Norma Perhitungan Penghasilan Bruto, Simpel Harusnya

28
25760
tabel norma

Dalam beberapa artikel saya kerap mencontohkan perhitungan norma dagang dengan tarif 20%, sebagian pembaca bertanya kenapa tidak menggunakan 30% dan darimana tarif 20% tersebut berasal. Penggunaan persentase tarif tertentu sudah diatur pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN. siapakah itu mbak Norma dan siapa saja yang bisa menggunakannya?

Apa pengertian Norma?

Pada KBBI daring salah satu makna norma yg dimaksud dalam perpajakan adalah aturan, ukuran, atau kaidah yg dipakai sbg tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.  Tapi saya belum menemukan definisi norma versi pajak atau mungkin saya yang kelupaan apa.

tabel norma

Siapa yang berhak menggunakan norma?

WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (2) UU PPh)

  • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Apakah pengguna norma harus melakukan pembukuan?

Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan contohnya seperti dibawah ini:

contoh pencatatanApa saja yang harus dibuat dalam pencatatan?

  • Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh;
  • Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
  • Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan. (Pasal 2 ayat (2) PMK-24/PMK.11/2012)
  • Wajib Pajak Orang pribadi juga harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. (Pasal 2 ayat (3) PMK-24/PMK.11/2012)

Apakah setiap persentase tarif norma selalu sama di semua daerah?

Tidak sama, Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut : (Pasal 4 KEP-536/PJ./2000)

  1. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
  2. Ibukota propinsi lainnya;  diluar yg dari poin 1 tentunya
  3. Daerah lainnya, ya kabupaten kecil seperti Mimika misalnya

Download Tabel Norma

28 KOMENTAR

  1. Mohon pencerahannya Pak..Kalau berdasarkan KEP-536/PJ./2000, patokan peredaran bruto bukannya sebesar Rp 600 juta ya Pak?

  2. yang dimaksud peredara brutonya selama 1 thn, apa yah pak. bisa berikan contoh ga?..misalnya jumlah total kontrak (paket konstruksi) sy selama 1 thn < 4,8M, kira2 bgitu yah pak?

    • Peredaran bruto adalah penghasilan yang diterima atas jasa dan belum dikurangi dengan biaya-biaya yang muncul/terkait. Ya gampangannya penghasilan kotor.

  3. dengan hormat,
    saya ingin taat pajak.saya punya usaha warung makan dari februari 2012 tapi tidak pernah bayar pajak. saya sekarang sudah mulai bayar pph masa 1% per februari kemarin. tapi saya bingung yang sebelumnya saya harus bagaimana bayarnya?
    yang januari 2014-desember 2015 kan fix 1% ya? bagaimana yang 2013? bagaimana cara saya hitung pajaknya.. terutama yang feb 2012-jun 2013. mohon pencerahannya. terimakasih.

  4. numpang nanya…
    bagaimana dengan yang penghasilan nettonya (setelah dikalikan norma) lebih rendah daripada PTKP?
    apakah tetap harus bayar pajak?
    terima kasih..

  5. mau tanya pak, misal tn ali sebagai karyawan tetap di pt A. tp tn ali juga sebagai host di beberapa stasiun tv.
    dr penghasilan neto dr pt A Rp.50jt
    sedangkan penghasilan bruto dr host adalah Rp.60jt.
    yg sy mau tanyakan. dalam spt tahunan 1770s bagaimana menyajikan laporan penghasilan sbgi host? apakah tulis saja 60jt, atau 50% nya 30jt?
    sebagai catatan, tn ali sudah medapat surat sp2dk dr pajak.
    terima kasih

  6. Siang Pak Dwi,

    Pekerjaan saya jasa maintenance komputer ke kantor2 yg tidak mempunyai tenaga IT, saya tidak mempunyai tempat usaha.
    Untuk SPT 2013 saya masih menggunakan norma, apakah untuk SPT 2014 jenis usaha saya masuk dalam kriteria PP46, atau saya masih dapat menggunakan norma.
    Terimakasih

  7. Hallo bapak saya mau tanya kalau Pekerjaannya seperti komisioner pakai norma perhitungan atau PP 46 ya ?

  8. Nah, pas banget blog ini juga pasang adsense. Gimana perlakuan perpajakannya mas? Saya sebelumnya terlanjur pake PP46, padahal ternyata penghasilan dari luar negeri ga bisa pake PP46 kan ya.

    Nah, kalo begitu gimana seharusnya saya bayar dan lapor pajak penghasilan dari adsense? bisa pake norma penghitungan ini ya? trus, paling mendekati masuk ke jenis usaha yang manakah?

    atau ada cara lain yang lebih cocok? makasih2 sebelumnya 😀

  9. Trima kasih pak, kalo boleh tau lebih rinci lagi beberapa pekerjaan bebas yg sudah dirinci untuk dikecualikan dari PP 46 itu..
    apa saja ya pak??

    Dan jika ada WP OP yang baru memulai usahanya.. bagaimana cara perhitungan angsuran 25nya ya pak?
    Mohon petunjuknya ya pak.. 🙂

    • Ini ya pak untuk pekerjaan bebas

      1. Tenaga Ahli Yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Yang Terdiri Dari Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter,
        Konsultan, Notaris, Penilai, Dan Aktuaris;
      2. Pemain Musik, Pembawa Acara, Penyanyi, Pelawak, Bintang Film, Bintang Sinetron, Bintang Iklan, Sutradara, Kru Film, Foto Model, Peragawan/Peragawati, Pemain Drama, Dan Penari;
      3. Olahragawan;
      4. Penasihat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Penyuluh, Dan Moderator; Pengarang, Peneliti, Dan Penerjemah;
      5. Agen Iklan;
      6. Pengawas Atau Pengelola Proyek;
      7. Perantara;
      8. Petugas Penjaja Barang Dagangan;
      9. Agen Asuransi; Dan
      10. Distributor Perusahaan Pemasaran Berjenjang ( Multilevel Marketing) Atau Penjualan Langsung (direct Selling)
      11. Dan Kegiatan Sejenis Lainnya.

      Untuk WP baru yg OP kalau nggak salah 0,75% dari keuntungan bisa dijadikan patokan angsuran PPh 25, namun bisa juga menggunakan perhitungan sendiri sesuai analisis dari pak Yudi, karena memang tidak ada patokan baku.
      Untuk yg persentase 0,75% akan saya cek kembali pak, karena lupa-lupa ingat ini 🙂

  10. pagi pak dwi
    pada masa peralihan sekarang ini dari batasan omset 600juta ke 4.8M. apakah penhitungannya menggunakan 6 bulan pertama menggunakan yang 600 juta digenapkan setahun kemudian menggunakan 4.8M untuk 6 bulan ke dua.
    apakah betul pak? kalau misalkan pada 6 bulan pertama digenapkan setahun onsetnya lebih dari 600 jt( misalkan 610juta) apakah harus tetap pkp untuk tahun 2014 dan seterusnya (dianggap yang tahun 2012 belum pkp)?. kalau tidak pkp bagaimana caranya? terima kasih pak. amsyong nih pak saya

  11. Malam Pak Dwi Utomo..
    Bukannya penghasilan yg di bawah 4,8 M semuanya menggunakan PP 46..
    kok masih bisa memakai norma?

    Jika memang pendapat saya salah mohon pengarahannya pak.. Terima kasih

    • Sore pak Yudi
      Pada PP 46 dan PMK 107, ada beberapa pekerjaan bebas yg sudah dirinci untuk dikecualikan dari PP 46, seperti dokter, arsitek, MLM dsb. Yg dikecualikan tsb akhirnya larinya ke norma lagi.

  12. Siang Pak Dwi,
    Saya punya usaha di lokasi A dan saya tinggal di Lokasi B,
    PPh 21 Jan – Jun saya pake norma, tarif norma yg saya pakai lokasi A atau lokasi B
    Mohon pencarahannnay

    Terima kasih

  13. malam pak dwi, kalau saya buka toko omset <4.8m apakah masih bias pakai norma atau harus sesuai PP46 / 2013 .. sebelumnya bulan januari dan feb 2014 udah bayar pakai PP46 / 2013 .. mohon pencerahan

    • Oke pak Sandy. Norma bisa dipakai asalkan masih dibawah 4,8M, saya kutipkan aturannya
      WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto… (Pasal 14 ayat (2) UU PPh)

    • Selamat pagi pak Sandy
      Yang bisa menggunakan norma adalah yg omset setahunnya <4,8M pak Sandy. Jika sudah melebihi maka wajib menghitung labanya dengan pembukuan/laba rugi.

      • Pak Dwi Utomo

        Pada lampiran I keputusan Dirjen Pajak No.536/PJ/2000 Tgl.29 Desember 2000 tercantum …. Daftar Persentase Norma Perhitungan Untuk Peredaran Usaha, Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Kurang DariRp.600.000.000 …. Untuk yang penerimaan lebih dari Rp.600.000.000 sd kurang dari Rp.4.800.000.000 menggunakan tarif yang mana.
        Terima kasih pak Dwi
        Selamat Sore

        Salam,
        Sandy

        • Selamat malam pak Sandy
          Judul tabel yg kurang dari 600jt itu saya kpi langsung dari lampiran peraturannya sendiri, sedangkan pada aturannya tidak menyebutkan <600jt tetapi bisa untuk yg <4,8M. Sepertinya salah ketik, besok saya pastikan di kantor. Seharusny jenis pekerjaan yg tercantum bisa menggunakan norma asalkan masih <4,8M

          Terima kasih udah diingetin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.