Tanya Berjawab e-Bupot PPh Pasal 23/26

0
254

Pada bulan September 2019 lalu DJP meluncurkan aplikasi pajak berbasis web (web based application). Aplikasi tersebut dinamakan e-Bupot PPh 23/26. Nah dari namanya aja udah kelihatan kalau fungsinya untuk memudahkan para WP pemotong dalam membuat bukti potong PPh 23/26. Yang buat saya bertanya-tanya adalah..

Kenapa di Malang masih adem ayem saja WP-nya apakah mereka tidak wajib menggunakannya? Setelah dibaca sekilas di KEP-599/PJ/2019 hanya WP yang berstatus PKP dan sudah memiliki sertifikat elektronik dan serta terdaftar di KPP sebagai berikut:

  1. KPP Wajib Pajak Besar Satu
  2. KPP Wajib Pajak Besar Dua
  3. KPP Wajib Pajak Besar Tiga
  4. KPP Wajib Pajak Besar Empat
  5. KPP Penanaman Modal Asing Satu
  6. KPP Penanaman Modal Asing Dua
  7. KPP Penanaman Modal Asing Tiga
  8. KPP Penanaman Modal Asing Empat
  9. KPP Penanaman Modal Asing Lima
  10. KPP Penanaman Modal Asing Enam
  11. KPP Perusahaan Masuk Bursa
  12. KPP Badan dan Orang Asing
  13. KPP Minyak dan Gas Bumi
  14. KPP Madya Jakarta Pusat
  15. KPP Madya Jakarta Barat
  16. KPP Madya Jakarta Selatan I
  17. KPP Madya Jakarta Timur
  18. KPP Madya Jakarta Utara

Nah sudah ketahuan kan siapa aja yang wajib menggunakan e-Bupot PPh Pasal 23/26. Saya yakin kedepannya akan berlaku untuk seluruh wilayah hanya saja akan bertahap seperti dulu saat pemberlakuan efaktur/e-SPT dan aplikasi sejenisnya.

Oia, aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 dapat diakses di laman djponline. Dengan syarat ya seperti ketentuan di atas hanya WP dengan kualifikasi dan terdaftar di KPP tertentu, jika menu e-Bupot PPh Pasal 23/26 belum muncul maka masuk dulu ke bagian profil WP >> menu Tambah/Kurang Hak Akses >> aktifkan/contreng di bagian e-Bupot PPh Pasal 23/26.

Tampilan medu e-Bupot PPh Pasal 23/26 di laman DJP Online

Yuk berikutnya sesi tanya jawab, ini bukan karya saja, saya cuma copas dari knowledge base internal dan saya rasa isinya bisa membantu pembaca yang mungkin kebagian tugas nginput e-Bupot PPh Pasal 23/26. Selamat menikmati.

  1. Bagaimana jika terjadi lebih potong dalam Bukti Pemotongan akibat adanya pembetulan Bukti Pemotongan?
    • Apabila Bukti Pemotongan belum dilaporkan dalam SPT Masa, maka dapat dilakukan perbaikan (edit) atas Bukti Pemotongan tersebut dengan cara membetulkan nilai penghasilan bruto/pajak yang terutang.
    • Apabila Bukti Pemotongan sudah dilaporkan dalam SPT Masa, maka Pemotong Pajak wajib membuat Bukti Pemotongan Pembetulan dengan mencantumkan nilai penghasilan bruto/pajak yang sebenarnya terutang. Bukti Pemotongan Pembetulan tersebut kemudian dilaporkan dalam SPT Masa Pembetulan.
    • Atas pajak yang lebih dipotong tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 187/PMK.03/2015.
  2. Apakah pengisian Bukti Pemotongan bisa menggunakan kurs/valuta asing?
    • Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan Pasal 26 harus menggunakan mata uang rupiah.
    • Dalam hal transaksi WP menggunakan mata uang asing, nilai transaksi tersebut harus di konversi ke mata uang Rupiah sesuai dengan kurs KMK yang berlaku.
  3. Mengapa WP Badan harus mencantumkan NPWP, sedang di UU PPh dimungkinkan dikenakan tarif lebih tinggi 100% jika tidak ber-NPWP?
    • Sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dinyatakan bahwa apabila WP Pemotong melakukan transaksi dengan pihak yang dipotong yang tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi daripada tarif yang berlaku.
    • Akan tetapi, bagi WP Badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UU PPh, maka WP Badan sejak saat didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, telah memenuhi syarat subjektif.
    • Dan apabila WP Badan tersebut melakukan transaksi dengan pihak lain yang dikenakan PPh (Pajak Penghasilan), maka telah memenuhi syarat objektif.
    • Atas kedua hal tersebut, seharusnya setiap WP Badan yang telah beroperasi/bertransaksi, karena sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sehingga sudah seharusnya memiliki NPWP.
  4. Bagaimana jika orang pribadi sebagai Pihak yang Dipotong tidak memiliki NPWP?
    • Jika pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP, maka dapat menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tetap dikenakan tarif 100% lebih tinggi dibandingkan tarif yang berlaku.
    • Dalam hal WP Pemotong menggunakan e-Bupot, atas NIK tersebut akan divalidasi oleh sistem. Apabila NIK tersebut tidak dikenal/tidak dapat divalidasi oleh sistem, maka Bukti Pemotongan tidak dapat dibuat.
  5. Bagaimana jika terdapat Wajib Pajak yang belum ditetapkan melalui Kepdirjen sebagai pengguna Aplikasi e-Bupot, namun ingin ikut serta menggunakan Aplikasi e-Bupot?
    • Aplikasi e-Bupot PPh 23/26 ini sedang diimplementasikan secara bertahap. Namun apabila terdapat Wajib Pajak yang sangat ingin menjadi Wajib Pajak pengguna Aplikasi e-Bupot, maka Wajib Pajak dapat menyiapkan hal sebagai berikut:
      • Pastikan telah memiliki sertifikat elektronik (sertifikat elektronik yang sama dengan yang dipakai pada Aplikasi e-Faktur PPN);
      • Pastikan telah terdaftar juga di DJPOnline;
      • Mengirimkan surat permintaan menjadi pengguna Aplikasi e-Bupot PPh 23/26 yang ditujukan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan ke Direktorat Transformasi Proses Bisnis.
  6. Perusahaan yang terdaftar sebagai pengguna e-Bupot 23/26 adalah Kantor Pusat. Apakah bisa melakukan pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan Pasal 26 juga atas transaksi yang dilakukan oleh Kantor Cabang?
    • Satu akun Aplikasi e-Bupot 23/26 hanya berlaku untuk satu NPWP. Kantor Pusat dan Kantor Cabang memiliki NPWP yang berbeda.
    • Sehingga dalam hal Kantor Pusat sebagai pengguna e-Bupot, maka pembuatan Bukti Pemotongan melalui Aplikasi e-Bupot hanya atas transaksi yang dilakukan oleh Kantor Pusat. Dan sebaliknya, apabila Kantor Cabang yang terdaftar sebagai pengguna Aplikasi e-Bupot, maka pembuatan Bukti Pemotongan melalui Aplikasi e-Bupot hanya atas transaksi di Kantor Cabang.
  7. Apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat Bukti Pemotongan?
    • Pemotong Pajak paling sedikit menyiapkan data-data sebagai berikut:
      • Dokumen yang menjadi dasar transaksi
      • NPWP pihak yang dipotong/NIK apabila tidak ber-NPWP dan TIN bagi WPLN sesuai dengan kolom formulir pada Bukti Pemotongan
      • Data penghasilan bruto dan kode objek pajak atas transaksi yang dilakukan
      • Fotokopi SKB yang telah dilegalisasi untuk transaksi yang menggunakan SKB
      • Tanda Terima e-SKD, dalam hal terdapat transaksi dengan WP Luar Negeri yang menggunakan tarif P3B
  8. Bagaimana cara penomoran Bukti Pemotongan?
    • Bukti Pemotongan yang dihasilkan oleh Aplikasi e-Bupot akan mendapatkan nomor Bukti Pemotongan secara otomatis setelah berhasil divalidasi oleh sistem.
  9. Bagaimana apabila ada perubahan pihak penandatangan Bukti Pemotongan?
    • Wajib Pajak menonaktifkan kewenangannya pengurus lama sebagai penandatangan SPT dan Bukti Pemotongandan menambahkan data penandatangan dan mengaktifkan nama pengurus yang baru tersebut sebagai pihak penandatangan Bukti Pemotongan dan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
  10. Untuk pembuatan PPh Pasal 26, mana saja yang wajib diisi pada kolom identitas pihak yang dipotong?
    • Untuk pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 bagi WPLN berstatus Badan, maka wajib mengisi identitas:
      • Nama pihak yang dipotong
      • Tax Identification Number (TIN)
      • Alamat pihak yang dipotong
      • Untuk pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 bagi WPLN berstatus Orang Pribadi, maka wajib mengisi identitas:
      • Nama pihak yang dipotong
      • Tax Identification Number (TIN)
      • Alamat pihak yang dipotong
      • Tanggal lahir pihak yang dipotong
  11. Bagaimana apabila NIK yang telah di-input tidak dapat tervalidasi? Apa penyebab hal tersebut?
    • Salah satu penyebab utama apabila NIK tidak dapat tervalidasi ialah data NIK belum ada di database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  12. Apa yang dimaksud dengan dokumen referensi?
    • Dokumen referensi ialah dokumen yang dapat menjadi dasar pembuatan Bukti Pemotongan, yaitu:
    • Faktur Pajak
    • Invoice
    • Pengumuman
    • Surat perjanjian
    • Bukti Pembayaran
    • Akta Perikatan
    • Akta RUPS
    • Surat Pernyataan
      • Dokumen referensi tersebut terdiri dari data identitas dokumen, nomor dokumen, dan tanggal dokumen.
  13. Apakah dokumen referensi wajib diisi?
    • Dokumen referensi tersebut terdiri dari data identitas dokumen, nomor dokumen, dan tanggal dokumen.
    • Kolom ini wajib diisi oleh Pemotong Pajak melalui key in atau impor data dalam bentuk .xls.
  14. Apa saja yang menyebabkan SKB tidak tervalidasi?
    • SKB yang di-input di Aplikasi e-Bupot akan divalidasi dengan database SKB di DJP. Beberapa penyebab SKB tidak dapat divalidasi, antara lain:
      • ketersediaan jaringan internet di Wajib Pajak maupun di server Aplikasi e-Bupot;
      • kesalahan penulisan nomor SKB di Aplikasi, baik berupa huruf atau tanda baca lainnya;
      • belum dilakukan konversi oleh KPP penerbit SKB, dalam hal SKB diterbitkan secara manual;
      • kesalahan pengisian data SKB oleh perekam SKB (kesalahan dapat berupa tanggal berlaku atau isian lainnya).
  15. Apabila Wajib Pajak telah melakukan pembatalan Bukti Pemotongan, apakah nomor Bukti Pemotongan dapat digunakan kembali?
    • Bukti Pemotongan yang telah dibuat dan akhirnya dihapus (sebelum menyampaikan SPT) ataupun dibatalkan (setelah menyampaikan SPT), maka nomor Bukti Pemotongan tersebut tidak dapat dipakai kembali.
  16. Bagaimana cara memperoleh data dan status Bukti Pemotongan melalui QR Code tersebut?
    • Wajib Pajak melakukan scanning pada QR Code tersebut pada aplikasi QR Code reader.
    • Wajib Pajak memasukkan kode verifikasi untuk dapat menampilkan data dan status Bukti Pemotongan.
  17. Identitas lain apa yang dapat digunakan sebagai pengganti Tax ID Number bagi WP Expatriate?
    • Bagi pihak yang dipotong merupakan Subjek Pajak Luar Negeri, maka apabila tidak memiliki Tax ID Number, maka dapat menggunakan identitas lain yang dipersamakan yang berlaku di negara tersebut.
  18. Bagi WP yang ditunjuk melalui Kepdirjen sebagai pengguna Aplikasi e-Bupot, apakah boleh melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dengan csv melalui e-SPT ?
    • Untuk WP yang sudah menggunakan e-Bupot, maka pelaporan SPT Masa 23/26 harus dilakukan melalui e-Bupot.
    • Apabila WP melaporkan SPT selain melalui Aplikasi e-Bupot, maka SPT dianggap tidak disampaikan.
    • Pelaporan menggunakan e-SPT/formulir SPT kertas sebelum berlakunya PER-04/PJ/2017 dapat dilakukan untuk melaporkan SPT Masa PPh 23/26 pada masa pajak sebelum WP tersebut mulai menggunakan web e-Bupot.
  19. Apakah sertifikat elektronik yang digunakan di Aplikasi e-Bupot PPh 23/26 sama dengan sertifikat elektronik yang digunakan pada e-Faktur PPN?
    • Sertifikat elektronik yang digunakan pada Aplikasi e-Bupot PPh 23/26 sama dengan sertifikat elektronik yang digunakan pada Aplikasi e-Faktur.
  20. Apakah Wajib Pajak dapat mencetak SPT Masa PPh 23/26 melalui Aplikasi e-Bupot?
    • Aplikasi e-Bupot PPh 23/26 tidak menyediakan fitur pencetakan formulir SPT Masa PPh Pasal 23/26.
    • Apabila Wajib Pajak ingin mengetahui informasi rincian data SPT Masa PPh 23/26, maka Wajib Pajak dapat menggunakan fungsi print screen pada komputer/laptop.
  21. Apa yang harus dilakukan Wajib Pajak saat bertransaksi dengan pihak yang dipotong yang merupakan Wajib Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018, sedangkan atas objek pajak tersebut masuk ke dalam PPh Pasal 23?
    • Bagi Pemotong yang bertransaksi dengan WP yang masuk ke PP Nomor 23 Tahun 2018 maka atas transaksi dan objek pajak tersebut masuk ke pemotongan atas PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
    • Jadi tidak ada kewajiban pemotongan dan pembuatan Bukti Pemotongan pada PPh Pasal 23.

Panjang ya, yang penting semoga ada manfaatnya. Salam..

Tinggalkan komentar Anda disini..

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.