Kilas Balik KSWP

0
116

Beberapa tahun lalu DJP menerbitkan aplikasi online yaitu iKSWP. Aplikasi pada awalnya menyediakan data bagi instansi non DJP untuk mengecek bagaimana status terakhir kewajiban perpajakan si pemohon. Hal ini berguna karena semenjak diluncurkannya Online Single Submission yang saya belum nemu arti bahasa Indonesianya, kira-kira layanan satu atap online lah, si pemohon tidak perlu bolak balik ke KPP untuk minta surat keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atau Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan juga Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN), semua bisa dilakukan secara online yang semua layanan di atas bisa diakses di djponline.pajak.go.id

Tetapi kali ini yang saya tulis ulang dari sebuah resume di portal internal DJP yaitu tentang KSWP. Sudah pernah mendengar tentang NIB (Nomor Induk Berusaha)?? Nah itu salah satunya yang bisa didapat jika status KSWB pemohon sudah valid alias patuh sesuai syarat minimal untuk memperolehnya..

Definisi

  • Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Hukum Milik Negara atau BUMN dan instansi lainnya yang memberikan layanan publik tertentu (Pasal 1 angka 4 PER-43/PJ/2015)
  • KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status WP (Pasal 1 angka 5 PER-43/PJ/2015)
  • KSWP adalah informasi yang diberikan oleh DJP dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status WP atas layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah (Pasal 1 angka 6 PER-43/PJ/2015)

Ketentuan Terkait KSWP

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik. Layanan publik tertentu yang melalui prosedur KSWP adalah layanan publik berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah terkait. (SE-33/PJ/2016)

KSWP oleh Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik tertentu dilakukan dengan menggunakan Sistem informasi pada Instansi Pemerintah yang terhubung dengan sistem informasi pada DJP; atau aplikasi yang telah disediakan oleh DJP.

WP dapat mengajukan permohonan KSWP ke KPP atau KP2KP dalam hal

  • Sistem informasi atau aplikasi memuat KSWP dengan status tidak valid, atau
  • KSWP oleh Instansi Pemerintah tidak dapat dilakukan contoh format surat permohonan Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PER-43/PJ/2015

KPP/KP2KP meneliti permohonan dan dalam hal hasil penelitian atas permohonan menunjukkan bahwa WP telah memenuhi ketentuan, KPP/KP2KP memberikan KSWP yang memuat status valid paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Atau jika dalam hal hasil penelitian atas permohonan menunjukkan bahwa WP tidak memenuhi ketentuan, KPP mengembalikan permohonan kepada WP.

Subscrbe & request juga ya

Ketentuan Terkait Keterangan Status WP

DJP dapat memberikan status berupa status:

  • Valid apabila nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi DJP dan WP telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir
  • Tidak valid jika tidak memenuhi 2 persyaratan di atas. Agar menjadi valid, WP harus memenuhi kewajibannya dengan lapor di KPP/KP2KP.

Layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah dapat diberikan dalam hal:

  • Sistem informasi atau aplikasi memuat KSWP dengan status valid, atau
  • KSWP memuat Keterangan Status WP dengan status valid.

Sehingga dapat disimpulkan jika pemohon/WP sudah melaporkan semua kewajiban administrasinya dan tidak ada tunggakan pajaknya, maka dengan sendirinya menu KSWP, Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN) akan menunjukkan valid.

Dasar Hukum

  • PER-43/PJ/2015 (berlaku sejak 15 Desember 2015) tentang Tata Cara Pemberian KSWP Dalam Rangka Pelaksanaan KSWP atas Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah
  • SE-33/PJ/2016 (berlaku sejak 18 Juli 2016) tentang Tata Cara Pelaksanaan KSWP atas Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah

Tinggalkan komentar Anda disini..

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.