,

Setelah Tax Amnesty, Ini Dia Lanjutan Ceritanya (PP 36/2017)

Program super spesial pengampunan pajak yang berakhir trimester awal kemarin tidak berlalu begitu saja. Niat awal pemerintah untuk memberikan fasilitas ampunan bagi pengguna tax amnesty (TA) harus dibarengi dengan kejelasan untuk tindak lanjutnya. Tindak lanjut bagaimana dengan perlakuan WP yang tidak ikut TA tetapi ada data yang menunjukkan dia punya potensi pajak atau WP yang ikut TA tetapi masih ada harta yang belum dilaporkan di Surat Pernyataan Harta (SPH) dan atau bagaimana dengan adanya orang/badan usaha yang tidak/belum mempunyai NPWP tetapi secara terang mempunyai penghasilan hingga saat ini. Merespon amanat UU TA (UU NO. 11 Tahun 2016) khususnya pasal 13 dan 18 diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Judulnya panjang juga, yak langsung aja masuk ke Read more

Pajak Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Salah satu manfaat pajak yang juga hak setiap warga negara dinikmati semua masyarakat adalah mendapatkan pendidikan. Pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Bentuk bantuan pendidikan juga bermacam-macam bisa dalam beasiswa, gaji/honor tenaga pendidik dan bantuan proyek. Yang sudah berjalan salah satunya adalah dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa disebut dengan dana BOS.

Beberapa tujuan penyaluran dana BOS antara lain Read more

Penambahan Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Yang Resmi Diakui

Menjelang momen lebaran kemarin pemerintah menerbitkan aturan baru yang mangatur tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan. Dan nantinya sumbangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sewaktu mengisi SPT PPh Tahunan. Aturan baru ini bernomor PER-11/PJ/2017 tanggal 22 Juni 2017 dan mencabut aturan sebelumnya yaitu PER-33/PJ/2011.

Ada dua bentuk sumbangan keagamaan yang diatur pada aturan di atas, yaitu zakat dan sumbangan keagamaan. Bedanya hanyalah Read more

Cara Validasi e-Faktur bagi Bendahara Pemerintah

 

Seperti yang sudah diketahui bersama, terhitung sejak  1 Juli 2016 semua PKP wajib membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur). Ketentuan ini berlaku nasional untuk seluruh PKP di Indonesia. Keharusan membuat e-Faktur tidak dibarengi dengan keharusan membuat bentuk cetakan dari FP-nya. Jadi sepanjang yang saya tahu, memang ada PKP yang membuat versi cetak ada juga yang hanya berikirim faktur dalam bentuk PDF ke lawan transaksinya, semuanya dibolehkan.  Pembuatan fakur pajak juga berlaku untuk transaksi dengan dinas pemerintah.

Read more

Pengenaan PPN Dengan Nilai Lain

Salah satu enaknya menghitung PPN yang terutang adalah tarifnya yang tunggal yaitu 10%, hanya saja pada kenyataannya DPP PPN yang beredar di transaksi bisa macam-macam dasar pengenaannya. Ada yang dikenakan langsung atas nilai penjualan misal pada usaha dagang, ada juga yang mengambil sebagian tertentu misal pada jasa ekspedisi. Sebagai panduan berapa DPP PPN yang seharusnya dikalikan dengan 10% sesuai jenis usaha dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Read more

PPN Atas Penjualan di Kamar Obat Rumah Sakit

Di UU PPN jelas disebut bahwa yang namanya jasa kesehatan tidak dikenakan PPN. Sekilas aja, jasa kesehatan itu antara lain jasa dokter (baik dokter manusia atau hewan), bidan (dukun bayi juga), akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, jasa tes lab kesehatan, sanatorium (layanan untuk penyakit kronis jangka panjang), klinik bersalin dsb. Tetapi hampir selalu pemberian jasa kesehatan dibarengi dengan pemberian obat. Kalo Read more