Tata Cara Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) Per 2014

9
934

Sejak dirilisnya cara pembayaran pajak dengan ID Billing diharapkan akan mengurangi risiko salah pengisian pada SSP secara manual, akan tetapi pada kenyataannya tetap saja ada salah isi entah pada jenis pajak, NPWP pengguna ataupun salah jumlah setoran, bisa jadi karena kurang teliti atau lagi ngantuk atau banyak pikiran karena mikirn cicilan, wallahu ‘a lam.

Setiap masalah ada solusinya, untuk kejadian diatas dapat dikoreksi dengan prosedur permohonan pemindahbukuan (Pbk). Artikel Pbk sudah pernah saya muat di tahun 2013 disini linknya, dan di tahun 2014 keluar aturan baru tentang Pbk yaitu PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, isinya tidak banyak yg berubah hanya berubah formulir dan beberapa ketentuan terutama kaitannya dengan penerapan kode billing, ini yang akan saya sajikan untuk Anda pembaca setia nan baik hatinya 😎

Kenapa Harus Pbk

Penyebab harus dilakukan Pbk masih sama dengan ketentuan lama, bisa dibaca di artikel lama dan ada penambahan sedikit, salah satunya jika SSP/kode billing ataupun SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) sudah benar tapi teller bank salah input, alasan lain sesuai pasal 16 PMK-242/PMK.03/2014 antara lain:

  1. Adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;
    Misal salah isi kode jenis setoran, salah isi NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean dsb.
  2. Adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN;
  3. Kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing terjadi apabila data yang tertera pada lembar asli SSP, SSPCP, berbeda dengan data pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.
  4. Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
  5. Dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB;
  6. Jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB;
  7. Jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan
  8. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Yang Dapat Dilakukan Pbk

Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dapat dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai. (Pasal 16 ayat (8))

Yang Tidak Dapat Dilakukan Pbk

Sesuai pasal 16 ayat (9)

  1. Pbk atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
  2. Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau
  3. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.

Pbk Dalam Mata Uang US $

Boleh asal Pbk-nya juga sesama pembayaran dollar USA (Pasal 16 ayat (10)

Tata Cara Pbk

Berdasarkan pasal 17 PMK di atas, prosedur pengajuan Pbk adalah:

  1. Pemohon mengisi surat permohonan dan mengajukan di tempat pembayaran diadministrasikan/KPP
  2. Permohonan Pbk bisa disampaikan langsung ke loket TPT atau dikirim via pos/ekspedisi dengan melampirkan bukti pos kirimnya
  3. Yang mengajukan adalah:
    • WP penyetor, jika karena salah pembayaran
    • Pegawai DJP secara jabatan, jika karena salah perekaman/penerbitan Bukti Pbk
    • WP Pusat, jika permohonan diajukan atas NPWP cabang yang telah dihapus
    • Entitas baru (surviving company), jika pengajuan diajukan oleh entitas WP yang merger
  4. Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan
  5. Lampiran yang diperlukan pada permohonan Pbk antara lain:
    • asli SSP, dokumen BPN (Bukti Penerimaan Negara) dan menampilkan data NTPN atas setoran
    • surat pernyataan salah rekam, jika kesalahan setoran karena kesalahan input petugas loket bank/pos
    • asli pemberitahuan pabean impor, cukai, atau asli surat tagihan jika Pbk diajukan untuk SSPCP
    • fotokopi KTP penyetor/pihak penerima Pbk, jika NPWP pada SSP diisi 000000000 pada 9 digit pertama
    • fotokopi identitas wakil badan, jika penyetor salah mengisi NPWP
    • surat pernyataan dari WP yang NPWP-nya tercatut sedangkan bukan untuk dia dan tidak keberatan untuk di Pbk (yang ini formatnya bebas aja, intinya si pemilik NPWP yg akan di Pbk setorannya tahu dan tidak keberatan akan dilakukan Pbk)
  6. Jika permohonan sudah sesuai maka akan diterbitkan bukti Pbk
  7. Jika permohonan tidak sesuai maka tidak akan diterbitkan bukti Pbk dan akan diberitahukan secara tertulis
  8. Tanggal pembayaran pajak yang berlaku dalam Bukti Pbk mengacu pada tanggal bayar yang tertera pada BPN atau MPN pada SSP
  9. Prosedur pengerjaan bukti Pbk paling lama 30 hari, kalau kelamaan langsung kontak KPP saja.

 

[av_button label=’Download formulir Pbk dan Surat Pernyataan Salah Rekam’ link=’manually,http://amsyong.com/wp-content/uploads/2017/01/Permohonan-Pemindahbukuan-Surat-Pernyataan-Kesalahan-Perekaman.xlsx’ link_target=” size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3y7njc’]

[av_button label=’Download PMK-242/PMK.03/2014′ link=’manually,http://amsyong.com/wp-content/uploads/2017/01/PERMEN-KEMENKEU-Nomor-242-_PMK.03_2014-Tahun-2014-kemenkeu-no-242-_pmk.03_2014.pdf’ link_target=” size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b0′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-1z9fdk’]

Sumber gambar: pribadi, model: pandu

9 KOMENTAR

  1. pak dwi mau nanya. kalau pemindahbukuan dari PPh 22 ke PPh Final PP46 boleh tidak?

    soalnya saya WP PP46 tapi tidak minta SKB dan terlanjur dipungut bendaharawan.

  2. Saya sudah mendapatkan bukti pemindahbukuan (krn salah kode pajak). Waktu e-fliling tapi isi NTPN tidak bisa. Mau isi nomor pbk juga salah terus. Ini bagaimana ya? Kalau nomor pemindahbukuan itu seperti apa contohnya ya??

  3. Terima kasih infonya, Mas.

     

    Saya mau tanya, setelah mendapat bukti pbk dari KPP. Mohon infonya kembali tata cara pengisian pbk atau langkah2 yang selanjutnya setelah pbk (mengacu pada aplikasi e spt pph 23)?

    • Maksudnya untuk mengisikan bukti Pbk sebagai pengganti SSP yg salah pada aplikasi e-SPT PPH Pasal 23 ya bu? Silahkan nomor NTPN diganti dengan nomor bukti Pbk, hanya disitu perbedaannya.

  4. sy mau tanya perihal PBK lagi,, pph22 yg sudah jelas a.n NPWP cv.saya dan mau saya PBK ke PP46 kok tidak bisa diproses dan harus menyertakan surat peryataan kesediaan dari pemerintah terkait ya???

    • Selamat siang pak
      PPh 22 adalah kewajiban pemungut yang menyetorkan, salah satunya adalah kewajiban dinas. Jika mau diajukan Pbk maka harus dengan seijin dinas, karena seharusnya dinas yang ajukan, karena kewajiban penyetrannya melekat di dinas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.