,

Setelah Tax Amnesty, Ini Dia Lanjutan Ceritanya (PP 36/2017)

Program super spesial pengampunan pajak yang berakhir trimester awal kemarin tidak berlalu begitu saja. Niat awal pemerintah untuk memberikan fasilitas ampunan bagi pengguna tax amnesty (TA) harus dibarengi dengan kejelasan untuk tindak lanjutnya. Tindak lanjut bagaimana dengan perlakuan WP yang tidak ikut TA tetapi ada data yang menunjukkan dia punya potensi pajak atau WP yang ikut TA tetapi masih ada harta yang belum dilaporkan di Surat Pernyataan Harta (SPH) dan atau bagaimana dengan adanya orang/badan usaha yang tidak/belum mempunyai NPWP tetapi secara terang mempunyai penghasilan hingga saat ini. Merespon amanat UU TA (UU NO. 11 Tahun 2016) khususnya pasal 13 dan 18 diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Judulnya panjang juga, yak langsung aja masuk ke materinya.

Secara garis besar hal yang diatur pada PP 36/2017 adalah perlakuan terhadap WP yang ikut TA dan yang tidak ikut TA.

Subjek Pajak dan kondisi pengenaan (Pasal 2 ayat 1):

  1. Bagi WP Yang Ikut TA
    Yang

    • tidak jadi repatriasi atau tidak menginvestasikan selama 3 tahun, atau
    • mengalihkan Harta ke luar NKRI sebelum 3 tahun (gagal holding), dan atau
    • ditemukan Harta lain yang tidak diungkapkan dalam SPH
      maka akan dihitung harta bersih atas kondisi ketiga di atas dan kemudian akan dikalikan dengan tarif PPh Final sesuai PP 36
  2. Bagi WP Yang TIDAK Ikut TA
    Yang ditemukan Harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh akan dihitung/dinilai Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh untuk kemudian dikalikan dengan tarif PPh Final sesuai PP 36
Subjek Pajak PP 36/2017

Subjek Pajak PP 36/2017

Penentuan DPP (Pasal 2 ayat 2-4)

Berikut cara menentukan DPP, Poin 1-4 untuk WP TA, poin 5 untuk WP Non TA

  1. Gagal repatriasi/holding 3 tahun ⇒ Harta Bersih tambahan dalam SKET
  2. Belum/kurang ungkap Harta dalam SPH ⇒ Harta Bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam SPH
  3. SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah UU TA tidak benar ⇒ Selisih lebih Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir dengan Harta sebelum SPT PPh Terakhir + Harta yang bersumber dari penghasilan dan/atau Setoran Modal pada Tahun Pajak Terakhir
  4. Penyesuaian nilai harta berdasarkan Surat Pembetulan atas SKet ⇒ Selisih lebih Harta dalam SKET dengan Harta dalam Surat Pembetulan atas SKET
  5. Belum lapor Harta dalam SPT ⇒ Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh

Dasar Pengenaan Pajak PP 36

Menghitung Nilai DPP (Pasal 5 ayat 2)

  1. Kas & Setara Kas
    Dihitung dengan nilai nominal
  2. Selain Kas & Setara Kas
    Hasil Penilaian DJP menggunakan:

    • prinsip umum penilaian
    • nilai yang telah ditetapkan pemerintah, mis: NJOP/NJKB
    • Jika penilaian yg ditetapkan pemerintah tidak ada, menggunakan nilai yang ditetapkan sesuai standar penilaian

Penentuan Nilai Nominal

Hitungan Pajaknya

Tarif PPh Final x DPP 

PPh Final sendiri terdiri dari 3 tarif dengan peruntukan sesuai kriteria sebagai berikut:

  • 25% ⇒ Badan Usaha
  • 30% ⇒ Orang Pribadi
  • 12,5% ⇒ WP tertentu

Tarif PPh Final PP 36/2017

WP tertentu kriterianya penghasilannya meliputi seluruh penghasilan yang merupakan objek PPh yang bersifat final & tidak bersifat final seperti di bawah ini

  • WP yang menerima penghasilan dari usaha/ pekerjaan bebas, paling banyak Rp4,8 miliar (Bruto), seperti usahawan
  • WP yang menerima penghasilan dari selain usaha/ pekerjaan bebas, paling banyak Rp632 juta (Bruto), seperti karyawan
  • WP yang menerima penghasilan bruto dari gabungan di atas, paling banyak:
    • Rp632 juta penghasilan selain dari usaha
    • Rp4,8 miliar  dari total penghasilan

Lumayan besar juga yak, apa sih maunya aturan ini terbit

  1. Kepastian Hukum, Pemerintah menunjukkan konsistensi kebijakan dan memberikan kepastian hukum yang menjamin hak dan  kewajiban  bagi  Wajib Pajak serta kewenangan DJP dalam melaksanakan amanat Pasal 13 dan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.
  2. Keadilan, PP ini memberikan rasa keadilan bagi WP yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan selama ini dengan benar, termasuk bagi para peserta program TA, melalui pemerataan beban pajak kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban pajak dengan benar namun tidak mengikuti program amnesti pajak

Pengecualian Atas Penerapan PP 36/2017

Walaupun ada tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, tetapi tidak serta merta semua lapisan masyarakat dikenakan aturan ini. Senada dengan pengecualian yang tidak wajib mengikuti TA, maka tindak lanjutnya pun ada yang tidak diterapkan yaitu bagi masyrakat yang

masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau meskipun memiliki harta/penghasilan:

  • Seorang pensiunan yang penghasilannya hanya dari uang pensiun
  • Berpenghasilan rendah (misalnya petani dan nelayan kecil)
  • Tinggal di luar negeri lebih dr 183 hari dlm jangka waktu 12 bulan dan tidak punya penghasilan di Indonesia
  • Memiliki warisan yg belum dilaporkan di SPT Tahunan
  • Orang Pribadi yg memiliki harta berupa hibah yang belum dilaporkan di SPT Tahunan

Imbauan dari DJP

apabila wajib pajak:

  • tidak mengikuti amnesti pajak;
  • masih terdapat harta yang diperoleh dari penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya; dan
  • harta tersebut belum dilaporkan dalam SPT Tahunan

maka selama belum dilakukan pemeriksaan, wajib pajak masih dapat melakukan pembetulan SPT dengan melaporkan harta tersebut serta penghasilan dan pajak yang harus dibayar.

Keep Calm

Bagaimana untuk yang belum ber-NPWP tetapi sudah mempunyai penghasilan dan sudah di atas PTKP? Tentu diwajibkan untuk segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, jika tidak nanti dari KPP akan memberikan NPWP secara jabatan dan dapat dilakukan pemeriksaan. Tetapi tenang aja, petugas KPP (termasuk saya juga) nggak akan sewenang-wenang juga dalam melakukan instruksi PP ini, jika Anda merasa tidak puas atau dikecewakan atau merasa petugas pajak melanggar kode etik silahkan adukan ke  whistleblowing system Kementerian Keuangan atau telepon ke Kring Pajak 1500 200, atau email ke pengaduan@pajak.go.id.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *