? Mksh sblm & ssudahnya

    Balas
  11. Dwi Septi
    Dwi Septi says:

    saya masih bingung sama ptkp yang baru ini, karena di kantor saya laporan pasal 21 nya nihil tiap bulan, apakah dengan ptkp baru ini saya harus melakukan pembetulan juga ? sementara laporan pasal 21 nya nihil

    Balas
  12. Yovi
    Yovi says:

    Pak Dwi,
    Penghitungan kembali dengan PTKP baru ini apakah berlaku untuk pegawai harian/borongan yang dibayarkan secara bulanan?
    Bagaimana pula dengan pegawai tetap yang sudah resign di bulan Juni dan PPh 21nya sudah diperhitungkan di bulan tersebut.
    Peraturan penghitungan kembali dengan PTKP baru apakah berlaku untuk kedua jenis pph tersebut? mengingat kenyataannya belum tentu kita bisa menghubungi mantan karyawan tersebut untuk mengembalikan kelebihan PPhnya atau tidak mungkin kita menghubungi pegawai lepas yang hanya sesekali bekerja.

    Balas
  13. Amy
    Amy says:

    mohon konfirmasinya, sehubungan dengan kelebihan pajak Jan-Juni, bagaimana perlakuan lebih bayarnya :

    cara : 1. Pembetulan Januari lebih bayarnya untuk masa Februari, lebih bayar Februari untuk masa Maret, dst?
    2. Pembetulan Januari lebih bayarnya untuk masa Juli, lebih bayar Februari untuk masa Agustus, dst?

    atau adakah cara lain? mohon info, terima ksh.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Bu Ami
      Sesuai dengan perdirjennya, skenario pembetulannya bisa menggunakan nomor 2, artinya pembetulan dari masa pajak di jan-jun dikompensasikannya ke masa pajak di jul-des tetapi tidak harus berpasangan jan-jul, feb-aug, bsia juga jan & jul ke aug atau jan ke jul & des.

      Terima kasih

      Balas
  14. junhan
    junhan says:

    sy berkerja di pt. tp setiap bulannya gaji sy tidak pernah di potong pph. sudah 3 thn jd karyawan. harusnya bagaimana?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore rekan Junhan, tidak dipotong PPh 21 oleh perusahaan bisa dikarenakan 2 hal

      1. Penghasilan Saudara masih dibawah PTKP, saya nggak berharap ini
      2. Perusahaan tidak tahu/tidak mau tahu/motong tapi tidak menyetorkan

      Seandainya penghasilan dibawah PTKP tetapi status rekan adalah pegawai tetap, maka tetap mendapatkan bukti potong 1721-A1 setalah tutup tahun. Jika tidak maka kesalahan ada di pihak perusahaan, dengan sanksi:

      1. 100.000 jika perusahaan tidak lapor SPT masa PPh 21 (pasal 7 ayat (1) UU KUP)
      2. sanksi bunga 2%/bukan keterlambatan dari PPh 21 yg dipotong dari karyawan tetapi tidak/terlambat disetor(Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2a UU KUP)

      Jika demikian keadaannya silahkan rekan datang ke KPP dan temui AR dan jelaskan kondisinya, pastinya dari KPP akan terbitkan himbauan, STP atau bahkan pemeriksaan ke perusahaan rekan seandainya selama ini perusahaan tidak menyetor PPh 21 dan jika terbukti dalam pemeriksaan perusahaan mengemplang pajak karyawan maka perusahaan dikenakan sanksi 100% atas PPh 21 yg belum dibayar.

      Balas
  15. Lisa
    Lisa says:

    Pak Dwi,
    Dampak tidak hitung ulang apa? Dengan PTKP baru, pph 21 saya nihil & akan terus nihil. Jadi lebih bayar bisa dikompensasikan hingga kapan?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Bu Lisa
      Jika tidak dibetulkan tentunya SPT menjadi tidak benar dan pasti akan unbalance saat diperiksa sewaktu-waktu, wajib dibetulkan walaupun jadi LB. Lb bisa dikompenasikan hingga kapanpun seandainya memang ada kelebihan, atau bisa juga diajukan Pemindahbukan (Pbk) ke jenis pajak lain yang membutuhkan.

      Balas
      • Lisa
        Lisa says:

        Pak Dwi,

        Tanya lagi dong.
        Untuk LB, bila karyawan keluar apakah perusahaan harus mengembalikan LB tersebut ke karyawan?

        Balas
  16. Linda
    Linda says:

    Pak Dwi,
    Kalau tidak hitung ulang dampaknya apa ya?
    Berdasarkan PTKP baru, PPH 21 staf saya semuanya nihil & akan terus nihil. Lantas lebih bayarnya bisa di kompensasikan hingga kapan?

    terima kasih,

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Bu Linda
      Jika tidak dibetulkan tentunya SPT menjadi tidak benar dan pasti akan unbalance saat diperiksa sewaktu-waktu, wajib dibetulkan walaupun jadi LB. Lb bisa dikompenasikan hingga kapanpun seandainya memang ada kelebihan, atau bisa juga diajukan Pemindahbukan (Pbk) ke jenis pajak lain yang membutuhkan.

      Balas
  17. William
    William says:

    Pak Dwi setelah saya hitung ulang pph 21 masa jan-jun menjadi lebih bayar. Solusi gimana pak? karena perhitungan Jan-Des dengan PTKP terbaru ini PPh pasal 21 kami menjadi nihil, jadi tentunya tidak bisa saya kompensasikan ke masa pajak lain.
    Terima kasih

    Salam,
    William

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Tergantung penghasilan bersihnya nanti bu setelah disetahunkan, jika gaji pokok ditambah tunjangan2 dan dikurangi iuran JHT atau biaya jabatan sudah diatas PTKP maka tetap kena PPh 21

      Balas
  18. ella
    ella says:

    apabila masa Januari – Juni masih lebih bayar lalu perhitungan Juli bagaimana sebaiknya ? sebab setelah dihitung ulang dgn PTKP yg baru utk Juli juga masih terdapat kelebihan bayar, sedangkan pd bulan juli ada tambahan THR yg mengakibatkan besarnya jumlah penghasilan, mohon pencerahanx, tks sebelumnya

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang bu
      Setelah ibu Ella mengetahui jumlah LB dari jan-jun 2015, ibu Ella bisa kompensasikan ke masa pajak jul-des 2015. Untuk masa pajak Juli sendiri ibu harus sudah menghitung dengan PTKP baru sehingga ketemulah PPh 21 KB atas masa pajak juli, jika ibu memutuskan membayar KB juli dengan kompensasi atas masa pajak jan-jun maka sah-sah saja, tetapi jika ingin emmbayar masa pajak juli dengan SSP sendiri dan melimpahkan LB semester 1 ke masa pajak selain juli di semester 2 juga tidak dilarang.

      Balas
      • Dini
        Dini says:

        Maaf pak Dwi, cuma mau menegaskan pernyataan saya saja . Semisal saya Jan-Jul 2015 menggunakan PTKP lama, lalu Agustus 2015 saya hitung pakai PTKP baru dan saya setor seperti biasa. Kemudian Jan-Jul saya hitung lalu ada LB, saya kompensasikan ke Bulan September s/d Desember begitu boleh kan ya pak? Terima kasih.

        Balas
  19. Mariyana
    Mariyana says:

    pak apakah jan – juni harus dibetulkan ? saya konsultasi dengan AR sampai saat ini belum ada surat edaran dirjen pajak mengenai hal itu , apakah dibetulkan dari januari atau diakumulasikan di akhir tahun . sehingga AR saya hanya mnyarankan untuk melakukan perhitungan juli dengan peraturan terbaru . tanpa melakukan pembetulan sebelumnya

    Balas
  20. Hida
    Hida says:

    Saya mau nungguin panduannya, siapa tau di buatkan untuk yang penghasilan suami/istri di gabung. Bagaimana perhitungan di kantor istri & nantinya untuk laporan tahunan kan jadi ikut suami.

    Balas
  21. Indra
    Indra says:

    Duhh… kok peraturan diberlakukan pada pertengahan tahun fiskal sih? Berlaku mundur pulak. Buat kami2 yang “single fighter” alias UKM yang mengerjakan pembukuan sendiri, hal ini kadang merepotkan.

    Dirjen Pajak seharusnya memberlakukannya mulai dari awal tahun, atau sekalian saja tahun depan Januari 2016.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang pak Darmadi
      Kalau bisa merubah mah, saya juga pengennya PMK ini diterbitkannya diawal tahun saja biar WP tidak perlu melakukan pembetulan. Sama pak, disini juga harus sibuk menyosialisasikan dan mencarikan solusi untuk pembetulan dan input data e-SPT PPh 21. Terima kasih usulannya, semoga segera didengar pihak terkait untuk referensi kedepan.

      Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      InsyaAlloh besok atau kamis selesai pak. Tapi nanti begitu sudah ada perdirjen terbaru akan saya ralat lagi panduannya jika memang ada yang berbeda.

      Balas
  22. ydi
    ydi says:

    ditunggu ni panduannya mas..
    soalnya saya masih belum mengerti tentang kelebihan kelebihan setor pajak yang sudah kita bayarkan sejak januari 2015 serta pembetulannya..
    thanks

    Balas
  23. eli
    eli says:

    Selamat siang pak,
    PTKP yg baru ini berlaku mulai kpn?
    trs teknis perhitungan Pph 21 Masa Juli 2015 bagaimana pak
    mohon pencerahannya

    terima kasih

    Balas
  24. yeni
    yeni says:

    pak, peraturan ini mulai dari kapan ya??
    dan gimana cara pembetulannya jika masih menggunakan PTKP 2013??

    Balas

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] disahkannya PTKP baru yang berlaku mundur untuk tahun pajak 2015 ini membuat sebagian Wajib Pajak jadi kerepotan untuk […]

  2. […] atas SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari-Juni 2015 harus dihitung ulang dengan menggunakan PTKP baru. Nah ketika pada masa pajak tersebut menghasilkan lebih bayar (LB) maka atas LB tersebut bisa […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *