,

Hindari Faktur Pajak Fiktif Untuk Kenyamanan Bisnis Anda

Sanksi atas penggunaan FP fiktif

Selamat hari senin pengunjung sekalian. Selamat hari batik (kemarin tanggal 2 oktober) dan semoga di awal senin sudah semangat kerja selain faktor karena masih tanggal muda 😀

Langsung aja yak, masuk ke bahasan FP fiktif. Jika bapak ibu mencari istilah Faktur Pajak Fiktif di aturan perpajakan UU maka dijamin nggak akan ketemu karena istilah FP fiktif adalah sebutan komunikatif informal lain dari istilah resminya yaitu: “Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya” jika disingkat jadi FP TBTS. Wuih panjang juga istilahnya. Artikel ini saya susun setelah pada medio september kemarin saya mendapat Bimtek Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya di Makassar dan akan saya bagi ilmunya buat Anda sekalian tentunya dari sudut pandang WP PKP.

Kenapa Muncul FP Fiktif?

Sebagai PKP, tiap pengusaha mempunyai hak untuk memungut PPN 10% atas penyerahan/penjualan barang & jasa. Pada akhir bulannya PKP harus menghitung kembali untuk mencari PPN kurang bayar yang masih harus disetor kembali dengan cara mengurangkan PPN yang dipungut PKP dengan PPN yang dipungut lawan transaksi, atau dengan rumus singkat:

PK (pajak keluaran) – PM (pajak masukan) = PPN KB (PPN kurang bayar)

Idealnya bisnis harus untung sehingga jika diilustrasikan hasil penjualan harusnya lebih besar dari hasil pembelian yang berarti juga PK > PM. Misal beli barang 800 jt/ PM 80jt dan berhasil menjual seharga 1 milyar /PK 100jt sehingga PPN kurang bayar yang harus disetor pengusaha adalah:

PK-PM= 100jt-80jt= 20jt (PPN KB)

Nilai PPN KB sebesar Rp20.000.000,00 bisa menjadi lebih besar atau kecil bergantung pada berapa jumlah penjualan dan berapa jumlah pembelian. Jika jumlah penjualan dikecilkan maka secara penyajian laporan keuangan akan terlihat kurang menarik karena salah satu indikator bisnis berkembang baik adalah tren penjualan/omset yang semakin menaik, tetapi jika pembelian dinaikkan secara otomatis akan mengurangi PPN KB dan salah satu cara untuk menaikkan pembelian/PM adalah dengan menggunakan PM dari FP fiktif. Menambahkan PM secara fiktif inilah salah satu yang jadi bidikan penyidik DJP.

Ketika PKP memutuskan untuk membayar PPN lebih kecil dengan cara menambahkan transaksi pembelian fiktif pada dasarnya WP telah mengkorupsi uang pajak, kok bisa, ya karena PPN yang seharusnya disetor misalkan 20jt ternyata cuma disetor misal hanya 3jt. Lebih-lebih bagi si penerbit FP fiktif sudah tentu jadi aktor yang layak diproses secara pidana karena dengan membuat FP atas transaksi penjualan yang fiktif maka itu sama saja dengan menerbitkan dokumen palsu dan ada kerugian negara juga.

Ciri-ciri PKP Fiktif

Untuk ciri-ciri FP fiktif/ FP TBTS yang paling tahu sebenarnya adalah Anda sendiri. Biasanya owner/pemilik perusahaan atau staf yang terkait pajak mengetahui secara persis atas FP yang keluar dan masuk. Secara umum FP TBTS Faktur Pajak yang diterbitkan TANPA ada underlaying transaction/ tidak ada kesesuaian antara arus uang, barang, dan dokumen. Misal pada transaksi yang sebagian benar contohnya di FP atas pembelian mencantumkan nilai pembelian sebesar 50jt, padahal barang yang masuk hanya 30juta dan uang yang dibayarkan juga hanya 30juta, sehingga terjadi mark up pembelian.

Sanksi Untuk Penerbit/Pengguna FP Fiktif

Berdasarkan Pasal 39A UU No. 16/2009 tentang KUP menyebutkan bahwa

Setiap orang yang dengan sengaja:

  1. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
  2. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Jika nanti UU KUP jadi direvisi oleh DPR bisa jadi sanksi pidana bisa jadi lebih lama dan sanksi denda menjadi lebih besar.

Risiko sanksi terbesar tentu ada pada pihak penerbit FP palsu, sedangkan bagi pengguna FP palsu saat ini masih ada waktu untuk membetulkan SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2014 dan sebelum-sebelumnya dan menyetorkan PPN KB sehingga atas sanksi yang muncul nanti bisa dihapuskan dengan fasilitas PMK-91 mumpung masih tahun pembinaan wajib pajak.

Apa itu Satuan Tugas Penanganan Faktur Pajak “Fiktif”

Karena masih banyak penerbit dan pengguna FP Fiktif dan menimbulkan kerugian negara hingga ratusan milyar setiap tahunnya, maka DJP membentuk tim khusus untuk penanganannya yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-35/PJ/2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan  Transaksi Yang Sebenarnya Di Lingkungan Kerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015. Dan ada rangkaian proses yang harus dilewati dari panggilan hingga WP masuk ke dalam ranah penyidikan.

Apa yang perlu disiapkan jika ada panggilan klarifikasi FP Fiktif?

Berikut yang bisa Anda ketahui seandainya tiba-tiba perusahaan Anda diindikasikan sebagai penerbit/pengguna FP fiktif.

  1. Panggilan pertama, KPP akan mengirimkan surat klarifikasi yang isinya meminta penjelasan terkait PM yang dikreditkan. Surat ini sekaligus undangan agar memberi jawaban pada tempat yang ditunjuk biasanya di KPP/Kanwil. Yang harus diperhatikan adalah yang hadir disini adalah WP-nya sendiri/tidak dapat diwakilkan, artinya jika PKP adalah OP maka yang hadir ya si pribadinya, dan jika yang diklarifikasi adalah WP badan maka yang hadir adalah wakil WP badan yaitu jajaran manajemen yang termuat pada akte pendirian badan. Bagaimana jika menggunakan jasa konsultan pajak, sebaiknya konsultan pajak diajak hadir bersama dan sudah dibuatkan surat kuasa. Bagaimana jika WP berhalangan hadir? Segera sampaikan alasan berhalangan hadir dan sampaikan kapan bisa hadir agar dilakukan penjadwalan ulang.
  2. Panggilan kedua, ini adalah prosedur opsional artinya ada jika pada panggilan pertama klarifikasi gagal dilaksanakan. Jika Anda masih berhalangan hadir tetap sampaikan konfirmasi ke petugas, memberikan alasan dan penentuan jadwa ulang.
  3. Pelaksanaan klarifikasi, pada acara hari H, selain WP diminta untuk memberikan penjelasan secara lisan perlu juga dibawa dokumen atas transaksi yang diduga fiktif sebagai penguat argumen. Jangan lupa membawa kartu identitas yang sah (KTP/SIM) dan nantinya WP yang hadir akan diambil foto sebagai bukti kehadiran.
Respon WP Dalam Pelaksanaan Klarifikasi
  • Tidak memenuhi Panggilan tanpa keterangan yang memadai;
  • Menyanggah; atau
  • Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana hasil klarifikasi.

Jika WP mengakui bahwa memang ada PM yang seharusnya tidak dikreditkan maka segera lakukan pembetulan SPT Masa PPN, itikad baik dari WP untuk membetulkan SPT akan dipantau hingga PPN KB selesai semua disetor.

Mohon maaf blog jadi gak terurus, karena admin lagi sering dinas keluar kota. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saran dan kritiknya. Terima Kasih 🙂

Kep-35/PJ/2015 tentang pembentukan satgas FP Fiktif

Lampiran Kep-35/PJ/2015 tentang pembentukan satgas FP Fiktif

 

 

 

 

4 replies
  1. Ridha
    Ridha says:

    Waduh, saya gak ngerti ini soal faktur. Saya taunya cuman menagihkan jasa terjemahan saya. Istilahnya entah invoice atau faktor. Memang beberapa perusahaan minta beban pajak. Saya sendiri minta beban pajak pihak perusahaan (pembeli) terkena beban. Bukan saya.

    Balas
  2. mayo mayora
    mayo mayora says:

    , mohon pencerahannya

    Saat ini kantor saya sebagai pihak importir sedang kena masalah pajak mengenai ppn Fiktif.

    Kronologi : CV.delta tempat saya bekerja adalah importir yg sekaligus sebagai pemilik barang di form PIB. (Seharusnya CV. delta hanyalah penyedia jasa importir dan bukan pemilik barang asli. hanya saja customer tidak mau memakai namanya sendiri sehingga memakai nama CV. delta

    CV. delta karena memiliki PIB dan setiap bulan PPn MAsukan selalu terlalu besar sehingga untuk membuang ppn tersebut maka cv. delta terpaksa menjual ppn fiktif ke customer yg membutuhkan.

    Masalah yg timbul adalah mengenai pasal ppn fiktif. lalu saya ingin bertanya , langkah apakah yg harus kami lakukan sekarang?
    A. Tidak mau mengakui semua PIB yg kami terima dengan cara menghapus PIB di Ppnmasukan dan juga menghapus ppn keluaran yg sudah kami terbitkan. lalu selisih uang yg biasanya kami bayarkan akan kami catat sebagai jasa pengurusan importir.
    B. Kami tetap berkeras bahwa memang ada barang yang kami jual. Tetapi kami tidak mempunyai dokumen pembayaran ke pihak luar negri, karena itu sudah dibayar oleh customer dan kami hanya jasa importir dan memakai API kami.
    C. Apakah ada solusi lain ?

    Mohon dibantu ya pak..Pusing banget nih…maju kena..mundur pun kena nih..

    Thanks ya…

    Balas

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *