Pengenaan PPN Dengan Nilai Lain

Salah satu enaknya menghitung PPN yang terutang adalah tarifnya yang tunggal yaitu 10%, hanya saja pada kenyataannya DPP PPN yang beredar di transaksi bisa macam-macam dasar pengenaannya. Ada yang dikenakan langsung atas nilai penjualan misal pada usaha dagang, ada juga yang mengambil sebagian tertentu misal pada jasa ekspedisi. Sebagai panduan berapa DPP PPN yang seharusnya dikalikan dengan 10% sesuai jenis usaha dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Jenis Penyerahan DPP Keterangan
Sudah Berlaku sejak 1 April 2010
1. pemakaian sendiri BKP dan atau JKP Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
2. pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
3. penyerahan film cerita perkiraan hasil rata-rata per judul film Ketentuan ini tidak berlaku untuk film cerita impor (ditegaskan lagi oleh PMK-38/PMK.011/2013)

  • (Untuk film cerita impor berlaku ketentuan PMK-102/PMK.011/2011)
4. penyerahan produk hasil tembakau a. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau untuk penyerahan Hasil Tembakau; atau

b. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau untuk jenis dan merek yang sama, yang dijual untuk umum setelah dikurangi laba bruto untuk penyerahan Hasil Tembakau yang diberikan secara cuma-cuma.

5. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan harga pasar wajar
6. penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih PKP penjual tidak boleh mengkreditkan Pajak Masukan yang dimiliki
7. jasa pengiriman paket 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih PKP penjual tidak boleh mengkreditkan Pajak Masukan yang dimiliki
8. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang HPP atau Harga Perolehan
9. penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang harga lelang
10. Penyerahan BKP melalui Pedagang Perantara harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli
Baru Berlaku sejak 1 Maret 2013 (PMK-38/PMK.011/2013)
11. penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. PKP penjual tidak boleh mengkreditkan Pajak Masukan yang dimiliki.
Berlaku sejak 1 Maret 2014 (PMK-30/PMK.03/2014)
12. Penyerahan Emas Perhiasan dan / atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan. 20% x harga jual Emas Perhiasan atau nilai penggantian. Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan tidak dapat dikreditkan. (Pasal 5 PMK-30/PMK.03/2014)
Berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 26 Maret 2015 (PMK-62/PMK.03/2015)
13. penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian
  1. Nilai Lain atas bagian harga pupuk tertentu yang disubsidi termasuk PPN adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dari jumlah pembayaran subsidi. (Pasal 3 ayat (2) PMK-62/PMK.03/2015)
  2. Nilai Lain atas bagian harga pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dari harga eceran tertinggi (HET). (Pasal 3 ayat (3) PMK-62/PMK.03/2015)

Ketentuan sejak 1 Juni 2002 s/d 30 Maret 2010 (KMK-251/KMK.03/2002)

No. Jenis Penyerahan DPP Keterangan
1. pemakaian sendiri BKP dan atau JKP Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
2. pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
3. penyerahan media rekaman suara atau gambar perkiraan Harga Jual rata-rata KEP-81/PJ/2004
4. penyerahan film cerita perkiraan hasil rata-rata per judul film
5. persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan harga pasar wajar
6. aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan harga pasar wajar
7 kendaraan bermotor bekas *)
(sudah tidak menggunakan DPP nilai lain sejak 1 April 2010)
10% (sepuluh persen) dari Harga Jual PKP penjual tidak boleh mengkreditkan PPN Masukan yang dimiliki
8. penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih PKP penjual tidak boleh mengkreditkan PPN Masukan yang dimiliki
9. jasa pengiriman paket 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih PKP penjual tidak boleh mengkreditkan PPN Masukan yang dimiliki
10. jasa anjak piutang (sejak 1 April 2010 sudah masuk ke jasa perbankan yang merupakan bukan JKP) 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon PKP penjual tidak boleh mengkreditkan PPN Masukan yang dimiliki
11. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak antar cabang Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
12. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang harga lelang

 

Yang diatur di PMK-83/PMK.03/2012 (berlaku sejak 1 Juli 2012)

No. Jenis Transaksi DPP Nilai Lain
1 penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak memenuhi ketentuan pasal 3 PMK-83/PMK.03/2012, jasa penyediaan tenaga kerja dimaksud merupakan jasa yang dikenai PPN.

  • dalam hal tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja dirinci dalam Faktur Pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja, DPP nya adalah nilai lain. (pasal 4 Ayat (4) PMK-83/PMK.03/2012)
Nilai lain adalah seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. (pasal 4 Ayat (5) PMK-83/PMK.03/2012)

 

Yang diatur di PMK-102/PMK.011/2011 (berlaku sejak 13 Juli 2011) dan SE-79/PJ/2011

No.

Jenis Transaksi

DPP

Keterangan

1. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor Sebesar Rp12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor
2. Penyerahan Film Cerita Impor oleh importir kepada Pengusaha Bioskop Sebesar Rp12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor dipungut pada saat pertama kali masing-masing copy Film Cerita Impor tsb diserahkan kepada Pengusaha Bioskop.

 

Cukup jelas ya, jadi ada sebagian transaksi penyerahan BKP/JKP yang DPP-nya dipilah dulu tidak serta merta dikalikan 10%.

Pembuatan Faktur Pajak

Kode FP yang diterbitkan menggunakan kode 04

Dasar Hukum

  • KMK-251/KMK.03/2002 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak (berlaku untuk 1 Juni 2002 s/d 30 Maret 2010)
  • PMK-121/PMK.03/2015 (berlaku sejak 1 Maret 2013) tentang perubahan ketiga atas PMK-75/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang Nilai Lain Sebagai DPP
  • PMK-102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor (berlaku sejak 13 Juli 2011)
  • PMK-83/PMK.03/2012 (berlaku sejak 1 Juli 2012) tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak dikenai PPN
  • PMK-30/PMK.03/2014 (berlaku sejak 1 Maret 2014) tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan
  • PMK-62/PMK.03/2015 (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 26 Maret 2015) tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Pupuk Tertentu Untuk Sektor Pertanian
  • PMK-207/PMK.010/2016 (berlaku sejak 28 Desember 2016) tentang Perubahan atas PMK-174/PMK.03/2015 tentang tata cara Penghitungan dan Pemungutan PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau

Referensi:

TKB-DJP

 

2 replies
  1. Rina
    Rina says:

    Min. Saya mau tanya perihal dpp nilai lain. Perusahaan kita bergerak di jasa pengiriman paket. pada saat penyerahan jasa kita menerbitkan faktur pajak menggunakan dpp nilai lain yang perhitungannya 1%. Dan apabila kita punya faktur pajak masukan atas pembelian mobil untuk operasi perusahaan bisa dikreditkan? Mohon bantuannya.. Terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang Bu Rina
      Pajak masukan yang bisa diakui adalah yang terkait dengan kegiatan produksi barangnya. Misal belanja semen untuk bikin pagar. Sedangkan mobil tidak terkait langsung dengan jasa tetapi sebagai penunjang sehingga tidak dapat dikreditkan.

      Balas

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *