e-Reporting, Ngilangin Yang Ngrepotin

27
1729
e-reporting amnesti pajak

Seorang teman sekantor seprofesi tetapi beda seksi, berbagi sebuah salindia/slide/powerpint atau semacam itulah sodara-sodara. Isinya tentang pelaporan harta tambahan TA. Pada postingan sebelumnya saya sudah berbagi juga contoh format Laporan Tahunan Penempatan harta tax amnesty yang harus dilaporkan paling lambat saat pelaporan SPT Tahunan, jika masih kurang puas juga, bapak ibu bisa langsung meluncur di laman khusus di web DJP. Yang berbeda kali ini adalah lapornya ternyata bisa pakai e-Reporting Amnesti Pajak. Nah macam mana pula itu?

Setelah Wajib Pajak diberi bermacam-macam menu serba electronic yang bertujuan untuk memudahkan WP melakukan kewajibannya, seperti e-filing, e-form, e-billing maka diluncurkan lagi menu baru di djponline yaitu e-reporting. Jangan merasa rancu dulu antara e-reporting dengan e-filing. Kalau e-filing untuk pelaporan SPT, sedangkan e-reporting untuk laporan elektronik insidentil, jika melihat implementasinya maka e-reporting amnesti pajak digunakan khusus untuk laporan tahunan penempatan harta amnesti pajak, semoga ke depannya bisa untuk segala jenis laporan non SPT lainnya wallahu’alam.

Tampilan dibawah ini adalah menu e-reporting amnesti pajak yang sudah diaktifkan di djponline, nantinya akan bersanding diantara menu yang sudah lama eksis di djponline.pajak.go.id

Menu e-Reporting Amnesti Pajak

Sama halnya saat pertama kali e-form diperkenalkan, menu e-reporting Amnesti Pajak ini tidak akan otomatis muncul, alias harus diaktifkan dulu. Caranya dengan masuk di menu profil user dan mencontreng menu e-reporting Amnesti Pajak .

Cara Memunculkan Menu e-Reporting

Dan saat ini sepertinya e-reporting Amnesti Pajak baru diperuntukkan untuk WP yang mengikuti TA dan harapannya WP dapat memanfaatkan menu tersebut agar bisa lapor penempatan harta TA tanpa harus datang langsung ke KPP. Walaupun demikian jika masih ada yang lebih menyukai datang langsung menyerahkan laporannya ke TPT KPP juga sangat dibolehkan.

Batas Akhir Laporan Penempatan Harta TA

Gimana teknis laporannya? Untuk detilnya dapat bapak ibu baca atau unduh di slide di bawah ini. Sumber informasi saya dapatkan dari rekan KPP 629 di pajeglempung.com. Mudah khan??

Oh iya, tambahan info untuk yang tidak wajib lapor penempatan harta TA. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 07/PJ/2018 bahwa penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau penempatan harta tambahan tidak diwajibkan bagi Wajib Pajak UMKM, dan/atau Wajib Pajak yang harta tambahannya semata-mata berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia (deklarasi luar negeri).

Jika ada kesulitan silahkan hubungi petugas di KPP terdekat atau saluran telepon kring pajak 1500200

Download Panduan Laporan Tahunan Penempatan Harta TA PDF via

  1. amsyong.com
  2. Google Drive

27 KOMENTAR

  1. saya ingin melaporkan laporan penempatan harta pasca ta tetapi saat saya menambahkan data xl tidak berhasil hanya ad tulisan loading saja dan sudah saya coba berulang-ulang dari semalam tetapi tetap tidak bisa

    mohon infonya pak ????

  2. Selamat sore, Mas Dwi

    Saya lagi coba upload ke e-reporting, tapi kok loadingnya lama sekali ya?  Pernah ngalamin kayak gitu ga ya?

    Terima kasih

  3. Selamat sore Pak Dwi Utomo,

    Sya sudah melaporkan Laporan Harta Deklarasi Dalam Negeri lewat situs DJP Online dan Bukti Penerimaan Elektroniknya sudah saya terima via email, namun ternyata dalam laporan tersebut ada data yang lupa saya input.

    Apakah bisa saya melakukan perbaikan dengan mengirim ulang Laporan Harta Deklarasi tersebut via situs DJP Online? Ataukah saya harus melaporkan lagi secara manual ke KPP tempat saya terdaftar?

    Mohon bantuannya, terima kasih

    • Nah ini yang saya belum tahu pak, apakah di e-reporting TA ini ada fasilitas pembetulan laiknya efiling SPT seperti biasanya? Jika nggak dicoba memang bikin penasaran tetapi jika salah langkah malah bikin gak karuan nanti. Saran saya lapor manual saja ke KPP terdaftar, saya kira tidak akan terlambat karena laporan yang pertama kan sudah dapat tanda terima sebelum maret berakhir. Atau jika pak Hotma sudah ada solusinya, jangan lupa berbagi kabar baik disini.

      Salam

  4. Hallo pak, sy boleh bertanya.

    berangkat dari link ini:
    http://pajak.go.id/laporan-pasca-amnesti-pajak

    Saya wajib pajak dengan usaha umkm perorangan yang sudah mengikuti ta tahun lalu
    1. apakah harus lapor penempatan harta?
    2. apabila lapor apakah penambahannya saja atau yang sesuai tahun lalu?
    3. kalau harta yang di TA kan seperti deposito, yang sudah dicairkan karena butuh dana bagaimana ya? masa saya harus pinjam uang padahal saya punya deposito.

    Terima Kasih.

  5. Selamat sore Pak Dwi

    Harta yang dilaporkan hanya harta yg ikut TA saja tapi kalau selama periode tersebut tidak ada penambahan apakah wajib tetap lapor .

    Terima kasih

     

  6. Selamat sore pak Dwi Utomo, kalau pada saat ikut TA status sebagai karyawan biasa dan untuk laporan SPT tahunan buat tahun 2017 sudah berubah status jadi UMKM apakah harta tambahan yg diperoleh selama tahun 2017 harus wajib dilaporkan lagi via channel e-reporting ini atau tidak ? Karena harta tambahan selama tahun 2017 sudah saya tambahkan dalam lampiran IV daftar harta pada laporan SPT tahunan orang pribadi form 1770 seperti biasa pak. Mohon pencerahannya, terima kasih

  7. met malam mas dwi,

    saya lagi coba e-reporting, setelah semua data telah saya isi, setelah sukses upload, dan mau simpan data, muncul error

    apakah ada yg pernah alami ? terima kasih

     

  8. apakah harta yang sudah ada di spt sebelum ikut TA  dilaporkan juga ? atau cukup harta yang ikut TA saja

    terimakasih

      • Sore Pak Dwi Utomo, menyambung pembicaraan diatas bang Arafat, bilamana status WP adalah UMKM.

        Intinya E-reporting ini tetap wajib atau tidak pak ? mengacu pada berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 07/PJ/2018 yang disebutkan diatas, agak binggung memahaminya, terima kasih sebelumnya Pak. 😀

          • Intinya untuk PER – 07/PJ/2018 di atas adalah, untuk WP UMKM dan WP yg semata-mata hanya melakukan repatriasi saja maka tidak wajib/tidak perlu lapor laporan penempatan Harta TA.

            • Maaf baru sempat balas Pak Dwi. Maaf pa, tambahan informasi harta yang dilaporkan saat TA tempo hari hanya beberapa aset seperti kendaraan bermotor, bangunan dan tabungan yang kesemuanya ada di Indonesia dan ikut penebusan. Jadi sifatnya tidak wajib ya pak Dwi ? terima kasih,

              • Yg dikecualikan untuk lapor hanya UMKM dan WP yg asetnya terdiri atas repatriasi saja pak. Untuk yg non kriteria tersebut tetap lapor. Dengan kata lain jika bapak ikut TA dengan tarif 0.5% maka tergolong UMKM.

                • Wah terima kasih sekali penjelasannya pak Dwi, maaf kebingungan sejak kemarin kemarin, kali ini jelas. Bravo Pak 🙂

  9. Min, stelah lapor TA via online, APA masih perlu lapor hardcopy Ke kpp? Soalnya berdasarkan email yg dikirim, wajib pajak wajib lapor TA hardcopy Dan softcopy.

    • Selamat Sore Bu Christie
      Tidak perlu laporan hardcopy lagi. Jika datang ke KPP memang perlu bawa 2 jenis file hardcopy untuk disampaikan petugas TPT dan softcopy untuk divalidasi dan diimpor petugas TPT. e-reporting menggantikan kehadiran fisik WP TA-nya.

      • Tambahan info, e-reporting adalah saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi (PER – 07/PJ/2018 pasal 4 ayat (3) huruf e)

        • Siang pak Dwi Utomo, maaf mau tanya saya sudah login ke DJP online tapi di halaman saya cuma ada efilling, dan eform,apakah saya harus telpon ke kantor pajak supaya bisa dapet pilihan e-reporting?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.