Di UU PPN jelas disebut bahwa yang namanya jasa kesehatan tidak dikenakan PPN. Sekilas aja, jasa kesehatan itu antara lain jasa dokter (baik dokter manusia atau hewan), bidan (dukun bayi juga), akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, jasa tes lab kesehatan, sanatorium (layanan untuk penyakit kronis jangka panjang), klinik bersalin dsb. Tetapi hampir selalu pemberian jasa kesehatan dibarengi dengan pemberian obat. Kalo Read more
Seorang teman yang selesai piket jaga penerimaan SPT tahunan bertanya kepada saya, “Berapa norma dokter sekarang mas?” Segera ingatan saya mencoba menerawang tabel norma penghasilan yang berlembar-lembar tapi gagal. Ya sudahlah mungkin faktor usia. Tapi karena jawabannya juga penting bagi saya, akhirnya saya coba cari di internet dan nemu tabel norma yang dimaksud. Salah satu link hasil pencarian ternyata merujuk ke Read more
Judul di atas adalah salah satu pertanyaan umum yang kadangkala terlontar dari mulut Wajib Pajak karena keingintahuannya dan rasa memiiliki yang tinggi terhadap negeri ini. Jika semua warga negara memahami hakikat berkontribusi terhadap pembangunan negara tentu akan mudah dalam mengumpulkan penerimaan negara termasuk pajak didalamnya yang nantinya penerimaan tersebut akan kembali lagi ke masyarakat luas termasuk ke masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak karena keterbatasan ekonomi. Saya nggak mau banyak basa-basi lagi, mari disimak saja penjelasan dari ketentuan bersama.
Kali ini saya sajikan olah artikel lama dari Tax Knowledge Base internal DJP (TKB-DJP) yaitu tentang cara menghitung angsuran PPh Pasal 25 baik untuk WP OP ataupun WP Badan. Untuk WP OP baru, jika memang usahanya kena PP 46 maka tidak ada angsuran PPh Pasal 25, tetapi untuk WP badan yang baru berdiri maka perlu menunggu 1 tahun Sejak Masa Operasi (SMO) untuk tahu omsetnya sudah melebihi 4.8M atau belum dan selama menunggu SMO tersebut kewajibannya adalah angsuran PPh Pasal 25.
Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.
Selamat sore menjelang malam pembaca sekalian, menjelang musim libur natal dan tahun baru bagikan file aplikasi excel untuk membuat bukti potong 1721-A2 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) alias Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bahan pembantu untuk laporan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2016. Jatuh tempo laporan SPT Tahunan pribadi memang masih akan berakhir di akhir bulan ke-3 tahun depan, tetapi perlu disiapkan juga bagi pemotong PPh 21 untuk membuat bukti potongnya karena itu juga kewajiban bagi bendahara/pemotong pajak. Biasanya bendahara dapat membuat bukti potong 1721-A2 ini setelah data gaji Desember 2016 selesai dibuat, karena isian penghasilan dan komponen lain adalah jumlah selama tahun 2016.
Saat artikel ini rilis, masih tersisa < 2 minggu menjelang pergantian tahun 2017. Secara teori cukup untuk menyiapkan laporan pajak, tetapi pada praktiknya, susah untuk lepas dari jeratan liburan akhir tahun hingga kurang fokus untuk menyelesaikan daftar kerjaan. Biar agenda liburan atau mudik tidak terganggu urusan kerjaan, khususnya pajak, mari simak kumpulan tips di bawah ini.
pak dwi mau nanya. kalau pemindahbukuan dari PPh 22 ke PPh...Apr 24, 2018 - 08:39 by Budi
Hanya mencoba bantu jawab , . Dicek dulu apakah penghasilannya...Apr 19, 2018 - 16:27 by erna
saya ingin melaporkan laporan penempatan harta pasca ta...Apr 18, 2018 - 18:37 by cv.graha lestari
Dear Admin,
Apakah untuk e-SPT PPh21 Nihil harus menggunakan...Apr 17, 2018 - 11:07 by Reza
Alhamdulillah, bisa berbagi ilmu...
