Selasa, September 25, 2018
Beranda blog Halaman 3

Direktori Layanan Pajak, Cari Tahu Dengan Jarimu

0
Direktori Layanan Pajak 2017

Pada jaman dahulu, salah satu kebanggaan punya telepon rumah adalah disediakannya buku direktori nomor telepon. Biasa disebut Yell*w P*ges karena sampulnya yang dominan kuning, buku ini sakti pada jaman sebelum yang namanya ponsel nokia, siemen, ericsson cs itu rame, karena di dalamnya kita bisa mencari nomor telepon layanan umm, niaga, jasa, nomor orang lain, bahkan nomor telepon rumah pacar/inceran asalkan tahu nama ortunya yah mirip scene di film Dilan-lah. DJP pun nggak mau kalah, awal tahun 2018 sudah merilis buku direktori serupa yang namanya “De-la-pan”

Catat! Per Januari 2018, SPT Masa Nihil (21/25/PPN) Gak Perlu Lapor

9
Per Januari 2018 SPT Masa Nihil Tidak Wajib Lapor

Ada kabar gembira buat Wajib Pajak, terhitung mulai masa pajak Januari 2018 SPT Masa Nihil tidak lagi wajib dilaporkan. Nah enak kan, terutama buat karyawan bagian pajak jadi nggak perlu repot-repot datang ke KPP atau bikin CSV buat efiling laporan SPT masa. tapi mesti diingat juga nggak semua jenis pajak nihil yang gak wajib lapor. Simak selengkapnya pada rangkuman di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018.

Laman Baru, Sistem Informasi Konsultan Pajak

0
Sistem Informasi Konsultan Pajak

Suatu ketika, suatu hari, suatu waktu, saya dapat edaran disposisi dari bos. Dibaca sekilas isinya tentang konsultan pajak, saya awalnya mikir mungkin akan ada aturan baru terkait pajak ternyata tidak ada yg baru, hanya penegasan atas aturan lama dan implementasinya dalam penanganan saat berhubungan dengan konsultan pajak. Poin lain yang menarik bagi saya adalah adanya pemberitahuan bahwa DJP mempunyai laman khusus yang diperuntukkan bagi konsultan pajak. Nah apa aja isi laman tersebut.

Setelah Tax Amnesty, Ini Dia Lanjutan Ceritanya (PP 36/2017)

2

Program super spesial pengampunan pajak yang berakhir trimester awal kemarin tidak berlalu begitu saja. Niat awal pemerintah untuk memberikan fasilitas ampunan bagi pengguna tax amnesty (TA) harus dibarengi dengan kejelasan untuk tindak lanjutnya. Tindak lanjut bagaimana dengan perlakuan WP yang tidak ikut TA tetapi ada data yang menunjukkan dia punya potensi pajak atau WP yang ikut TA tetapi masih ada harta yang belum dilaporkan di Surat Pernyataan Harta (SPH) dan atau bagaimana dengan adanya orang/badan usaha yang tidak/belum mempunyai NPWP tetapi secara terang mempunyai penghasilan hingga saat ini. Merespon amanat UU TA (UU NO. 11 Tahun 2016) khususnya pasal 13 dan 18 diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Judulnya panjang juga, yak langsung aja masuk ke

Problem Solusi Seputar e-Faktur 2.0.0

2
FaQs Efaktur 2.0.0

Aplikasi baru yang rilis sudah barang tentu akan membawa perubahan yang mana dapat membuat pengguna menjadi kesulitan. Hal yang sama, ketika efaktur 2.0 ini rilis, di forum internal banyak diskusi tentang aplikasi ini, sebagian sudah ada solusi namun tidak menutup kemungkinan akan ada problem lain yang bisa jadi diluar perkiraan pengembang aplikasi ini sendiri.

Dari hasil jelajah di forum diskusi ada yang membagikan rangkuman FaQ terkait kendala atau masalah efaktur 2.0 nanti akan bertambah sesuai dinamika, halah..

Bagi PKP, Segera Update ke e-Faktur Desktop 2.0

0
Update e-Faktur 2.0.0

Per 1 Oktober 2017, DJP merilis update untuk aplikasi e-Faktur. Rilis tersebut dituangkan pada pengumunan dari P2Humas yang dapat dibaca selengkapnya pada tautan ini. Sekedar pengingat, aplikasi ini digunakan untuk membuat, merekam dan melaporkan faktur pajak yang diterbitkan atau diterima dari lawan transaksi, aplikasi ini mesti wajib digunakan oleh para pengusaha kena pajak (PKP). Versi e-Faktur terbaru bernomor seri 2.0. Apa saja hal-hal yang berubah dari versi 1.0.0.46 ke 2.0.0 ? Saya akan rangkumkan di bawah