Sekali Lagi, Penegasan Terkait SKB PPh Untuk WP PP 46

7
540
SPT PP 46 Lebih Bayar

Beberapa waktu lalu, gencar isu akan ada penurunan tarif PPh final untuk UKM yang semula final 1% menjadi 0.25%. Secara pribadi, saya menanggapi baik, tetapi karena belum ada penetapan, jadi semua Wajib Pajak harusnya tetap ikut aturan yang berlaku yaitu setor 1%. Terlepas dari isu tersebut, ada kejadian yang selalu berulang tatkala menjelang musim laporan SPT Tahunan PPh tiba, kondisi ini menerpa WP pengusaha kecil yang sering mendapat proyekan dari dinas/pemotong/pemungut dan disisi lain ada kewajiban membayar PPh Final 1%., yaitu bingung apakah SPT tahunan saya bakal lebih bayar atau tidak dan apa yang harus dilakukan.

Bendaharawan pemerintah adalah salah satu pihak yang diberi wewenang untuk memotong dan memungut PPh 21/22/23 dalam setiap pencairan dana atas penyelesaian suatu pekerjaan. Dan rekanan yang biasanya berasal dari pihak swasta, utamanya jika masih beromset kecil maka wajib mesti punya SKB PPh agar tidak dipotong dan dipungut pihak pemberi penghasilan.

Mengapa demikian? seperti yang bapak ibu tahu semenjak PP 46 tahun 2013 berlaku ada kewajiban untuk menyetor PPh Final 1% atas omset bulanan yang diperoleh, termasuk dalam hal ini omset atas pekerjaan yang diberikan kepada bendaharawan. Jika tidak ada SKB PPh atau lebih tepatnya legalisasi SKB PPh saat pengajuan pencairan dana maka tanpa tedeng aling bendaharawan akan tetap memotong/memungut PPh walaupun si rekanan sudah menyetor pajak 1%-nya. Akibatnya SPT tahunan pun akan menjadi lebih bayar.

Pertanyaan berikutnya, apa iya SPT tahunan yang LB hanya bisa direstitusikan? Ini yang akan diulas lagi dengan diterbitkannya S-45/PJ.02/2018, sebuah dokumen internal sebagai panduan ketika menemui kejadian di atas. Pada S-45/PJ.02/2018 dengan hal Penegasan atas PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain atas Penghasilan yang DIperoleh Wajib Pajak yang Dikenai PPh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, menjelaskan beberapa dasar hukum terkait PP 46 dan SKB yang berlaku serta perlakuan saat ada SPT tahunan yang LB.  Biar ringkas, saya rangkumkan kembali simpulan dari S-45 tersebut.

Penegasannya (mulai poin 2 pada s-45) sebagai berikut:

  1. Berdasarkan PMK-107, atas penghasilan dari usaha WP PP-46, yang berdasarkan UU PPh dan aturan terkait wajib dilakukan pemotongan/pemungutan (pot/put) PPh yang tidak final, dapat dibebaskan dari pot/put PPh oleh pihak lain.
  2. Pembebasan dari pot/put PPh yang bersifat tidak final oleh pihak lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB)
  3. Pemotong/pemungut tidak melakukan pot/put apabila telah menerima SKB yang telah dilegalisasi oleh KPP tempat WP PP-46 menyampaikan SPT Tahunan
  4. Dalam hal WP PP-46 menyerahkan fotokopi legalisasi sebelum pot/put dilakukan, namun pemotong/pemungut tetap melakukan pot/put PPh, maka:
    1. atas PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pemerintah dengan SSP/BPN atas NPWP rekanan dapat:
      1. dipindahbukukan (PBK) oleh Bendahara Pemerintah ke setoran PPh Final 1% rekanan
      2. diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang oleh rekanan
      3. dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh WP PP 46
    2. atas pot/put PPh oleh pihak lain dengan bukti potong/pungut dapat:
      1. diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang oleh rekanan
      2. dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh WP PP 46
  5. Dalam hal WP PP 46/rekanan tidak dapat menyerahkan fotokopi legalisir SKB PPh sebelum pot/put dilakukan atau menyerahkan legalisir SKB PPh setelah pot/put dilakukan maka pemotong/pemungut tetap melakukan pemotongan/pemungutan PPh
  6. Atas pot/put PPh pada huruf e di atas dapat dikreditkan terhadap PPh terutang pada SPT Tahunan WP PP 46
  7. Dalam hal pengkreditan PPh sebagaimana huruf f di atas menyebabkan kelebihan pembayaran/LB dapat diminta/direstitusikan WP PP 46 melalui SPT Tahunan PPh, dan nantinya KPP akan menindaklanjuti dengan penelitian/pemeriksaan.

Sudah cukup jelas kan, segera siapkan dokumen pendukung SPT tahunan PPh Anda, mungkin Anda ada LB yang dapat Anda klaim sebagai hak Anda.

Unduh S-45/PJ.02/2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.