FAQ Kasus Terkait Faktur Pajak Tahun 2014

FAQs kasus pajak nomor faktur

Ini adalah sebagian dari rangkuman Frequently Answered  Questions (FAQs) alias pertanyaan-pertanyaan umum terkait penerbitan dan perlakuan penomoran pada faktur pajak. Kebijakan nomnor faktur elektronik akan sangat membantu mengurangi peredaran FP fiktif namun jika PKP tidak tertib dalam pengadministrasiannya maka potensi kerugian berupa terkena sanksi atau denda bisa merugikan bisnis usaha. Simak dalam rangkaian artikel berseri ini.

  • Apakah Nomor Seri Faktur Pajak yang tersisa (belum digunakan) pada tahun 2013 masih dapat digunakan lagi untuk tahun pajak 2014?

Jawaban:

Berdasarkan Lampiran III Bagian B angka 3 huruf c PER-24/PJ/2012:

Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak.

Maka, Nomor Seri Faktur Pajak pada tahun pajak 2013 tidak dapat digunakan untuk tahun pajak 2014.

  • Bagaimana mekanisme permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun pajak 2014?

Jawaban:

Mekanisme permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2014 sama seperti mekanisme permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2013, yaitu sesuai dengan Pasal 9 PER-24/PJ/2012.

  •  Kapan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun pajak 2014 dapat dilakukan?

Jawaban:

Berdasarkan Angka 3 Lampiran IVE PER-24/PJ/2012:

Dalam hal Nomor Seri yang diberikan sudah hampir habis, Saudara dapat mengajukan kembali surat permohonan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Maka, permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2014 sudah dapat dilakukan. Sebaiknya permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2014 sudah diajukan pada Desember 2013 agar tidak terdapat kendala dalam penerbitan Faktur Pajak di tahun 2014.

  • Berapa jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan oleh DJP?

Jawaban:

Berdasarkan Catatan Angka Romawi II Angka 2 Huruf d Lampiran II SE-52/PJ/2012:

  1. Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan kepada PKP baru atau PKP yang melaporkan SPT secara manual/hardcopy paling banyak sebesar 75 (tujuh puluh lima) nomor seri;
  2. Dalam hal PKP telah menerbitkan Faktur Pajak dan melaporkan SPT Masa PPN untuk masa pajak sebelumnya secara elektronik (e-SPT), jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
    1. jika jumlah diminta PKP > dari 120 % (seratus dua puluh persen) dari jumlah penerbitan Faktur Pajak selama 3 (tiga) bulan sebelumnya, maka jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan kepada PKP sebesar 120 % (seratus dua puluh persen) dari jumlah penerbitan Faktur Pajak selama 3 (tiga) bulan.
    2. jika jumlah diminta PKP ≤ dari 120 % (seratus dua puluh persen) dari jumlah penerbitan Faktur Pajak selama 3 (tiga) bulan sebelumnya, maka jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan kepada PKP sebesar jumlah yang diminta PKP.

Maka, jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan KPP pada tahun 2014 mengacu pada SE-52/PJ/2012.

  • Apa akibatnya jika PKP terlanjur menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tahun pajak 2013 untuk tahun 2014?

Jawaban:

Berdasarkan:

  • Pasal 7 ayat (1) PER-24/PJ/2012:

PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

  • Pasal 7 ayat (2) PER-24/PJ/2012:

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu2 (dua) digit Kode Transaksi, 1 (satu) digit Kode Status, dan13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

  • Lampiran III Bagian B angka 3 huruf c PER-24/PJ/2012:

Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak.

  • Pasal 12 PER-24/PJ/2012:

Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

  • Pasal 17 ayat (1) PER-24/PJ/2012:

PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

  • Pasal 17 ayat (3) PER-24/PJ/2012:

PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

  • Pasal 14 ayat (1) huruf e UU Nomor 28 Tahun 2007:

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabilapengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:

  1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;atau
  2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hat penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
  • Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2007:

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Maka:

  • Bagi PKP Penjual (Penerbit Faktur)

Apabila PKP menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tahun pajak 2013 pada tahun 2014, maka Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap dan PKP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

  • Bagi PKP Pembeli (Penerima Faktur)

PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut.

  • Apakah permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2013 masih dapat dilayani oleh KPP?

Jawaban:

Berdasarkan Angka 2 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1/PJ.02/2014:

Sejak 1 Januari 2014 permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2013 tidak dapat dilayani oleh KPP.

Maka, di tahun 2014 KPP tidak dapat melayani permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun pajak 2013.

  • Sering sekali PKP ‘keterusan’ dalam menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak.

Contoh:

PKP mendapatkan Nomor Seri dengan nomor urut sampai dengan 1000, tetapi PKP tersebut terlanjur membuat Faktur Pajak sampai nomor 1005 (tidak sadar bahwa nomor serinya sudah habis).

Apa yang harus dilakukan oleh PKP jika mengalami permasalahan tersebut?

Jawaban:

Berdasarkan:

  • Pasal 7 ayat (1) PER-24/PJ/2012:

PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

  • Pasal 7 ayat (2) PER-24/PJ/2012:

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu2 (dua) digit Kode Transaksi, 1 (satu) digit Kode Status, dan13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

  • Pasal 12 PER-24/PJ/2012:

Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

  • Pasal 17 ayat (1) PER-24/PJ/2012:

PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

  • Pasal 17 ayat (3) PER-24/PJ/2012:

PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

  • Pasal 14 ayat (1) huruf e UU Nomor 28 Tahun 2007:

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabilapengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:

  1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;atau
  2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hat penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
  • Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2007:

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Maka:

  • Faktur Pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (dalam hal ini misal nomor urut 1001 s.d 1005) merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
  • Atas Faktur Pajak Tidak Lengkap tersebut:
  1. Bagi PKP Penjual (Penerbit Faktur), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak;
  2. Bagi PKP Pembeli (Penerima Faktur), tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut.
  • Yang harus dilakukan oleh PKP atas permasalahan tersebut:
  1. PKP harus meminta lagi Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP dengan mekanisme sesuai Pasal 9 PER-24/PJ/2012.
  2. Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh DJP hanya dapat digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak setelah tanggal surat pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP yang bersangkutan.

 

7 replies
  1. andriyati
    andriyati says:

    Mau tanya,,,,
    kalo saya pada awal 2015 kemarin terlanjur menggunakan nomor faktur pajak thn 2014 bagaimana?apa bisa di betulkan atau gimana ya?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore bu
      Tentunya sejak januari harus sudah menggunakan nomor seri tahun pajak 2015. Untuk pembetulannya sepertinya tidak bisa bu walaupun tetap harus dibetulkan, karena transaksi terjadi lebih dulu dari penerbitan nomor faktur. Selengkapnya bisa ibu konsultasikan ke AR.

      Balas
  2. Sri Kuswardani, Ak
    Sri Kuswardani, Ak says:

    Pada akhir tahun 2014 (tgl. 31 Desember 2014 siang/sore) WP memperoleh transaksi penjualan dalam jumlah cukup banyak diluar prediksi biasanya. Sebagai akibatnya jumlah nomor seri faktur pajak yang telah diperoleh sebelumnya tidak mencukupi untuk meng-cover seluruh jumlah transaksi penjualan di bulan Desember 2014 tsb.
    Dari segi waktu, karena sudah tidak dapat mengejar jam kerja pelayanan KPP setempat, maka tidak mungkin bagi WP untuk mengajukan tambahan nomer seri faktur pajak pada tgl 31 Des 2014 tsb. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2014 WP tsb mengajukan tambahan permintaan nomer seri faktur pajak bulan Desember 2014 ybs., tetapi oleh KPP setempat ditolak karena sistim sudah tidak dapat melayani permintaan nomer faktus pajak untuk tahun 2014.
    Lo.., lalu bagaimana jalan keluarnya ??? Apakah hanya karena keterbatasan sistim maka suatu WP tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara benar dan tepat waktu ?? Mengapa sekarang menjadi lebih sulit dibandingkan dng sistim th. 2013 dan sebelumnya yang lebih mudah bagi WP untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu, padahal dalam hal ini yang perlu pembayaran/pelaporan PPN tepat waktu adalah KPP sendiri.
    Seyogyanya dengan sistim yang sekarang ini dapat disempurnakan guna mengakomodir dinamika usaha yang ada & tidak justru menghambat/menyulitkan WP dalam melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu, misalnya menyelaraskan/men-sinkron-kan batas waktu permintaan nomer seri faktur pajak dengan batas waktu penyetoran dan/atau pelaporan PPN-nya.
    Demikian dari kami & mohon tanggapannya.

    Sri Kuswardani, Ak.

    Balas
  3. zaqiah
    zaqiah says:

    Siang, saya mau tanya jika saya ingin mengajukan no faktur pajak baru apakah dikenakan biaya “?trims

    Balas

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] siang pengunjung sekalian, ini masih artikel lanjutan dari artikel dengan topik serupa kemarin, yaitu kasus-kasus terkait penomoran nomor faktur pajak. Tidak lama lagi DJP (dugaan saya) akan […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *