Nggak Pernah Mencatat Omset Bulanan? Ini Cara Lain Ngitungnya

1
367

Dalam menghitung pajak, baik pajak tahunan atau bulanan perlulah Wajib Pajak membiasakan diri untuk merekam data omset/transaksi. Kegiatan ini lazim disebut dengan pembukuan atau pencatatan. Kegiatan pembukuan dipakai untuk WP Badan atau OP tertentu dengan produk keluarannya yaitu laporan keuangan, yaitu laba rugi, neraca dst. Sedangkan pencatatan umumnya dipakai WP OP yang omsetnya masih kisaran kecil atau <4,8M.

Mempunyai data omset/penghasilan baik dari sisi wajib pajak ataupun dari sisi petugas pajak fungsinya sangat penting, karena bisa menjadi dasar bagi WP untuk menghitung pajak dan bisa menjadi dasar bagi bagi fiskus/petugas pajak untuk mengecek kebenaran omset WP utamanya saat sedang dilakukan pemeriksaan. Naah.. sekarang bagaimana jika WP tidak pernah mencatat, kali ini bahasannya teantang pencatatan ya, yang dikarenakan lupa mencatat omset atau sebenarnya sudah mencatat tetapi hilang datanya. akan diberikan bebarapa cara lain untuk mencarinya sesuai dengan Permenkeu No. 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto

  1. Transaksi tunai dan nontunai
    dihitung berdasarkan data dan/atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak
  2. Sumber dan penggunaan dana;
    dilakukan berdasarkan data dan/atau infrmasi mengenai sumber dana dan/atau penggunaan dana dalam suatu tahun pajak.
  3. Satuan dan/atau volume;
    dilakukan berdasarkan data dan/atau infomasi mengenai jumlah satuan dan/atau volume usaha yang dihasilkan WP dalam suatu tahun pajak.
  4. Penghitungan biaya hidup;
    dilakukan berdasarkan data dan/atau infrmasi mengenai biaya hidup WP beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.
  5. Penambahan kekayaan bersih;
    dilakukan berdasarkan data dan/atau infomasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak.
  6. Berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
    berdasarkan data SPT atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya.
  7. Proyeksi nilai ekonomi; dan/atau
    dilakukan dengan cara memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.
  8. Penghitungan rasio
    dilakukan berdasarkan persentase atau rasio pembanding.

Secara rinci, nanti akan diterbitkan perdirjen untuk panduan teknis hitungannya. Tetapi paling tidak ada gambaran untuk fiskus, konsultan atau WP jika ingin menghitung omset sendiri. Sehingga hasil uji akan dapat mendekati validitas data. Ahay..

Unduh PMK-15/PMK.03/2018 Cara Hitung Omset

Sudah awal Maret kawan, segera laporkan SPT Tahunan Anda ya mumpung belum rame, gunakan e-Filing jika #mager ke kantor pajak 😀


Ada sebuah opini, saya bilang opini karena sumber artikel ini dari seorang pengamat perpajakan kondang bukan dari pernyataan resmi DJP, Yustinus Pastowo. Sebuah tulisan dishare dari beliau di yang saya dapatkan dari grup WA terkait keresahan masyarakat terkait PMK di atas. Pada intinya, cara lain hitung penghasilan bruto di atas digunakan jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Dalam pemeriksaan biasa disebut metode tidak langsung. Berikut isi artikel yang dishare beliau.

Benarkah PMK-15 Bikin Resah?

Baru-baru ini terjadi polemik terkait diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. Lalu sempat beredar tulisan yang sangat cepat menyebar dan diyakini kebenarannya. Hal ini cukup meresahkan karena seolah Pemerintah akan mengejar pajak secara agresif, menyasar ke semua orang dengan segala jurus. Apakah benar demikian? Saya coba menjelaskan latar belakang dan konteksnya supaya lebih jelas.

1. Kenapa harus ada PMK Nomor 15 Tahun 2018?

PMK ini merupakan pelaksanaan Pasal 14 ayat (5) UU PPh, yang memerintahkan Menteri Keuangan untuk menetapkan cara lain menghitung peredaran bruto, dalam hal wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, atau tidak memperlihatkan pencatatan/bukti-bukti pendukungnya.

2. Kenapa harus dihitung dengan cara lain?

Karena pembukuan berdasarkan standar akuntansi yang baik adalah sarana yang dibutuhkan untuk dapat menghitung peredaran bruto (omset) dan laba bersih, sehingga dapat dihitung pajak terutang. Tanpa pembukuan/pencatatan/penyerahan bukti pendukung, peredaran bruto (omset) dan laba bersih sulit diketahui. Ini yang menjadi pertimbangan kenapa peredaran bruto (omset) harus dihitung dengan cara lain.

3. Bagaimana cara menghitung pajak kita?

Pajak kita dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Bagi yang menyelenggarakan pembukuan, PKP dihitung dengan rumus (Penghasilan – Biaya – PTKP untuk WP OP). Bagi WP yang membuat pencatatan, PKP dihitung dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) yang dibuat Dirjen Pajak dan dikurangi PTKP.

Contoh:
Ibu Penisilin, seorang dokter. Menurut ketentuan NPPN 50%. Jika omsetnya Rp 4 Miliar, maka NPPN-nya 50% x Rp4 miliar=Rp 2 miliar. Jika bujang maka PTKP-nya Rp 54 juta, sehingga PKP-nya sebesar Rp 1,946 miliar, dan pajak terutang sebesar Rp 528,8 juta, dihitung dengan cara:
5% x 50 juta = Rp 2,5 juta
15% x 200 juta = Rp 30 juta
25% x 250 juta = Rp 62,5 juta
30% x Rp 1,446 M = Rp 433,8 juta

Bapak Dendy, pedagang eceran mainan. Menurut pencatatan yang dilakukan, omset selama setahun adalah Rp 4 miliar. Ia masuk kategori UKM sesuai PP 46/2013, sehingga terutang PPh 1% final, sehingga kewajiban pajaknya Rp 40 juta.

PT. Dendy Perkasa, memiliki peredaran bruto (omset) Rp 100 miliar dan berdasarkan pembukuan laba bersih (penghasilan kena pajak) Rp 5 miliar. Maka pajak terutang 25% x Rp 5 miliar = Rp 1,25 miliar.

4. Lalu siapa yang wajib menyelenggarakan pembukuan/pencatatan?

Menurut Pasal 28 UU KUP, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan yang wajib melakukan pencatatan adalah WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan omsetnya kurang dari Rp 4,8 miliar setahun. Dalam contoh di atas, PT Dendy Perkasa wajib menyelenggarakan pembukuan, sedangkan Ibu Penisilin dan Bapak Dendy setidaknya wajib membuat pencatatan. Jadi hanya yang punya usaha atau pekerjaan bebas, sehingga karyawan/pegawai tidak termasuk.

5. Lalu bagaimana cara lain ini diterapkan?

Cara lain ini diterapkan pada saat pemeriksaan pajak. Hal ini dikarenakan pemeriksa pajak tidak dapat meyakini kebenaran pembukuan/pencatatan/bukti pendukung yang tidak atau tidak sepenuhnya disampaikan. Maka pemeriksa pajak akan menggunakan salah satu atau beberapa dari delapan metode yang diatur antara lain transaksi tunai dan nontunai, sumber dan penggunaan dana, satuan dan/atau volume, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, SPT/hasil pemeriksaan sebelumnya, proyeksi nilai ekonomi, atau penghitungan rasio.

Dengan kata lain, sepanjang wajib pajak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan menyerahkan kepada pemeriksa, maka kewajiban pajaknya tidak akan dihitung dengan cara lain ini.

6. Apakah penggunaan cara lain ini adil?

Menurut UU KUP, kita menganut sistem self assessment (swadiri), yakni WP diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Ini hal yang luar biasa, maka jangan sampai kepercayaan ini disalahgunakan, antara lain dengan tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. Di sisi lain, Ditjen Pajak berwenang menguji kepatuhan wajib pajak, dengan pemeriksaan. Pertama-tama yang akan diuji adalah pembukuan/pencatatan/bukti pendukung. Jika tidak tersedia, baru digunakan cara lain dan penghasilan neto akan dihitung dengan NPPN. Jadi ini merupakan opsi terakhir, ketika kepercayaan menurut sistem self-assessment tidak digunakan sebagaimana mestinya.

7. Lalu apakah karyawan/pegawai perlu khawatir?

Tidak perlu karena bukan sasaran. WP karyawan cukup menyimpan bukti penerimaan penghasilan/bukti pemotongan pajak yang diterima, bukti-bukti kepemilikan aset atau hutang. Jadi tidak benar bahwa petugas pajak akan meneliti, mencari-cari kesalahan, atau menggunakan PMK ini untuk menyisir objek pajak baru.

8. Langkah apa yang harus diantisipasi wajib pajak?

Sesuai UU, jika wajib, maka selenggarakan pembukuan/pencatatan yang baik sesuai ketentuan. Simpan seluruh dokumen/bukti. Hitung pajak dengan benar dan bayar kewajiban sesuai perhitungan, dan laporkan ke kantor pajak. Niscaya kita menjadi wajib pajak patuh yang tak perlu takut, justru harus bangga.

9. Adakah catatan terhadap PMK-15 ini?

Ada. Terutama frasa “tidak sepenuhnya” di Pasal 1 harus diberi penafsiran yang jelas agar tidak subjektif dan menciptakan ketidakpastian di lapangan. Ini perlu untuk menjamin hak wajib pajak dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Wajib Pajak juga sebaiknya diberi hak untuk menguji metode yang digunakan pemeriksa pajak, agar sesuai atau mendekati kondisi yang sebenarnya.

Maka, tak perlu gusar dan khawatir. Tidak ada pajak baru, atau pemungutan yang agresif dan mencari-cari kesalahan. Ini hanya aturan pelaksanaan, yang justru untuk menciptakan kepastian dan keadilan. Mari tetap hidup seperti biasa, belanja, berbisnis, berwisata, dan bercinta……syaratnya sederhana saja, laksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Salam hangat

By Yustinus Prastowo

1 KOMENTAR

  1. Pak, mau tanya. Dengan diterbitkannya PMK no. 15 tahun 2018 ini, PER no. 17 tahun 2015 yang mengatur tentang NPPN apakah masih berlaku? Terima kasih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.